Pilpres 2019 Dalam Persaingan AS-Cina 
23 Mei 2017 07:05

Oleh : Muchtar Effendi Harahap  
(NSEAS: Network for South East Asian Studies)



MEDIAHARAPAN.COM – Pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan sekaligus Pilpres dan Pileg. Khusus Pilpres 2019, akan dipengaruhi persaingan AS-Cina. Penyelenggaraan Pilpres 2019 dalam persaingan AS-Cina sebagai Adikuasa masing-masing berupaya membantu memenangkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja maksud dan tujuan Negara Adikuasa mendukung masing Paslon agar pihak pemenang mendukung dan memenuhi kepentingan nasional dan motip kekuasaan Adikuasa bersangkutan di Indonesia.

Dinamika politik ekonomi di Asia Tenggara ditentukan persaingan AS-Cina. Persaingan AS-Cina dipengaruhi “kepentingan nasional” masing-masing Negara Adikuasa tersebut.

Secara geopolitik persaingan global antar negara adikuasa, AS dan Cina (RRC)-Rusia, telah bergeser dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Artinya, Asia Pasifik menjadi “medan perang” baru berbagai kepentingan Negara-Adikuasa seperti AS, Cina dan Rusia.

Indonesia sebagai suatu negara bangsa di kawasan Asia Tenggara otomatis akan menjadi “sasaran arena persaingan” negara adikuasa. Untuk memperkuat kehadiran militer di kawasan, AS akan kembali mempengaruhi penguasa negara Indonesia dengan mendukung kekuatan-kekuatan politik pro AS dan anti Cina (RRC) di Indonesia. Yakni:

1. Kelompok pensiunan perwira tinggi militer seperti group SBY (Perwira Militer Pensiunan), group Prabowo (Perwira Militer Pensiunan), group Cendana (keluarga dan pendukung Mantan Presiden Indonesia Orde Baru, Soeharto)
   
2. TNI/Polri.
   
3. Islam politik umumnya turunan dari Partai Masyumi (era Orde Lama).
   
4. Kelompok politisi Parpol non aliran Islam dan Marhaenisme turunan Partai Golongan Golkar (era Orde Baru).
   
5. Kaum terpelajar didikan Barat khususnya AS, dll.
   

Kelompok-kelompok politik ini pada prinsipnya anti Komunisme dan lebih pro AS ketimbang Cina. Khusus bagi kelompok Islam politik, Cina masih dipercaya memiliki ideologi Komunisme dan akan tetap mempengaruhi kebangkitan Komunisme di Indonesia. Sekalipun ekonomi Cina cenderung kapitalisme, namun negara Cina tetap memiliki hanya satu parpol, yakni Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini juga berlaku pada negara komunisme lain seperti Vietnam dan Korea Utara. Ekonomi boleh kapitalisme, tapi politik tetap komunisme.

Di bawah Rezim Jokowi hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Cina berkembang pesat. Investasi Cina sudah nomor tiga, setelah Singapura Nomor satu dan Jepang nomor dua. Pesatnya hubungan kerjasama ekonomi ini mempercepat kristalisasi dan pengelompokan kekuatan politik menjadi dua kekuatan raksasa. Pertama, kekuatan raksasa anti komunisme dan lebih pro AS dan para sekutunya.

Kedua, kekuatan raksasa berasal pada umumnya dari kekuatan Nasakom (era Orde Lama) dan lebih pro Cina.

Kekuatan raksasa lebih pro AS dan lebih pro Cina ini akan bertarung dalam perebutan kekuasaan negara pada Pilpres 2019 mendatang. Sekalipun Pilpres masih masih paling cepat dua tahun lagi, tetapi suasana politik sekarang ini (awal 2017) mulai menunjukkan beragam indikasi ke arah kristalisasi dan polarisasi dua kekuatan raksasa.

Salah satu indikasi mulai kencang menentang Rezim Jokowi lebih pro Cina. Bahkan, ada penilaian bahwa konsep Jokowi Tol Laut dan Poros Maritim sesungguhnya bagian komponen strategis atau tindak lanjut program OBOR Cina.

Kembali pada Pilpres 2019, Cina tentu mendukung Jokowi lanjut sebagai Presiden RI melalui Pilpres 2019. Sebaliknya, AS takkan mendukung Jokowi.

AS akan mendukung tiga kemungkinan, yakni SBY, Prabowo atau Calon dari Group Cendana. Kami memperkirakan, jika SBY tampil lagi sebagai Calon Presiden 2019 ini, AS sangat mungkin mendukung ketimbang Prabowo atau Calon Cendana. Namun, jika SBY tidak tampil lagi, sangat mungkin AS mendukung Prabowo. Walau Pilpres 2014 AS tak mendukung Prabowo.

