Di Amerika Latin dan Eropa terutama Jerman dan Skandinavia itu sudah diterapkan. Di Meksiko pada 2012 untuk parpol diberikan bantuan dana 387 juta dolar AS. Setahun kemudian, jumlahnya turun menjadi 144 juta dolar AS. Pemerintah Turki juga memberikan bantuan dana kepada parpolnya, pada 2011 disuntikkan dana 163 juta dolar AS untuk parpol. Negara maju seperti Jerman pada 2014 juga memberikan bantuan 157 juta Euro.



Meksiko, salah satu negara yang memberi dana sumbangan kepada partai politik, memberikan bantuan sebanyak 70 persen dari kebutuhan parpol. Bagaimana dengan capaian tingkat korupsinya? Kenyataannya korupsi masih terus merajalela di negara tersebut.Transparency International (TI) dalam laporannya soal indeks persepsi korupsi global 2016 mencatat Meksiko berada di peringkat ke-123 dari 176 negara. Meksiko mengantongi poin 30 (sedangkan poin 100 paling bersih dari korupsi). Capaian Meksiko ini relatif sangat buruk karena masih jauh di bawah rata-rata indeks yang mencapai 43 poin. Apakah korupsi di Meksiko terkait parpol atau politisi? jawabannya ya. Para anggota partai hingga mantan petinggi partai di Meksiko terjerat korupsi yang menyalahgunakan uang negara. Misalnya yang terjadi pada mantan anggota Institutional Revolutionary Party. Padahal sokongan dana untuk partai politik di Meksiko, selain dari kas negara, simpatisan hingga perusahaan periklanan sebagai sumber dana kampanye.

Masalahnya jika diterapkan di Indonesia akankah itu menghentikan politik transaksional antara parpol dengan pengusaha gelap misalnya?dan selama kita belum berani transparan atau masih gelap-gelapan, maka penggelapan dana itu masih terbuka lebar. Itu yang pertama.



Seperti yang terjadi baru baru ini, partai Hanura kubu Daryatmo melaporkan Oesman Sapta Odang kepada kepolisian. Daryatmo mengklaim mempunyai bukti bahwa OSO menyelewengkan dana partai sekitar Rp 200 miliar ke rekening pribadi OSO Sekuritas. Sudewo mengatakan, penyelewengan dana saat OSO masih menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura. Uang Rp 200 miliar itu didapat dari berbagai sumber mulai dari calon kepala daerah, dana kesbangpol, hingga dana partisipasi anggota DPR dan DPRD Partai Hanura. Sudewo mengaku mempunyai bukti berupa bukti transfer. Transfer dilakukan oleh Wakil Bendahara Umum Partai Hanura Beni Prananto secara bertahap selama kepemimpinan OSO berlangsung.

Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, selama parpol dikelola seperti perusahaan pribadi, seperti milik keluarga, alangkah lucunya kalau negara ikut membiayai. Itu yang kedua. Mahar, kan, sifatnya pribadi, semacam kamu beli rekomendasi kemudian cuma dengan ketum akadnya. Itu kan tidak boleh. Kendala juga penyelenggara Pemilu tidak membolehkan soal ini, karena dengan mahar proses rekrutmen yang terjadi di parpol tidak bersifat terbuka dan transparan. Dalam kasus di Partai Hanura, setelah OSO mengakui keberadaan dana milik parpol di perusahaannya, ada upaya melaporkan dugaan pencucian uang yang dilakukan dirinya oleh kepengurusan DPP Hanura kubu Sarifuddin Sudding. Tentu saja dengan banyaknya uang yang ditarik dari mahar politik, kemudian digelapkan pada PT OSO Sekuritas, ini membuat citra politik Indonesia menjadi buruk dan tidak mungkin kita bisa melahirkan pemimpin yang baik.

Kemudian yang ketiga, selama aturan Undang-Undangnya belum dibenahi, jangan lagi misalnya ada wakil rakyat yang pemilu dipilih oleh rakyat, tapi kalau partai sudah tidak suka lalu ada pergantian antar waktu dan diganti oleh parpol itu atau oleh pemilik parpol itu. Alangkah lucunya kalau orang-orang melihat pilihan rakyat yang sangat demokrasi fundamental diganti oleh pilihan pribadi. Secara masyarakat menganggap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga terkorup di negeri ini, bersanding dengan Kepolisian RI di urutan kedua. Hanya 12,5 persen masyarakat yang percaya bahwa partai politik adalah institusi yang ‘bersih’.



Ini disebabkan oleh perilaku para aktor politik di dalam institusi-institusi tersebut yang tidak lagi mampu merepresentasikan aspirasi publik dengan baik. Ada celah yang begitu lebar antara kinerja anggota legislatif dan harapan publik tentang lembaga perwakilan yang baik. Selain itu, reputasi anggota dewan juga sudah tercoreng begitu rupa oleh berbagai skandal korupsi dan pelanggaran kode etik. Kondisi ini idealnya bisa kita ubah melalui proses kepemiluan yang jujur dan adil. Sialnya, partai politik tidak mampu memberikan tawaran pilihan calon pemimpin yang baik pula kepada masyarakat. Sudah sering kita dengar keluhan masyarakat bahwa politisi yang muncul tiap pemilu adalah wajah-wajah lama, alias 4L (lu lagi, lu lagi). Kalaupun ada wajah baru, latar belakangnya tidak jelas dan tidak dikenal publik secara luas.

Lihat misalnya, komposisi peserta pemilu tahun 2014. Sebesar 81,1 persen caleg di pemilu legislatif 2014 adalah petahana. Para petahana inilah yang diprioritaskan oleh partai untuk menempati nomor urut kandidat 1 dan 2 di dalam daftar calon yang diusung. Maka, jangan heran apabila mayoritas anggota dewan yang ada saat ini adalah para petahana pula. Kita patut bertanya: kenapa partai politik tidak mampu menghasilkan wajah-wajah baru berkualitas? Asal-usul dari seluruh permasalahan terkait partai politik di negeri ini bisa kita telusuri pada regulasi yang terkandung di dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), yakni UU Nomor 2 tahun 2011, khususnya Pasal 3 ayat (2), poin c dan d. Di situ tertulis bahwa partai politik yang ingin ikut serta di dalam proses pemilihan umum wajib memiliki “kepengurusan pada setiap provinsi” yang ada di Indonesia.