Saat pulang, Rizieq Shihab 'berharap disambut seperti Ayatullah Khomeini'

Pijar Anugerah, BBC Indonesia
31 Mei 2017


Hak atas fotoPACIFIC PRESSImage captionPolisi telah menaikkan status Rizieq dari saksi menjadi tersangka dalam kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Ditetapkan sebagai tersangka UU Pornografi, Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia 'dalam waktu dekat' dan 'berharap terjadi penyambutan seperti saat Ayatollah Khomeini pulang ke Teheran ketika Revolusi Iran,' kata seorang kuasa hukumnya.

Pengacara Sugito Atmo Pawiro, yang mengaku sedang berada di Mekkah dan telah bertemu dengan Rizieq Shihab, 
mengonfirmasi kepada BBC Indonesia bahwa pemimpin Front Pembela Islam (FPI) saat ini masih berada di Arab Saudi.
Polisi telah menaikkan status Rizieq dari saksi menjadi tersangka dalam kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Ia dijerat Undang-Undang Pornografi tahun 2008 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Menurut Sugito, Rizieq menghadapi penetapannya sebagai tersangka dengan "sangat santai, enggak ada beban".

"Ini adalah fitnah, dan harus dihadapi. Dan tidak ada yang dikhawatirkan sedikitpun karena ini adalah rekayasa hukum, bukan fakta hukum," kata Sugito.

Namun demikian pemimpin FPI, yang sebelumnya aktif turun dalam demonstrasi menentang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama, tidak memenuhi dua panggilan untuk diperiksa oleh polisi.

Perintah penangkapan

Polda Metro Jaya mengatakan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Rizieq, yang dikirimkan ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Penyidik juga dikabarkan sudah mendatangi Dirjen Imigrasi untuk memastikan keberadaan Rizieq.

Jika setelah semua langkah itu ditempuh dan Rizieq belum juga memenuhi panggilan, maka polisi akan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO), kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Martinus Sitompul mengatakan kepolisian akan melakukan rapat dan gelar perkara demi menentukan apakah bantuan dari Interpol dibutuhkan.

"Kalau kita menganggap bahwa ada kebutuhan masyarakat internasional, karena (Rizieq) di luar negeri, kita akan terbitkan nanti red notice (permintaan penahanan sementara)," kata Martinus di lobi gedung Divhumas Polri, Selasa (30/05).


Kabagpenum Divhumas Polri Martinus Sitompul mengatakan polisi akan melakukan rapat dan gelar perkara untuk menentukan apakah bantuan Interpol dibutuhkan.

Ia menambahkan bahwa penyidik tengah meminta masukan dari satuan-satuan kerja internal, terutama divisi hubungan internasional Polri.

Menghadapi kemungkinan diterbitkannya red notice bagi Rizieq, Sugito menanggapi, "Silakan kalau berani."

"Pemerintah Saudi itu enggak gampang diintervensi. Ini kan peristiwa politik, bukan perkara kejahatan yang membahayakan negara, bukan kejahatan berat. Ini perkara yang enggak jelas, belum tentu pemerintah Saudi mengabulkan.

"Saya tidak mengatakan pemerintah Saudi melindungi, tapi kami berpendapat bahwa Arab Saudi sangat concern terhadap umat Islam secara keseluruhan," kata Sugito.

Alasan Rizieq tidak langsung pulang

Sugito mengungkap bahwa Rizieq tidak langsung pulang ke Indonesia sejak berangkat ke Arab Saudi pada 26 April karena menganggap kasus ini sebagai rekayasa dan fitnah, ia ingin memantau perkembangannya dari luar negeri.

Sugito menambahkan, Rizieq berharap kepulangannya akan disambut seperti pemimpin tertinggi Syiah waktu itu, Ayatollah Khomeini ketika kembali dari pengasingan ke Teheran pada 1979.

"Bahwa kepulangan beliau itu berharap seperti penyambutan Ayatollah Khomeini ketika pulang dari Prancis ke Teheran ketika Revolusi Iran."

"Jadi kalau misalnya sambutan antusias dari umat, tentunya kan pemerintah akan berpikir bahwa 'oh benar bahwa yang dilakukan selama ini adalah rekayasa, adalah fitnah," tuturnya.

Di sisi lain, sebagian pihak justru mempertanyakan mengapa pimpinan FPI tersebut tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan sehingga ia bisa memberikan klarifikasi langsung atas kasus yang dihadapinya.


