VIVA – Elite Partai Demokrat tak peduli dengan tak adanya rekomendasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk masuk Koalisi Umat. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahahean mengatakan pihaknya punya sikap sendiri untuk menentukan arah koalisi di Pilpres 2019.

"Sejak kapan PA 212 jadi penentu politik di negara ini? Memangnya Demokrat partai abal-abal yang bisa diatur atur oleh orang?" kata Ferdinand kepada VIVA, Selasa malam, 5 Juni 2018

Dia menegaskan, tak ada masalah bagi Demokrat bila memang tak diajak dalam proses pembentukan Koalisi Umat. Jika dalam dinamika politiknya memang diajak bergabung, menurutnya Demokrat belum tentu bersedia.

"Tidak sama sekali, bahkan Demokrat sangat mungkin akan lebih menolak jika diajak bergabung dengan cara yang menurut kami tidak pas," jelas Ferdinand.

Ferdinand mengingatkan, politik bukan sekedar rasa namun merujuk kondisi dinamika di Pilkada 2018. Ia mencontohkan Pilgub Jabar yang menjadi ujian bagi PA 212. Sebab, duet pasangan yang diusung di Pilgub Jabar dinilainya sebagai representasi dari PA 212."Jika calonnya kalah, maka seluruh tesis yang mereka bangun akan gugur," tuturnya.

Kemudian, ia menyindir pernyataan Juru Bicara PA 212, Novel Chaidar Bamukmin. Ia menegaskan Demokrat tak akan tunduk pada ormas. "Kami ini partai politik yang tidak akan tunduk kepada ormas. Kami menghormati ulama dan menjadikan ulama sebagai pembimbing," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin mengatakan, empat partai yang diinginkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyesuaikan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional PA 212, pekan lalu. Menurut dia, empat parpol yang diusulkan bergabung dalam Koalisi Umat yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan PBB sudah sesuai dengan aspirasi anggota 212 serta saran ulama.

"Untuk empat partai ini, kami memang sudah pertimbangkan. Kami satu misi. Kalau Gerindra sudah lama dari Pilpres 2014," kata Novel saat dihubungi VIVA, Senin, 4 Juni 2018.

Terkait Demokrat, Novel menyebut tak direkomendasikan karena merujuk pengalaman SBY ketika menjadi presiden selama dua periode. Salah satunya mempidanakan Imam Besar FPI