- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KPK OTT di Blitar dan Tulungagung, 5 Orang Diamankan Termasuk Kadis


TS
hantupuskom
KPK OTT di Blitar dan Tulungagung, 5 Orang Diamankan Termasuk Kadis

Gedung KPK (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta- KPK melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) di Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur. 5 orang diamankan termasuk kepala dinas.
"5 orang diamankan, dari kadis, swasta dan sejumlah orang lain yang perlu dikonfirmasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan.
Belum ada informasi mengenai asal daerah kepala dinas yang ditangkap. Namun, dua tim KPK ditegaskan Febri bergerak di Blitar dan Tulungagung.
"Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi hanya dari dinas PU dan swasta," kata Febri. (fdn/fdn)
sumur:
https://news.detik.com/berita/405695...termasuk-kadis
kpk kejar setoran, biar lebaran bisa liburan jg karna koruptor pada ditangkep lebih cpt
bakal banyak kepala daerah yg ketar ketir

berita sebelumnya:
Quote:
KPK OTT Lagi, Kali Ini di Blitar dan Tulungagung
Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) di Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur. Sejumlah orang diamankan KPK.
"Ada tim di 2 daerah di Jawa Timur yang ditugaskan. Ada sejumlah orang dan uang yang diamankan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).
Belum ada keterangan rinci mengenai pihak yang ditangkap. Tim KPK saat ini masih berada di lokasi OTT.
KPK sebelumnya menangkap Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Tasdi. Tasdi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap fee proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center.
Tasdi diduga menerima commitment fee sebesar 2,5 persen, yaitu Rp 500 juta, dari nilai proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap kedua sebesar Rp 22 miliar. Namun barang bukti yang disita KPK sebesar Rp 100 juta.
Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek multiyears yang dikerjakan selama 3 tahun dari 2017 hingga 2019 dengan total nilai proyek Rp 77 miliar, yaitu Rp 12 miliar (tahun anggaran 2017), Rp 22 miliar (tahun anggaran 2018), dan Rp 43 miliar (tahun anggaran 2019).
(fdn/fdn)
sumur:
https://news.detik.com/berita/405695...an-tulungagung
Quote:
KPK Amankan Rp 2 Miliar di OTT Jawa Timur
TEMPO.CO, Jakarta– Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan tim penindakan mengamankan uang sebesar Rp 2 miliar dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur pada Rabu sore hingga malam kemarin
“Uang tersebut ada di dalam dua kardus dan terdiri dari pecahan Rp 50 ribu serta Rp 100 ribu,” ujar Febri saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.
Uang itu, kata Febri, diduga berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur jalan di dua daerah di Jawa Timur. Seperti proyek peningkatan jalan dan proyek sekolah di sana.
Pada Rabu sore hingga malam tadi, KPK melakukan OTT di dua daerah di Jawa Timur. Dari hasil OTT itu, lima orang yang terdiri dari kepala dinas dan pihak swasta ditangkap. Hingga saat ini, Febri belum menjelaskan lebih detail soal identitas kelima orang tersebut.
Selain itu, Febri mengatakan belum bisa memastikan OTT di dua tempat masuk dalam rangkaian yang sama atau terpisah. Ia mengatakan dua tim penindakan di sana melakukan operasi itu secara pararel atau bersamaan.
“Selain itu tidak ada kepala daerah yang diamankan, kelima orang itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan pihak swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan tim penindakan hingga saat ini masih berada di dua daerah Jawa Timur tersebut. Febri mengatakan akan memberi kabar lanjutan soal OTT KPK tersebut dalam 1 x 24 jam ke depan.
Sumur:
https://nasional.tempo.co/read/10961...ott-jawa-timur
Quote:
KPK Segel Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tulungagung
TEMPO.CO, Tulungagung- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. Meski telah melakukan penyegelan, namun belum diketahui pasti apakah ada pejabat yang ditahan dalam penggeledahan tersebut.
Kedatangan tim penyidik KPK ini dibenarkan Kepala Kepolisian Resor Tulungagung Ajun Komisaris Besar Tofik Sukendar. Menggunakan kendaraan minibus, tim penyidik sempat berkoordinasi dengan aparat Polres Tulungagung dalam pergerakannya. “Benar tadi ada tim KPK kesini, kami hanya membantu operasional di lapangan,” kata Tofik Sukendar, Rabu 6 Juni 2018.
Menurut Tofik, dirinya tidak mengetahui persis agenda penyidikan yang dilakukan KPK. Personil Polres Tulungagung hanya membantu pergerakan penyidik di lokasi yang menjadi pemeriksaan. Saat ini tim penyidik juga telah meninggalkan Tulungagung.
Sementara itu pantauan di kantor Dinas Pekerjaan Umum di Jalan Ahmad Yani, yang berada satu komplek dengan gedung Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan beberapa institusi lain tidak tampak kegiatan apapun. Kantor itu juga terlihat sepi dengan posisi pintu gedung depan terkunci. Tidak tampak aparat keamanan sama sekali hingga malam ini.
Menurut informasi yang disampaikan salah satu pegawainya, penyidik KPK sempat melakukan penyegelan di salah satu tempat di dalam kantor itu. Namun tak ada yang mengetahui apakah penyegelan tersebut diikuti dengan penahanan sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum atau tidak.
Demikian pula pantauan di rumah pribadi Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo di Kecamatan Ngantru Tulungagung. Rumah yang sekaligus menjadi posko tim pemenangan Syahri Mulyo dan pasangannya Maryoto Bhirowo juga tak menunjukkan keberadaan aparat kepolisian maupun penyidik KPK. Rumah itu masih terlihat ramai oleh aktivitas relawan dan tim sukses yang bekerja mempersiapkan pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni mendatang.
