Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan cryptocurrency (mata uang kripto) sebagai subjek komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Bappebti.

“Kepala Bappebti sudah menandatangani keputusan untuk menjadikan cryptocurrency sebagai komoditi yang layak diperdagangkan di bursa,” kata Dharma Yoga, Kepala Biro Pengawasan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kamis (31/5)

Yoga mengatakan, keputusan itu diambil setelah Bappebti melakukan kajian selama empat bulan terakhir. Berdasarkan kajian, kripto layak dikategorikan atau dikelompokkan sebagai komoditas.

Setelah menetapkan kripto sebagai subjek komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, Bappebti akan membuat peraturan lebih lanjut. Misalnya, ketentuan perusahaan exchanger, wallet, dan mining. Peraturan lebih lanjut ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur perpajakannya.

Peraturan ini juga akan mengatur upaya pencegahan tindak pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lain melalui kripto. Oleh karena itu, PPATK dan Densus 88 Mabes Polri akan dilibatkan.

Ihwal rencana Bappepti itu, Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan posisinya melarang penggunaan duit kripto sebagai alat pembayaran. "Posisi BI masih sama seperti apa yang pernah disampaikan, yakni tidak mengakui virtual currency sebagai alat pembayaran," kata Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Senin (4/6).

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso juga menandaskan, dalam konteks industri keuangan, lembaga keuangan tidak boleh memperdagangkan uang kripto. Pertimbangannya, "Kripto bukan produk industri keuangan," tegas dia.