Pengacara menyatakan, para anggota FPI akan menyambut Rizieq Shihab di Bandara.

Ia mengatakan bahwa setelah mendengar informasi bahwa Rizieq akan pulang, banyak pengikutnya menyatakan mau menyambut pria bergelar "Habib" itu di bandara.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan belum menerima informasi tentang rencana pengerahan massa untuk penjemputan Rizieq.

"Kita belum ada (informasi) dari intelijen," kata Argo kepada BBC Indonesia.

Menanggapi rumor bahwa para pengikut Rizieq akan begitu ramai, bahkan sampai membuat bandara 'lumpuh', Argo mengatakan, "Pasti polisi akan bertindak... Enggak mungkin dibiarkan."

Adapun langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh Rizieq, kata Sugito, yaitu praperadilan. Langkah ini akan diambil sebelum Rizieq pulang ke Indonesia, berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi.

"(Kami) akan membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh Habib (panggilan hormat untuk Rizieq) untuk mengajukan praperadilan," ujar Sugito.

Kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pornografi lewat pesan WhatsApp hanyalah salah satu dari sejumlah perkara yang membelit Rizieq Shihab. Kasus lainnya yang dihadapi pimpinan FPI itu di antaranya dugaan pencemaran nama baik Soekarno, dugaan penodaan Pancasila, dugaan penodaan agama Kristen, dan penghasutan mengenai gambar palu arit dalam pecahan uang rupiah.

Dalam beberapa kesempatan, Rizieq mengklaim bahwa dirinya merupakan korban "kriminalisasi ulama".

"Kalau setiap persoalan kecil kemudian saya dilaporkan di mana-mana, tentunya persepsi masyarakat ada kriminalisasi ulama, ada kriminalisasi tokoh, ada kriminalisasi habaib. Akhirnya timbul kesan di tengah masyarakat: andaikata saya menginjak seekor semut, niscaya semut akan digiring untuk melaporkan saya," kata Rizieq Shihab kepada wartawan, Januari lalu.
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40089552
 

Pasca Aksi 212, Habib Rizieq De Facto Pimpinan Gerakan Islam di Indonesia
Minggu, 4 Desember 2016 08:55 WIB



Gelar aksi demo yang diberi nama “Super Damai” di kawasan Monas pada Jum’at 2 Desember 2016 barangkali layak disebut sebagai sebuah babak baru dalam konstelasi perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Yaitu munculnya Habib Rizieq Syihab (HRS) sebagai representasi kekuatan Islam politik yg fenomenal dan harus diperhitungkan secara serius oleh Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) dan masyarakat Indonesia serta pihak-pihak di luar negeri ini.

Kehadiran PJ dalam acara tersebut, mengikuti sholat Jum’at, mendengarkan Khotbah HRS yg sangat jelas menyampaikan tausiah/ pesan-pesan politik kepada PJ, pidato singkat sang Presiden di panggung bersama HRS dan para petinggi Kabinet, dan, last but not the least, konsistensi tuntutan agar Ahok ditangkap, dan kesuksesan acara sampai selesai tanpa ada kericuhan sedikitpun, semuanya merupakan fakta-fakta yg dapat ditafsirkan bahwa HRS lah yang menjadi tokoh utama alias “man of the hour” dalam event tsb.

Bukan hanya itu saja. Pasca-212, suka atau tidak suka, HRS adalah pemimpin yang tak dapat diragukan lagi (undisputed leader) dari kekuatan Islam politik Indonesia, dan PJ adalah salah satu pihak yg ikut mengukuhkan posisi tsb! Para perjabat negara boleh dan sah sah saja mengatakan bahwa PJ sudah menunjukkan kepemimpinannya dengan tampil di dalam acara tsb; bahkan ada yg bilang PJ telah menang tanpa harus mengalahkan (menang tanpo ngasorake) lawan, dll pujian seperti itu. Namun secara politis, hemat saya, PJ menang hanya secara taktis, tetapi HRS lah yang mendapat keuntungan secara strategis. Jika PJ bisa disebut meraih keuntungan politik dalam jangka pendek, tetapi pengaruh HRS dan Islam politik di negeri bisa saja akan meluas dalam jangka panjang.