Salah satu anggota relawan di rumah itu mengatakan tak mengetahui aktivitas KPK di Tulungagung. Dia juga tak mendapati kedatangan tim penyidik KPK di rumah Syahri Mulyo. “Bapak keluar kota dengan keluarga, tidak ada pemeriksaan di sini,” katanya.
Sumur:
https://nasional.tempo.co/read/10961...um-tulungagung
Quote:
Wali Kota Blitar Ditangkap KPK
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (6/6).
Informasi mengenai penangkapan tersebut dibenarkan oleh orang dalam KPK yang tak mau disebutkan identitasnya.
"(Iya benar ada OTT) Wali Kota Blitar," kata dia.
Informasi lainnya, kepala daerah itu diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.
Soal apa kasus yang menjerat Muhammad, dia belum mengetahuinya. Termasuk, berapa uang yang turut diamankan dalam operasi senyap malam ini.
Sementara pihak KPK sendiri masih belum mau mengelaborasi lebih jauh terkait informasi OTT itu. [sam]
Sumur:
http://rmol.co/amp/2018/06/06/343072/Wali-Kota-Blitar-Ditangkap-KPK-
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (6/6).
Informasi mengenai penangkapan tersebut dibenarkan oleh orang dalam KPK yang tak mau disebutkan identitasnya.
"(Iya benar ada OTT) Wali Kota Blitar," kata dia.
Informasi lainnya, kepala daerah itu diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.
Soal apa kasus yang menjerat Muhammad, dia belum mengetahuinya. Termasuk, berapa uang yang turut diamankan dalam operasi senyap malam ini.
Sementara pihak KPK sendiri masih belum mau mengelaborasi lebih jauh terkait informasi OTT itu. [sam]
Sumur:
http://rmol.co/amp/2018/06/06/343072/Wali-Kota-Blitar-Ditangkap-KPK-
UPDATE TERBARU
Quote:
KPK Sebut Belum Ada Kepala Daerah yang Ditangkap
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi belum ada kepala daerah dari dua daerah di Jawa Timur (Jatim) yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga pukul 23.30 WIB pada Rabu 6 Juni 2018.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menggariskan, sebelum memberikan keterangan resmi dirinya menerima banyak pertanyaan apakah benar dalam OTT tersebut sudah ada kepala daerah yang diamankan KPK. Febri mengaku, sudah menanyakan langsung ke tim berbeda yang bertugas di dua daerah berbeda saat OTT. Hasilnya negatif.
"Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi 5 orang yang diamankan itu masih unsur kepala dinas PU, pihak swasta, dan pihak-pihak terkait yang ada di lokasi yang perlu dimintai keterangan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018 malam jelang Kamis dini hari.
Febri tetap kukuh saat disinggung nama Bupati Tulungagung periode 2013-2018 sekaligus calon bupati petahana dalam pilkada serentak 2018 Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar periode 2016-2021 sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.
"Belum ada kepala daerah yang kami amankan sampai dengan saat ini apakah wali kota ataupun bupati," ujarnya.
Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini memaparkan, tim KPK sedang mendalami dan mengonfirmasi tentang peruntukkan penggunaan total sekitar Rp2 miliar yang disita saat OTT. Artinya sampai saat ini belum bisa disampaikan dulu apakah terkait dengan kebutuhan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2018 dan/atau kebutuhan logistik pilkada.
"Belum ada informasi apakah terkait dengan peristiwa Idul Fitri, belum ada informasi itu. Ataupun apakah terkait dengan peristiwa pilkada juga kami belum bisa memastikan dan mengkonfirmasi saat ini," ucapnya.
(mhd)
sumur:
https://nasional.sindonews.com/read/1312245/13/kpk-sebut-belum-ada-kepala-daerah-yang-ditangkap-1528325672
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi belum ada kepala daerah dari dua daerah di Jawa Timur (Jatim) yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga pukul 23.30 WIB pada Rabu 6 Juni 2018.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menggariskan, sebelum memberikan keterangan resmi dirinya menerima banyak pertanyaan apakah benar dalam OTT tersebut sudah ada kepala daerah yang diamankan KPK. Febri mengaku, sudah menanyakan langsung ke tim berbeda yang bertugas di dua daerah berbeda saat OTT. Hasilnya negatif.
"Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi 5 orang yang diamankan itu masih unsur kepala dinas PU, pihak swasta, dan pihak-pihak terkait yang ada di lokasi yang perlu dimintai keterangan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018 malam jelang Kamis dini hari.
Febri tetap kukuh saat disinggung nama Bupati Tulungagung periode 2013-2018 sekaligus calon bupati petahana dalam pilkada serentak 2018 Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar periode 2016-2021 sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.
"Belum ada kepala daerah yang kami amankan sampai dengan saat ini apakah wali kota ataupun bupati," ujarnya.
Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini memaparkan, tim KPK sedang mendalami dan mengonfirmasi tentang peruntukkan penggunaan total sekitar Rp2 miliar yang disita saat OTT. Artinya sampai saat ini belum bisa disampaikan dulu apakah terkait dengan kebutuhan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2018 dan/atau kebutuhan logistik pilkada.
"Belum ada informasi apakah terkait dengan peristiwa Idul Fitri, belum ada informasi itu. Ataupun apakah terkait dengan peristiwa pilkada juga kami belum bisa memastikan dan mengkonfirmasi saat ini," ucapnya.
(mhd)
sumur:
https://nasional.sindonews.com/read/1312245/13/kpk-sebut-belum-ada-kepala-daerah-yang-ditangkap-1528325672
Diubah oleh hantupuskom 07-06-2018 16:55
0
9K
Kutip
132
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan