DKI Tunda Rumah DP Nol Rupiah, Ini Alasan Sandiaga Uno

REPORTER: DIAS PRASONGKO
EDITOR: CLARA MARIA TJANDRA DEWI H.
JUMAT, 25 MEI 2018 08:30 WIB


Poster rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018. Rumah yang ditawarkan oleh PT Nusa Kirana akan memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 45 meter persegi. TEMPO/Tony Hartawan


TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI belum akan meluncurkan program rumah DP nol rupiah dalam waktu dekat. Sebab, kata Sandiaga, pemerintah DKI masih menunggu modul komunikasi mengenai rumah DP nol rupiah yang belum selesai hingga hari ini.

"Kami tidak ingin rilis sebelum modul komunikasi selesai, karena kemarin itu simpang-siurnya luar biasa mengenai program ini," ucap Sandiaga kepada wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 24 Mei 2018.
Sebelumnya, pemerintah DKI telah menugasi Dinas Perumahan dan empat badan usaha milik daerah (BUMD) untuk berkoordinasi dengan tim komunikasi. Adapun empat BUMD itu adalah Bank DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya.

Hal itu sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menggelar rapat pimpinan pada 25 April 2018. Anies bahkan memerintahkan untuk menyewa jasa konsultan komunikasi supaya informasi program rumah DP nol rupiah tak simpang-siur ketika diluncurkan.

Sandiaga berujar, modul komunikasi tersebut harus bisa membantu warga dalam memahami mengenai kebijakan DP nol rupiah. Karena itu, ia berharap modul tersebut menggunakan bahasa sederhana supaya mudah dipahami warga.
"Saya sebenarnya mau secepatnya, tapi kami tidak ingin terburu-buru dan hasilnya malah menjadi blunder," tutur Sandiaga.

Sandiaga Uno memastikan, saat ini, peraturan gubernur soal rumah DP nol rupiah dan peraturan gubernur mengenai pembiayaan DP nol rupiah telah selesai disusun. Ia berharap, setelah modul komunikasi telah siap, program ini bisa segera di luncurkan.