TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan yang dicetuskan oleh Imam Besar Front pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Menurut dia, Demokrat tidak ingin terkesan menjadi bawahan Rizieq.

"Kalau citranya menjadi subordinat di bawah komando Habib Rizieq, Partai Demokrat tidak tertarik," kata Ferdinand di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Rizieq Shihab mendorong empat partai, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang bergabung dan membentuk koalisi keumatan. Ia menyampaikan hal ini seusai ditemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Mekkah beberapa waktu lalu.

Ferdinand mengungkapkan Demokrat sebenarnya intens berkomunikasi dengan Gerindra. Namun belakangan merenggang lantaran Prabowo bertemu dengan Rizieq.

"Kalau memang Prabowo bertahan di situ, di bawah komando Habib Rizieq, tentu Partai Demokrat urungkan niat bergabung," ucapnya.

Menurut Ferdinand, belum ada perwakilan dari pihak Gerindra atau partai lain yang disebut Rizieq untuk menjelaskan soal koalisi keumatan itu ke Partai Demokrat. Sebabnya ia melihat koalisi itu masih sebatas wacana dan klaim dari beberapa orang saja.

Pihaknya, kata Ferdinand, tidak ambil pusing dengan wacana koalisi keumatan. Pasalnya dari pihak FPI menyampaikan Demokrat sengaja tidak diajak karena pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) pernah memenjarakan Rizieq.

Seusai pertemuan Prabowo dengan Rizieq Shihab itu, kata Ferdinand, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan untuk mengambil sikap berupa membentuk poros baru yang dinamakan poros kerakyatan atau poros nusantara.

Ferdinand menjelaskan sikap Demokrat yang seperti ini bukan berarti pihaknya tidak menghormati ulama. Demokrat, menurut dia, menempatkan ulama sebagai penasehat atau pembina kehidupan sehari-hari, bukan penentu kebijakan politik.

"Bukan untuk menentukan siapa kami dan kemana arah politik kami. Kami adalah partai politik yang diatur undang-undang," tuturnya.

Sumber