Presiden dan Kenaikan Harga BBM

Jakarta -
Senin pagi, 4 Mei 1998, Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Perhubungan Giri Suseno duduk di ruang tunggu Bina Graha. Keduanya siap menghadap Presiden Soeharto untuk menyampaikan berbagai skenario kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan umum.

Tiga hari sebelumnya, di hadapan DPR, dia berkeras tidak menaikkan harga BBM mengingat kondisi krisis yang akan sangat memberatkan masyarakat. Tapi Presiden Soeharto rupanya punya pertimbangan lain. Kepada kedua menteri itu, dia meminta agar kenaikan harga BBM dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 diumumkan siang hari itu juga. Meski terkejut dan bertolak belakang dengan pendapatnya mengingat dampak yang akan dihadapi masyarakat, dia tak bisa berkelit.

"Jujur, saya dan beberapa teman menteri di sektor ekonomi tidak tahu alasannya. Tapi yang pasti penaikan harga BBM saat itu bukan menggunakan formula yang umum dipakai oleh kementerian saya," ucap Kuntoro mengenang situasi kala itu kepada CNNIndonesia, (21/5/2015).


Pertamax, bbm non subsidi yang fluktuasi harganya mengikuti mekanisme pasarPertamax, BBM nonsubsidi yang harganya fluktuatif, mengikuti mekanisme pasar. (Foto: Tim Infografis-Andhika Akbarayansyah)
Keputusan itu disambut masyarakat dan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air dengan emosional. Mereka berunjuk rasa, bentrokan dengan aparat tak terhindarkan. Guna meredam situasi, Soeharto meminta kembali Kuntoro menurunkan harga BBM selang beberapa hari kemudian. Tapi situasi sudah di luar kendali. Penurunan harga tak menurunkan tensi tekanan mahasiswa. Puncaknya, 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden.

Kementerian ESDM mencatat, sepanjang Soeharto berkuasa selama 32 tahun, dia telah menaikkan harga BBM 19 kali, dari Rp 2 per liter hingga Rp 1.200 per liter.

Memasuki era reformasi 1998, kondisi perekonomian yang masih labil dan politik yang masih liar membuat tiap presiden cenderung menjauhi kebijakan tak populer ini. Presiden BJ Habibie termasuk beruntung tak perlu mengambil kebijakan kenaikan harga BBM karena usia kekuasaan yang singkat, 18 bulan.

Presiden Abdurahman Wahid, yang menggantikan Habibie pasca-Pemilu 1999, tak bisa berkelit. Dia sempat menunda rencana kenaikan harga pada Maret 2000 karena tekanan publik. Tapi, pada Oktober 2000, Gus Dur akhirnya menaikkan harga BBM sebesar 12 persen dan 20 persen pada April 2001. Demonstrasi mahasiswa menyambut kebijakan tersebut.