EUFORIA yang ditunjukkan dalam menyambut Indonesia jadi Anggota Tidak Tetap (ATT) Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ternyata bukan peristiwa yang harus dibanggakan.

Soalnya, ada negara yang malah menolak mentah-mentah meski ditunjuk jadi ATT DK PBB seperti di antaranya dilakukan Arab Saudi.

Demikian juga sejumlah alasan lainnya yang disampaikan ekonom dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, Minggu (10/6/2018).

"Yang sangat penting, berapa anggaran APBN yang dipakai untuk memenangkan persaingan melawan Maladewa? Pos anggaran apa saja yang dipakai?" katanya.

Sebagai perbandingan, kata Dradjad, Australia menghabiskan US$ 25 juta (hampir Rp 350 miliar) ketika menang tahun 2012.

Swedia habis US$ 4 juta (hampir Rp 56 miliar) pada tahun 2016 hanya untuk biaya staf/diplomat, utusan khusus, dan perjamuan.

"Ini belum termasuk biaya lobi yang lebih mahal," katanya.

Menurut Dradjad, rakyat berhak tahu, mengapa pemerintah lebih memrioritaskan kampanye ke DK
PBB dibanding program lainnya.

"Urgensinya apa? Karena itu, BPK juga perlu mengaudit, apakah biaya lobi yang digunakan itu sah," katanya.

Sejumlah kontroversi memang langsung merebak terkait posisi Indonesia di DK PBB.

Saat ini, Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) seperti sedang terkena euforia menyusul terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (ATT DK PBB). Hal ini disertai dengan pemberitaan dan penyebaran pesan di medsos yang superheboh," kata Dradjad Wibowo.

Menurut Dradjad, kemarin, dia sudah mengingatkan agar Kemenlu jangan heboh-heboh amat.

"Peranan ATT DK PBB itu sangat terbatas. Di sisi lain, ada 126 negara yang pernah menjadi ATT DK PBB," katanya.

Bahkan, kata Dradjad, Arab Saudi pernah menolak duduk sebagai ATT DK PBB.

"Ceritanya, Arab Saudi terpilih pada tanggal 17 Oktober 2013. Perolehan suaranya 176. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memperoleh 144 suara," katanya.

Selain itu, kata Dradjad, Arab Saudi tidak mendapat saingan dari negara lain ketika terpilih.

"Hal ini sama dengan Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika, yang terpilih bersama Indonesia untuk periode 2019-2020. Hanya Indonesia dan Maladewa yang harus masuk pemungutan suara, yang lain mulus," katanya.

Setelah terpilih, kata Dradjad, Arab Saudi malah langsung menyatakan, mereka menolak duduk dalam DK PBB.

"Alasannya, DK PBB dinilai berstandar ganda, sehingga tidak efektif dalam mengatasi konflik Israel-Palestina, pelucutan senjata nuklir di Timur Tengah, dan penghentian perang saudara di Syria," katanya

Pada tanggal 12 November 2013, Arab Saudi melalui Dubesnya di PBB, Abdallah Y Al-Mouallimi secara resmi mengirim surat penolakannya.

Kursi yang ditinggalkan Arab Saudi lalu diisi oleh Yordania, yang terpilih pada tanggal 6 Desember 2013 dengan 178 suara.

Menurut Dradjad, Arab Saudi memang menjadi satu-satunya negara yang pernah menolak duduk
dalam DK PBB.

"Namun, alasan penolakan Arab Saudi tersebut adalah fakta yang diakui oleh banyak diplomat dunia. Ya, memang begitulah DK PBB. Karena itu, saya punya tiga pertanyaan kepada Kemenlu," katanya.

Pertama, mengapa Indonesia ngotot menjadi ATT DK PBB untuk periode 2019-2020?

Sampai-sampai, harus voting melawan Maladewa, yang belum pernah sekalipun menjadi ATT DK PBB.

"Padahal, unggah-ungguhnya, negara yang belum pernah lah yang diberi kesempatan," katanya.

Kedua, kata Dradjad, mengapa ngotot untuk periode yang dimulai 1 Januari 2019?

http://wartakota.tribunnews.com/2018/06/10/terungkap-apbn-disedot-untuk-membayar-biaya-indonesia-jadi-att-dk-pbb?page=3

ausi tahun 2012 habis 350 miliar cm demi jd dk tidak tetap pbb setahun.

indo?anggap saja kurang lbh sama...utk mendapat FORMALITAS lip service "ngebela" palestina,yah buang duit ratusan miliar demi pencitraan didepan nasbung lah..


disii lain Dengan bermodalkan 270miliar saja, negara singapura jd pembicaraan dunia +mendapat CITRA POSITIF krn jd tuan rumah ktt summit trump-king jong un

itulah beda otak org cerdas sama otak org nafsu..