Fenomena politik Islam menguat tampak pada hasil hitung cepat pilkada serentak akhir Juni ini. Banyak faktor menyebabkan bangkitnya politik Islam yang diperkirakan berdampak besar terhadap Pilpres 2019.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali menilai, fenomena menguatnya politik Islam belakangan adalah cerminan kekhawatiran masyarakat terhadap upaya sekulerisasi politik. Akibatnya, kata Fachry, pengaruh agama justru makin kuat dalam politik dan memengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang didukung parpol Islam.

"Karena, partai-partai secara salah mengonfrontasikan Pancasila dengan Islam. Sebenarnya, masyarakat Islam itu tidak mempersoalkan Pancasila, tapi partai-partai sekuler itu mengonfrontasikan Islam dengan Pancasila, itu sebuah kesalahan," ujar Fachry, Kamis (28/6).

Dengan demikian, Fachry mengatakan, pengaruh agama justru makin kuat dalam politik dan memengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang didukung parpol Islam.

Namun, fenomena kemenangan paslon parpol Islam di pilkada bukan berarti menunjukkan mesin partai Islam bergerak dan efektif. Sebab, yang bergerak justru adalah masyarakat pemilih itu sendiri, salah satunya berbentuk imbauan tokoh atau para ulama terhadap pasangan calon tertentu.

Fachry mengingatkan, ke depannya faktor tersebut harus menjadi perhatian partai-partai untuk Pilpres 2019 mendatang. Hal itu juga harus jadi salah satu pertimbangan calon presiden dan wakil presiden. "Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yang mau maju, misalnya, harus pandai memilih calon wakil presiden. Jelas seperti yang tecermin dalam pilkada, tidak mesti dari parpol Islam, tapi tokoh yang terkenal di kalangan Islam," katanya.

Politik Islam di sini dimaksudkan sebagai tindakan sebagian umat Islam dalam aktivitas politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan solidaritas kelompok. Politik Islam menonjolkan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kebangsaan dalam bingkai agama, simbol-simbol agama, hingga perbaikan sistem kehidupan berlandaskan falsafah agama.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ikrama Masloman menilai, kemenangan partai berbasis massa Islam di pilkada serentak 2018 kali ini tidak disebabkan oleh faktor ideologi. Menurutnya, kemenangan partai-partai berbasis Islam tersebut dipengaruhi faktor figur calon kepala daerah.

"Karena, memang di beberapa daerah yang menang itu komposisinya itu. Seperti di Maluku, komposisi partai nasionalis dan Islam, kemudian di Jawa Timur, kalau di Jawa Barat PPP juga figur," ujar Ikrama, Kamis (28/6).

Ikrama menilai, yang lebih tepat justru bagaimana figur-figur tersebut menguntungkan partai. Merujuk pada hasil pilkada di Sumut, Ikrama menilai hal itu lagi-lagi membuktikan bahwa faktor ideologi partai tidak menjadi satu-satunya faktor kemenangan.

"Menurut saya, lebih pada keberhasilan kandidat dalam meramu berbagai sentimen. Di Maluku, yang dibangun adalah sentimen gubernur baru. Artinya, pemerintah hari ini gagal merupakan narasi besarnya dan butuh gubernur baru. Gubernur baru terasosiasi ke Pak Murad Ismail yang sekarang menang," kata dia.

Di Sumatra Utara, lanjut Ikrama, sentimen primordial menjadi yang paling kuat. Begitu juga di Kalimantan Barat yang begitu kental dualisme antara sentimen etnis Dayak dan yang di luar Dayak.

Ia menilai, banyaknya kejutan di dalam hasil Pilkada 2018 kali ini disebabkan adanya migrasi suara yang terjadi di 10 hari terakhir. Dalam 10 hari terakhir tersebut, pemilih yang belum yakin terhadap pilihannya akan menjadi yakin dengan pilihannya.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun juga menilai, faktor utama yang membuat suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu pada Pilkada Jabar melonjak tinggi adalah bekerjanya mesin politik. Data riset Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia) menemukan bahwa 98 persen mesin politik pasangan Asyik, khususnya mesin PKS, bekerja optimal di hari-hari kampanye terakhir. Disusul kemudian mesin PAN dan Gerindra.

Ubedilah melanjutkan, ada sejumlah motivasi yang membuat mesin politik ini berjalan baik. Di antaranya kesadaran keagamaan dan semangat untuk kebaikan. Tak hanya itu, mesin politiknya bekerja karena dorongan para ulama dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian Puspol pun, menurutnya, ada 87 persen pemilih menyatakan memilih pasangan Asyik karena didekati kader PKS yang berakhlak baik di tengah masyarakat. Akibatnya, menurut Ubedilah, semua hasil sigi lembaga survei meleset saat hasil hitungan cepat keluar.

Sementara peneliti dari lembaga survei Indikator, Mochamad Adam Kamil, mengatakan, kedekatan pemilih dengan parpol tertentu secara umum di Indonesia sangat rendah. Dengan begitu, calon harus lebih memprioritaskan kedekatannya dengan pemilih.

"Contoh yang paling dekat di Jawa Timur, PDIP dan PKB jika bergabung basisnya akan dominan, tapi faktanya kalah di pilkada," kata Adam.

Sebab itu, menurutnya, fenomena partai Islam pada pilkada tahun ini secara keseluruhan dalam tidak berbeda dengan partai lain. Buktinya, kata Adam, partai Islam tidak ada yang terpolarisasi di suatu wilayah berkoalisi mengusung calon tertentu.

"(Partai Islam) selalu berkoalisi juga dengan partai nasionalis, jadi di Pilkada 2018 ini, bahkan di Pilkada-Pilkada sebelumnya juga demikian," ujarnya.

Platform partai, kata Adam, tampaknya tidak menjadi tolok ukur dalam berkoalisi mengusung paslon. “Karena setiap partai memiliki kepentingan sendiri, dan semakin ke bawah, maka akan semakin bervariasi karena hubungan koalisi di parlemen, daerah sangat beragam," ungkapnya.


https://www.republika.co.id/berita/n...-politik-islam


2019 partai islam akan berjaya