Untuk Pilpres 2019 sesuai semakin meningkatnya kerjasama Cina dan Indonesia dibawah Rezim Jokowi, maka AS akan intens mendukung Calon Prabowo. Dari variabel internasional ini, dapat diperkirakan bahwa Prabowo akan lebih unggul ketimbang Jokowi. Sedangkan untuk Group Cendana masih belum terbaca siapa Calon Presiden. Jika Tommy Soeharto, tentu AS lebih percaya terhadap Prabowo. AS mendukung Prabowo bisa jadi tidak ada pilihan karena Cina semakin merapat dengan Rezim Jokowi.

Jika perkiraan ini faktual, Pilpres tahun 2019 dalam persaingan AS-Cina sangat mungkin Jokowi tumbang dari jabatan Presiden. Karena itu, Jokowi harus membuat kebijakan tidak mengutamakan Cina ketimbang AS. Harus mengambil kebijakan lebih pro AS, bukan Cina.
https://mediaharapan.com/pilpres-201...ingan-as-cina/

Netralitas Pilpres 2019 Diragukan,  AS dan China Diperkirakan Bakal Ikut ‘Bermain’ 
21/03/2018 


Ilustrasi/Tribunnews

JAKARTA – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan menegaskan, negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) maupun China diperkirakan akan ikut bermain dalam pemilu maupun pemilihan Presiden RI mendatang.

“Jangankan pemilu atau pun pemilihan presiden, untuk pilkada saja mereka punya kepentingan. Pasalnya Amerika Serikat maupun China memiliki kepentingan di Indonesia yang dianggap strategis,” kaya Syahganda kepada wartawan di sela diskusi tentang Netralitas KPU yang diselenggarakan Soekarno Hatta institute, Senin (19/3/2018) di Jakarta.

Menurut Syahganda, kecurigaannya tersebut sebenarnya sudah sangat disadari oleh rakyat Indonesia.

Misalnya, dalam pilkada DKI 2017 dan pilpres 2014 dimana masing-masing Wapres Amerika dan mantan Presiden Amerika berkunjung saat berlangsungnya pemilihan atau prosesnya belum selesai.

Ditambah, kata dia, sebuah media online nasional pernah melakukan polling yang 55,54 % respondennya sepakat bahwa ada campur tangan asing dalam pemilihan presiden.

Bukan hanya campur tangan dalam masalah pemikiran/opini saja, yang bisa dilakukan melalui dunia internet, tetapi juga kemungkinan besar ikut campur tangan dalam aliran dana.

“Ada indikasi mereka melakukan itu,” tandasnya.

Menurut Syahganda, kenyataan yang ada di dunia saat ini bisa lihat dan rasakan campur tangan Amerika dan Barat pada urusan dalam negeri orang lain, pun pasti tidak terkecuali di Indonesia.

AS telah banyak mempengaruhi naik – turunnya berbagai rezim penguasa di berbagai belahan dunia, khususnya Dunia Islam.

CIA berperan dalam suksesi kepemimpinan nasional di beberapa negara di dunia. Telah banyak fakta-fakta yang diungkap bahwa di Dunia Islam, AS berperan besar dalam memunculkan kepemimpinan di Arab Saudi, Mesir, Yordania, Kuwait, Aljazair, dan lain – lain, termasuk yang paling terakhir adalah rezim Afganistan dan Irak.

“Amerika Serikat sangat menginginkan presiden terpilih dipegang oleh orang yang bisa dikendalikan, yakni yang paling lemah di antara para calon presiden (Capres) yang ada di negara twrsebut. Sebagian kelompok tentara dan mantan tentara memiliki hubungan yang baik dengan Amerika,” paparnya.

Ikut campurnya Amerika ini karena mereka berkepentingan untuk mengendalikan kekuatan Asia, yaitu Tiongkok (China).

Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan bagi Amerika, terutama geo politik dan geo strategisnya. Indonesia sendiri saat ini belum bisa melepaskan pengaruh Amerika tersebut, apalagi Amerika posisinya sebagai negara adidaya.

Celakanya lagi, bagi pihak Amerika, Indonesia saat ini dinilai sudah masuk ke wilayah pengaruh China, musuh politik Amerika saat ini diduga selama rezim Jokowi berkuasa.

“Secara geopolitik seperti telah diungkapkan di atas, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka,” tandasnya.

Sementara, lanjut mantan Komisaris PT Pelindo ini, secara ekonomi Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut.

Sementara mantan anggota DPR dari Fraksi PAN, Hatta Taliwang, mengatakan berdasarkan sebuah pernyataan yang pernah diungkapkan oleh seorang aktivis Umar Abduh, yang secara gamblang mengatakan, bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu sebenarnya dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.

“Saat itu Umar Abduh menunjukkan data yang disebutnya dari Institusi Negara. Nah, kalau memang Umar Abduh berbohong, kenapa tidak ada yang melaporkan Muhammad Abduh ke pihak berwajib,” terang Direktur Eksekutif Institut Soekarno Hatta di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Berangkat dari situ Hatta berharap KPU bisa berlaku jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mendatang.

“Karena ada peristiwa Umar Abduh itulah sedikit banyaknya ada bukti kecurangan dalam Pilpres,” tandasnya.
https://joglosemarnews.com/2018/03/n...-ikut-bermain/