BLITAR, (suarajatimpost.com) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang menimpa Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar.

Orang nomor satu di Blitar didugaan terkena kasus suap proyek yang kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami berencana akan memberikan bantuan hukum. Saat ini partai sedang membahas terkait dengan masalah tersebut," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (20/6/2018).

Hasto yang ditemui di sela-sela Haul Ke-48 mantan Presiden pertama Soekarno menjelaskan, OTT yang dilakukan KPK tidak menutup kemungkinan ada agenda politik tertentu.

"Kasus yang menimpa Wali Kota Blitar dan Sahri yang sedang berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT)," jelasnya.

Diketahui KPK resmi menahan Wali Kota Blitar di Rutan Polres Jakarta Pusat seusai menyerahkan diri terkait kasus dugaan suap sebesar Rp 1,5 miliar atas proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama senilai Rp 23 miliar.

Reporter: Nanang Habibi
Editor: Ismi Fausiah

http://m.suarajatimpost.com/read/149...bantuan-hukum/