Israel mengeluarkan 5.125 ijin tambahan bagi warga Palestina dari Tepi Barat untuk bekerja di Israel

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberi 5.125 lagi ijin kerja pada warga Palestina Tepi Barat. Sebanyak 4.000 dari mereka bekerja di sektor pembangunan dan sisanya di pertanian," jelas seorang juru bicara kementerian industri, perdagangan, dan perburuhan, seperti dikutip AFP.

Menurutnya, keputusan itu mulai berlaku dan telah disahkan atas permintaan menterinya, Binyamin Ben Eliezer. Hal ini dilakukan untuk membantu Pemerintah Otonomi Palestina memerangi pengangguran dan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja dalam pembangunan Israel.

Data menyebutkan, sekitar 15.000 warga Palestina memiliki ijin untuk bekerja di Israel. Sementara 10.000 hingga 15.000 yang lain bekerja secara tidak sah. Jumlah itu tidak mencakup 15.000 pekerja dengan ijin kerja di permukiman-permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Untuk diketahui, sebelum meletusnya perlawanan (intifada) terhadap pendudukan Israel pada September 2000, sebanyak 146.000 warga Palestina bekerja di Israel atau di permukiman-permukiman.

Dan sejak itu,  mereka digantikan sebagian besar oleh para pekerja imigran dari Thailand, Cina, Turki, dan negara-negara dari Eropa Timur.
 
 


Melintas Batas: Pekerja Palestina di Israel

Puluhan ribu warga Palestina memiliki ijin kerja di Israel. Namun, tidak kalah banyak jumlah warga yang bekerja secara ilegal setiap hari, melintasi perbatasan. Tentu Israel tak diam saja.



Bahkan sebelum matahari terbit
Taysir Abu Sharif Hader adalah salah satu dari banyak orang Palestina yang datang dengan izin kerja resmi di Israel. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit, dari Qalqilya di Tepi Barat, ke tempat kerjanya di seberang perbatasan.
 


Lama menanti
Para pekerja Palestina yang secara hukum dapat bekerja di Israel harus memiliki banyak kesabaran menanti di perbatasan. Di Tepi Barat mereka kadang tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan jika mereka mendapatkan kerja di Palestina, mereka hanya mendapatkan sekitar 1/4 dari gaji di Israel.
 


Harus cepat perginya
Warga Palestina hanya memiliki kesempatan beberapa jam di pagi hari untuk melintasi perbatasan ke Israel. Dalam waktu yang singkat ini mereka mendatangi terminal perbatasan. Kadang terjadi bentrokan kekerasan di antara para pekerja, jika pintu tidak dibuka.
 

Saling tergantung
Pada tahun 2000, lebih dari 160.000 warga Palestina masih bekerja di Israel. Hubungannya adalah timbal balik, karena Israel tergantung pada tenaga kerja dari Palestina. Hal ini setidaknya hingga tahun 2001.
 

Susah jika tanpa bantuan
Setelah serangan bunuh diri di pertengahan tahun 2001, pemerintah Israel menutup pintu Palestina ke negara itu. Tetapi pertanian Israel tetap membutuhkan pekerja Palestina. Saat panen zaitun, dibutuhkan 5.000 pekerja pertanian.
 


Menunggu bus
Sementara itu dari Tepi Barat, ada sekitar 47.000 warga Palestina yang memiliki izin resmi untuk bekerja di Israel. Setelah melintasi perbatasan, mereka diangkut bus ke lokasi pekerjaan mereka.
 


Gajinya kurang
Para pekerja tamu dari Tepi Barat hanya mendapatkan 50 persen dari gaji yang diterima oleh seorang pekerja Israel. Bagi pengusaha Israel, masih lebih menguntungkan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari Palestina.
 

Ada juga pegawai ilegal
Selain terdapat hampir puluhan ribu pekerja legal, ada juga ribuan warga Palestina, yang secara ilegal melewati perbatasan antara Tepi Barat dan Israel. Mereka hanya bisa mendapat 1/4 dari gaji seorang warga Israel.
 

Resiko menjadi pekerja ilegal
Kerap ada patroli tentara Israel bagi pelintas perbatasan. Jika tertangkap tak punya izin kerja resmi, maka bisa lebih sulit bagi para pekerja yang bersangkutan untuk mendapatkan izin kerja resmi, di masa depan.

