- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ojek Online Bukan Angkutan Umum, Said Iqbal Serukan Jangan Pilih Jokowi
TS
annisaputrie
Ojek Online Bukan Angkutan Umum, Said Iqbal Serukan Jangan Pilih Jokowi
Ojek Online Bukan Angkutan Umum, Said Iqbal Serukan Jangan Pilih Jokowi
Juli 1, 2018 16:23
Ribuan pengemudi ojek online aksi konvoi dari IRTI Monas menuju seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3/18). Mereka menuntut pemerintah melakukan rasionalisasi tarif. AKTUAL/Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Presiden Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal menyerukan agar para supir ojek online tidak memilih Joko Widodo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Seruan ini dilontarkannya menyusul ditolaknya gugatan KATO terkait uji materi Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Selain tenaga kerja asing, isu ojek online yang jumlah sudah hampir 1 juta, (kalau) dengan keluarganya mungkin 3 juta orang ada di situ, kita akan mengkampanyekan jangan pilih Presiden yang tidak melindungi ojek online,” jelas Said Iqbal di Jakarta, Minggu (1/7).
Selain itu, Said juga menambahkan jika KATO berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini.
“Langkah gerakan ya aksi. Terserah mau dibilang politisasi,” tegasnya.
Sementara dalam bidang litigasi, lanjut Said Iqbal, pihaknya akan mengajukan citizen lawsuit atau gugatan warga negara kepada enam orang yang berkaitan dengan UU 22/2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keenam orang itu adalah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Ada dua gugatan yang akan dilayangkan dalam citizen law suit itu. Pertama, meminta majelis hakim menyatakan keenam tergugat bersalah tidak melindungi pengemudi ojek online.
Kedua, KATO meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum.
“Gugatannya sederhana, menyatakan pemerintah bersalah, enam orang ini bersalah, tidak melindungi pengemudi ojek online. Yang kedua, meminta untuk melindunginya adalah dengan cara pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI ini.
MK sebelumnya memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.
http://www.aktual.com/ojek-online-bukan-angkutan-umum-said-iqbal-serukan-jangan-pilih-jokowi/
--------------------------------
Ini si Said Iqbal, sebenarnya mau membela perusahaan CHINA Tencent sebagai pemilik Go-Jek atau buruh Go-Jeknya?
Tidak diakuinya Go-Jek sebagai angkutan umum oleh MK, otomatis status moda angkutan transportasi ini jadinya tak beda dengan mobil/sepeda motor preman yaitu sarana trasportasi illegal karena dinilai sebagai angkutan transportasi pribadi/plat hitam semata.
Pihak pemegang saham Go-Jek yaitu Tencent dari CHINA, justru sebenarnya diuntungkan dengan keputusan MK itu. Karena dengan tak diakuinya Go-Jek di tanah air, toh tak serta merta akan menghentikan operasi mereka di negeri ini. Mereka tetap beroperasi, dan pihak Tascent sebagai pemilihk Go-Jek itu tetap bisa menangguk duit rakyat Indonesia ratusan triliun setiap tahunnya tanpa harus membayar Pajak ke Negara (karena bisnisnya bukan resmi, alias tak diakui Negara, sehingga tak bisa dijadikan subyek pajak atau wajib pajak).
Juli 1, 2018 16:23
Ribuan pengemudi ojek online aksi konvoi dari IRTI Monas menuju seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3/18). Mereka menuntut pemerintah melakukan rasionalisasi tarif. AKTUAL/Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Presiden Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal menyerukan agar para supir ojek online tidak memilih Joko Widodo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Seruan ini dilontarkannya menyusul ditolaknya gugatan KATO terkait uji materi Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Selain tenaga kerja asing, isu ojek online yang jumlah sudah hampir 1 juta, (kalau) dengan keluarganya mungkin 3 juta orang ada di situ, kita akan mengkampanyekan jangan pilih Presiden yang tidak melindungi ojek online,” jelas Said Iqbal di Jakarta, Minggu (1/7).
Selain itu, Said juga menambahkan jika KATO berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini.
“Langkah gerakan ya aksi. Terserah mau dibilang politisasi,” tegasnya.
Sementara dalam bidang litigasi, lanjut Said Iqbal, pihaknya akan mengajukan citizen lawsuit atau gugatan warga negara kepada enam orang yang berkaitan dengan UU 22/2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keenam orang itu adalah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Ada dua gugatan yang akan dilayangkan dalam citizen law suit itu. Pertama, meminta majelis hakim menyatakan keenam tergugat bersalah tidak melindungi pengemudi ojek online.
Kedua, KATO meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum.
“Gugatannya sederhana, menyatakan pemerintah bersalah, enam orang ini bersalah, tidak melindungi pengemudi ojek online. Yang kedua, meminta untuk melindunginya adalah dengan cara pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI ini.
MK sebelumnya memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.
http://www.aktual.com/ojek-online-bukan-angkutan-umum-said-iqbal-serukan-jangan-pilih-jokowi/
Quote:
--------------------------------
Ini si Said Iqbal, sebenarnya mau membela perusahaan CHINA Tencent sebagai pemilik Go-Jek atau buruh Go-Jeknya?
Tidak diakuinya Go-Jek sebagai angkutan umum oleh MK, otomatis status moda angkutan transportasi ini jadinya tak beda dengan mobil/sepeda motor preman yaitu sarana trasportasi illegal karena dinilai sebagai angkutan transportasi pribadi/plat hitam semata.
Pihak pemegang saham Go-Jek yaitu Tencent dari CHINA, justru sebenarnya diuntungkan dengan keputusan MK itu. Karena dengan tak diakuinya Go-Jek di tanah air, toh tak serta merta akan menghentikan operasi mereka di negeri ini. Mereka tetap beroperasi, dan pihak Tascent sebagai pemilihk Go-Jek itu tetap bisa menangguk duit rakyat Indonesia ratusan triliun setiap tahunnya tanpa harus membayar Pajak ke Negara (karena bisnisnya bukan resmi, alias tak diakui Negara, sehingga tak bisa dijadikan subyek pajak atau wajib pajak).
0
2.1K
25
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan