PDIP Anggap Janggal OTT Wali Kota Blitar oleh KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan terkesan politis.
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menganggap OTT KPK politis karena kepala daerah yang ditangkap adalah orang memiliki elektabilitas tinggi.
"Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Walikota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung," kata Hasto lewat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (10/6).

Samanhudi memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar pada 2010 atas dukungan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia kala itu berduet dengan Purnawan Buchori.
PDIP Anggap Janggal OTT Penyidik KPK saat menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (9/6)
Sementara Syahri Mulyo menjabat bupati Tulungagung periode 2013-2018. Politikus PDIP itu bersama pasangannya Maryoto Bhirowo memenangi pilkada Tulungagung 2013 dengan perolehan suara 48 persen.
Hasto menganggap penangkapan kader PDIP oleh KPK seolah sudah menjadi target. Padahal, menurut Hasto, kasus tersebut tidak murni diawali dari kasus Samanhudi dan Syahri Mulyo.
"Faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kab Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa di balik ini?," ujar Hasto.
Hasto mengaku heran dengan penangkapan Samanhudi. Pasalnya Samanhudi merupakan kepala daerah yang sudah menjabat dua kali periode dengan perolehan suara lebih dari 92 persen.
"Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" ungkap Hasto.

Karena itu, Hasto pun mempertanyakan kepastian KPK tidak mempolitisasi kadernya jelang Pilkada. Hal ini dikatakan Hasto mengingat ada oknum KPK di masa lalu yang pernah mencoret bakal calon menteri.
"Misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest; demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya," terang dia.
PDIP, kata Hasto, sudah mengenakan sanksi tertinggi bagi kader yang terbukti melakukan korupsi. Atas dasar ini Hasto menganggap PDIP sudah berperan aktif untuk menimbulkan efek jera.
Namun, hal itu ternyata tidak menghentikan korupsi. Sehingga menurut Hasto sistem pencegahan korupsil yang harusnya dievaluasi.
"Tetapi lebih jauh lagi, hal tersebut sudah menyentuh aspek yang paling mendasar: kegagalan sistem pencegahan korupsi negara," tegas dia.

KPK resmi menahan Samanhudi Anwar yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. Samanhudi datang ke KPK untuk menyerahkan diri pada Jumat (8/6) sekitar pukul 18.30 WIB.
Samanhudi disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Syahri, yang juga menyerahkan diri ke KPK, Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.
sumber https://www.cnnindonesia.com/nasiona...litar-oleh-kpk

Klaim Ada Politisasi, PDIP Bela Kepala Daerah Tersangka Suap
Jakarta, CNN Indonesia -- PDI-Perjuangan mengaku akan memberi pembelaan kepada dua kadernya, yaitu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar, yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap karena ada dugaan politisasi kasus.

"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ, ada agenda-agenda tersembunyi dimana rakyat menyuarakan itu. Ini ada hal yang aneh," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6).
Ia mengaku biasanya akan memecat kepala daerah yang terjerat kasus di KPK. Namun, aku Hasto, ada masukan dari masyarakat soal kabar rivalitas pilkada dalam kasus itu. Menurutnya, ada upaya menggunakan hukum sebagai alat pukul.
"Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika, tapi di Jawa Timur, kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temui, ini tentang rivalitas pilkada," lanjutnya.
Indikasi itu kata dia, terlihat ketika dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Tulungagung, terdapat tim kampanye lawan yang mengatakan bakal ada kejadian luar biasa.

"Karena itu kami lebih percaya apa yang dikatakan rakyat itu, karena elektabilitas Pak Syahri Mulyo itu mencapai 63 persen dan pak Samanhudi Wali Kota Blitar 92 persen, artinya basis legitimasi sangat kuat," cetus Hasto.
Ia menambahkan kejadian serupa pun pernah terjadi di masa lalu ketika kekuatan besar disalahgunakan.
Samanhudi dan Syahri telah ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pembangunan di lingkungan pemerintahan masing-masing. Syahri diduga menerima suap terkait proyek peningkatan jalan, sementara Samanhudi terkait proyek pembangunan sekolah.

Penetapan tersangka mereka berdua merupakan hasil dari pengungkapan kasus dugaan suap lewat OTT. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp2,5 miliar.
Samanhudi diduga menerima Rp1,5 miliar terkait proyek pembangunan sekolah di Blitar. Sedangkan Syahri diduga menerima Rp1 miliar.
SUMBER : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tersangka-suap
---
Kepada Yth
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,
DPP PDI Perjuangan,
Presiden Jokowi,
KPU RI,
KPK RI

Dengan Hormat, Menyikapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kader dari PDI Perjuangan di Purbalingga, Blitar dan Tulungagung. dan menyikapi sikap DPP PDI Perjuangan yang melakukan pembelaan atas kadernya yang tersangkut korupsi tersebut. Maka Generasi Milenial mendesak Presiden Jokowi yang juga merupakan kader terbaik PDIP untuk segera mengambil alih komando PDIP dari tangan Megawati soekarnoputri. Hal ini karena mengingat PDIP ditangan ketua umum megawati soekarnoputri sudah melenceng dari semangat awalnya yaitu sebagai partai yang anti korupsi. Namun dengan fakta bahwa PDIP membela walikota blitar dan bupati tulungagung tersebut sudah sangat menciderai kepercayaan rakyat yang pada 2014 memiliki PDIP maka dari itu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada PDIP, maka generasi milenial mendesak agar Ibu Megawati soekarnoputri legowo untuk menyerahkan jabatan ketua umumnya kepada Jokowi dan generasi milenial juga mendesak seluruh jajaran DPP PDIP saat ini untuk meletakkan jabatan dan menyerahkan ke Jokowi agar Jokowi melakukan reformasi total di internal PDIP sehingga PDIP dapat bersih dari para koruptor.

Dukung Petisi Ini di >> https://www.change.org/p/dpp-pdi-per...share_petition

mari kita bersama selamatkan PDIP dari tangan para koruptor