 


 
Satu hari dapat upah 200 shekel = 780ribu rupiah..!!??


Warga Palestina bekerja membangun pemukiman Yahudi

 
 
 
 
Gara-gara Gerakan BDS*: Perusahaan Israel Pindah dari Tepi Barat, Warga Palestina Kehilangan Pekerjaan

*Gerakan BDS (Boikot, Divestasi, & Sanksi)

Beberapa bisnis Israel meninggalkan wilayah Palestina yang diduduki Israel, karena tekanan dari seluruh dunia dan kampanye boikot yang dipimpin Palestina.    

Sebuah perusahaan Israel yang memproduksi perangkat untuk membuat minuman soda di rumah, terpaksa memberhentikan pekerja Palestina setelah perusahaan itu pindah dari Tepi Barat ke Israel, karena pemerintah Israel menolak memberi pekerja Palestina itu izin kerja.

Beberapa bisnis Israel meninggalkan wilayah yang diduduki Israel, karena tekanan dari seluruh dunia dan kampanye boikot yang dipimpin Palestina. Namun, Palestina tidak selalu mendapat keuntungan dari pindahnya perusahaan Israel itu.

Pabrik SodaStream di kota Levahim di Israel Selatan, terpaksa memberhentikan 74 pegawai Palestinanya hari Senin (29/2). 
Mereka menjadi pegawai di sana setelah pabrik di Tepi Barat itu ditutup bulan Oktober tahun lalu.
 

Para pekerja mengepak produk pada pabrik SodaStream di Maale Adumim, Tepi Barat. SodaStream pindah dari Tepi Barat ke Israel dan memberhentikan para pekerja Palestina.
 

"Tidak ada harapan di Palestina. Hanya ada sedikit lapangan kerja, di sana kami tidak bahagia seperti di sini,” kata Anas Abdul Wadud, seorang pekerja Palestina.

Manejemen perusahaan itu mengatakan, akan menentang keputusan pemerintah.

"Kalau pemerintah Israel tidak mengijinkan warga Palestina mendapat pekerjaan, saya akan memindahkan pabrik saya ke Palestina. Ini bukan ancaman," ujar Daniel Birnbaum, CEO SodaStream.

Perusahaan itu tadinya mempekerjakan sekitar 500 orang Palestina di pabriknya di Tepi Barat, tetapi memutuskan untuk menutup pabrik itu, setelah seruan boikot yang dipimpin Palestina terhadap produk-produk Israel terbukti efektif.

Seorang anggota DPR Palestina, Mustafa Barghouti mengatakan, “Boikot itu merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Palestina yang paling damai dan tanpa kekerasan untuk mencapai kebebasan, keadilan dan perdamaian. Boikot ini tidak menentang orang-orang Yahudi atau Israel, tapi untuk melawan apartheid, melawan pendudukan, menentang kebijakan pemerintah Israel yang mencegah perdamaian di sini. Dan seperti kampanye anti-apartheid di Afrika Selatan yang berhasil, pada suatu waktu nanti, akan berhasil pula di Palestina."

Gerakan itu punya pendukung di seluruh dunia. Uni Eropa tahun lalu menerapkan sebuah peraturan pe-labelan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan Israel secara jelas mengatakan produknya, dibuat di wilayah-wilayah yang didudukinya.

Pemerintah Israel menyebut gerakan seperti itu anti-Semitik dan melancarkan kampanye sendiri untuk melawannya, termasuk upaya membawa selebriti Amerika ke Israel.

Bahkan beberapa kelompok Yahudi mendukung tekanan ekonomi terhadap Israel supaya menghentikan pembangunan pemukiman. Tapi bulan lalu, pemerintah Inggris melarang boikot oleh pemerintah terhadap barang-barang buatan Israel, dan ini memperkuat perlawanan Israel terhadap kampanye boikot internasional pimpinan Palestina.




 
 
SUMBER:
http://www.tribunnews.com/internasio...erja-di-israel
http://www.dw.com/id/melintas-batas-...ael/g-17653805
https://www.voaindonesia.com/a/perus...-/3215137.html