Jakarta - Pemerintah melalui Kementeriam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan bahwa proses negosiasi dengan PT Freeport McMoran rampung Juli 2018.

Hal ini juga buah tangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) belum lama ini.

Saat berkunjung ke negeri paman sam, Jonan bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. Dalam pertemuan terbatas mereka membicarakan hal-hal terkait kelanjutan operasional tambangFreeport yang ada di Papua.

Pertemuan berlangsung bersamaan dengan jamuan makan siang. Turut hadir Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Usai pertemuan, Jonan kemudian menuturkan hasilnya.

"Kesepakatan semua sudah selesai, yaitu soal kepastian usaha dan management control. Akuisisi juga sudah sepakat selesai, tinggal legal documentation dan Inalum cari pinjaman," ujar Jonan seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (28/6/2018).

Pemerintah menargetkan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% bisa rampung bulan ini. Semula, pemerintah berencana divestasi dilakukan dua tahap yakni dengan mengakuisisi saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg, Papua, terlebih dulu, tapi belakangan, skema ini berubah menjadi satu tahap.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno mengatakan, proses perampungan tinggal menunggu finalisasi dokumen administrasi dimasing-masing kementerian terkait.

"Ya bisa dibilang begitu (complete). Tinggal finalisasi beberapa dokumen-dokumen yang harus di-sign. Dalam waktu dekat nanti diumumkan oleh pemerintah," kata Fajar di Perumahan Patra Jasa Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

"Sekarang persiapan perjanjian, ada di ESDM nyiapin apa, di Kemenkeu siapin apa, di Bu Menteri BUMN siapin apa," tambahnya.

Dia menceritakan dalam negoisasi terakhir mengenai pembentukan joint venture antara PT Inalum dengan Freeport McMoran pun sudah rampung. Pembentukan JV ini untuk pengelolaan tambang setelah pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

"Sudah selesai, kita membuat JV untuk memiliki, inalum membuat JV dengan pemda untuk memiliki saham PTFI, jadi pemerintah bersama pemda," tutup dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa holding pertambangan yang dipimpin oleh Inalum belum mampu mengoperasikan secara sendiri.

"Memang gini, mengenai operasi kita menyadari kita kurang, tapi yang lain kebersamaan jadi joint venture mengapa jadi sangat detail itu supaya ke depan kalau ada split, itu jangan sampai. Karena yang mesti dijaga operasi ini jalan terus, harus memberikan benefit kepada pemegang saham maupun masyarakat setempat dan menekankan CSR supaya harus lebih aktif," kata Rini di Kediamannya di Patra Jasa Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Menurut Rini, pembentukan jv ini juga sepakat untuk menyusun target bersama hingga 2041, termasuk mengenai perpajakannya.

Mengenai besaran porsi sahamnya pun tetap 51% untuk pemerintah Indonesia, dan 49% untuk pihak Freeport.

"Iya 51% 49% persis seperti itu, tapi jika mereka mengatakan ok lah ada 51 tapi anda nggak ngerti operasi dan kita setuju ok operasi karena lebih dominan tapi yang lain-lain harus mampu dong," ungkap dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4...p-56-triliun/5

Semoga terealisasi