Implikasi politik jangka pendek yg paling nyata adalah thd kasus Ahok akan bergulir. Prediksi saya, tekanan dari kelompok anti-Ahok akan makin besar bukan saja agar Gubernur DKI non-aktif tsb ditahan, tetapi juga sampai ujung proses dengan vonis dinyatakan sebagai pihak yg bersalah. Kehadiran PJ di Monas akan dikapitalisasi secara politik oleh kubu ini untuk terus meningkatkan tekanan agar “hukum ditegakkan” dan “keadilan dijunjung tinggi” dalam proses peradilan yag akan datang. Pengaruhnya thd kampanye Pilkada pasangan Ahok-Djarot (Badja), tampaknya akan semakin negatif dan merugikan pemulihan elektabilitasnya. Jika survei-2 yg dilakukan sebelum 212 saja hasilnya sudah cenderung “sepakat” bahwa elektabilitas Badja mengalami penurunan akibat status tersangka Ahok, apalagi setelah ini. Pihak anti Ahok akan semakin agressif dalam kampanye mereka utk memarginalisasi sang petahana. Paslon Badja mesti kerja “super keras” agar tidak mengalami penurunan drastis lebih lanjut!

Diamnya parpol-parpol pendukung Badja pasca kehadiran PJ ke Monas, bagi saya, adalah juga pertanda kurang baik bagi paslon ini. Elite PDIP, Nasdem, dan Hanura seperti sedang “kebingungan” dan akhirnya memilih “diam” dengan keputusan PJ yang konon dibuat mendadak utk bergabung dalam acara di Monas tsb. Demikian pula respon senyap dari tim sukses Badja terkait dengan dinamika politik seperti itu menunjukkan bahwa mereka pun mengalami semacam kekagetan yg serius. Ini berbanding terbalik dg persistensi kelompok anti-Ahok dalam kampanye mereka sangat nyata, seperti kita lihat dalam bermunculannya meme-meme baru di sosmed yg bertema desakan agar Ahok ditahan. Upaya pemulihan elektabilitas paslon Badja jelas semakin dipersulit oleh keputusan PJ hadir di Monas tsb. Setidaknya peluru baru bagi kampanye lawan bertambah lagi, sementara paslon Badja tidak siap dengan counternya.

Bukan hanya pihak paslon Badja saja yg terimbas implikasi politik dari langkah PJ kemarin. Hemat saya, ormas-ormas besar Islam yang selama ini berusaha membantu PJ agar eskalasi demo dapat dibatasi, bisa jadi juga sama kagetnya. Sampai sehari setelah demo 212 berakhir, saya belum menemukan reaksi resmi dari NU dan Muhammadiyah, atau tokoh-tokoh Islam terkemuka yang sebelumnya ikut mengerem ummat agar tidak berpartisipasi di dalam gelar aksi tsb. Ini tentu sangat menarik utk dicermati. Bisa jadi merekapun sedang berusaha memahami dan mencermati dinamika ini. Setidaknya mereka mesti mengevaluasi utk apa anjuran-2 mereka kepada ummat agar tidak ikut hadir dalam aksi 212 jika kemudian PJ sendiri justru hadir di sana? Bukankah ini merupakan sebuah pengakuan dan endorsement politik terhadap keberadaan HRS dan para pendukungnya sebagai sebuah kekuatan nyata dalam konstelasi perpolitikan nasional? Wallahua’lam..

Sebuah fenomena politik baru pasca-reformasi di Indonesia sedang bergulir, yakni muncul dan berkembangnya kekuatan Islam politik dalam panggung demokrasi, bukan melalui pintu politik elektoral (electoral politics), tetapi melalui pintu politik massa (mass politics). Apakah PJ menyadari sepenuhnya bahwa kini kepemimpinan HRS dan Islam politik kian mantap kehadiran dan pengaruhnya dalam panggung perpolitikan negeri ini? Silakan para sahabat utk memperbincangkannya
https://www.eramuslim.com/berita/nas...m#.WxLzb0iFPIU

Habib Rizieq Dukung Prabowo Maju Capres
Sabtu 24 March 2018 00:01 WIB


Prabowo Subianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengunjungi Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di Makkah, Arab Saudi, pada Rabu (21/3) malam pukul 21.30 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Andre menyampaikan bahwa Gerindra segera mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2019.

''Saya menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa Gerindra akan mengumumkan Pak Prabowo sebagai capres di bulan April 2018,'' kata Andre ketika dikonfirmasi Antara dari Jakarta pada Kamis.

Habib Rizieq pun, kata Andre, mendorong Gerindra membangun koalisi bersama PKS, PAN dan PBB pada Pemilu 2019. Rizieq sangat mendukung pembentukan koalisi empat parpol. Apabila koalisi tersebut tercipta, Rizieq akan menyerukan umat Islam untuk memberi dukungan penuh.

Partai Gerindra, kata Ahmad, sampai saat ini terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya untuk membangun penyatuan visi sebagai mitra koalisi. "Kami meyakini ada lebih dari dua partai politik yang akan berkoalisi dengan Partai Gerindra," katanya.

Ahmad mengatakan Partai Gerindra telah membangun komunikasi politik yang intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Gerindra, kata dia, juga membangun komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Komunikasi dengan partai-partai politik calon mitra koalisi, juga membahas soal figur pendamping Prabowo Subianto,'' katanya. ''Ini harus dibicarakan secara hati-hati, agar semua partai politik yang menjadi mitra koalisi dapat berkenan.''
http://nasional.republika.co.id/beri...wo-maju-capres

Habib Rizieq Belum Bisa Bernapas Lega Meski Kasusnya Sudah SP3

Sabtu 05 Mei 2018 03:02 WIB

Habib Rizieq Shihab

JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab belum bisa bernapas lega setelah dihentikannya proses penyidikan kasus dugaan penodaan Pancasila. Pasalnya, Polda Jawa Barat (Jabar) menyatakan bahwa perkara tersebut masih bisa kembali disidik, meskipun saat ini telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

Penghentian perkara ini sendiri lantaran dirasa belum memiliki alat bukti yang kuat. Tetapi, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Umar Fana menekankan, penyidik bisa melanjutkan perkara ini apabila alat bukti ditemukan kembali.

"Jadi di dalam SP3 itu tidak mati, ada kalimat di bawahnya, 'jika ditemukan alat bukti baru maka akan dibuka kembali'. Jadi jangan dipikir SP3 itu tidak bisa dibuka kembali," jelas Umar saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat 4 Mei 2018.

(Baca juga: PA 212 Ngarep Seluruh Kasus Rizieq Shihab dan Ulama Lainnya Di-SP3)

Saat ini, Umar mengakui, penyidik memang masih kekurangan alat bukti. Sebab, video yang dilampirkan oleh pelapor tidak utuh atau hanya sebagian. "Kejadian ini kan Tahun 2011 kemudian yang dibawa oleh pelapor pun adalah hasil download dari Youtube dan itu tidak lebih dari dua menit setengah. Kendalanya adalah kami butuh full. itu yang dibutuhkan," papar dia.

Di sisi lain, Umar menjelaskan, alasan SP3 kasus Rizieq bisa dibuka karena diputuskan bukan melalui praperadilan dan menyebut tidak ada tindak pidana. Untuk itu, saat ini penyidik akan berkoordinasi dengan pelapor mengenai kurangnya alat bukti tersebut.

"SP3 harus lewat praperadilan adalah SP3 yang alasannya bukan tindak pidana. Tapi kalau alasanya kurang alat bukti sebenarnya sih cukup digelar. Kami berkoordinasi dengan pelapor juga apakah ada enggakkira-kira tambahan lain (bukti) yang bisa kami sebutkan," tutur Umar.

Terkait dengan kurangnya alat bukti, penyidik masih menunggu pelapor atau siapapun menyerahkannya. Nantinya, jika dirasa bukti itu cukup maka tidak menutup kemungkinan kasus ini dibuka kembali.

"Prosesnya entah siapa yang bisa berikan kepada kita. Nanti kepada Bareskrim. Bareskrim nanti mensupervisi kami di Polda Jabar. Nanti kami gelar buka," jelas dia.

Kasus ini bermula dari laporan Sukmawati Soekarnoputri soal ceramah Habib Rizieq soal ceramah Pancasila. Rizieq pun sempat dijadikan tersangka oleh Polda Jabar.
https://news.okezone.com/read/2018/0...snya-sudah-sp3

--------------------------

Kita tunggu saja beberapa waktu ke depan ini, maksimal sampai Agustus 2018, batas akhir pengajuan Capres/Cawapres. Bisa saja koalisi Gerindra, PKS dan PAN memunculkan pasangan Prabowo-Habib Riziek Shihab (HRS). Masalahnya memang tinggal keluarnya SP3 oleh pihak Kepolisian RI untuk HRS terkait tudingan chat mesum dengan seorang artis itu.