KEPALA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menjelaskan terkait hasil pekerjaan 'abal-abal' dalam pekerjaan konstruksi.
Agus menjelaskan itu terkait ramainya dugaan anggaran fiktif dan hasil pekerjaan yang tak maksimal dalam rehab berat 119 sekolah di Jakarta tahun 2017.
Agus mengaku tak begitu paham perkara Rehab berat sekolah 2017, tapi dia paham betul bagaimana ciri-ciri model pekerjaan konstruksi abal-abal.
Agus menjelaskan 'abal-abal' dalam proyek konstruksi memiliki 2 konotasi.

Pertama 'abal-abal' yang menyasar perusahaan konstruksinya.
Kedua 'abal-abal' menyasar kualitas pekerjaannya.
"Kalau perusahaan konstruksinya yang abal-abal itu berarti sebenarnya tidak memenuhi syarat seperti perijinan, SGM, modal, maupun pengalaman," kata Agus ketika dihubungi Warta Kota, Jumat (18/5/2018).
Sementara abal-abal yang menyasar kualitas pekerjaan, kata Agus, terjadi apabila hasil pekerjaan kontraktor tak sesuai kontrak.
"Hasil pekerjaan abal-abal itu apabila hasilnya tak sesuai kontrak," ujar Agus.
Misalnya ada barang yang tak dipasang, atau volume yang dikerjakan tak sesuai kontrak, atau kontraktor yang membuat shop drawing atau daftar barang tak mencantumkan secara detail spesifikasi barang yang akan dipasang.
Tapi terkait hasil pekerjaan abal-abal, kata Agus, tak bisa hanya disalahkan kontraktornya saja.
"Ngomong (hasil pekerjaan) abal-abal itu nggak bisa sepihak disalahkan. Itu kan hubungan perikatan 2 pihak," kata Agus.
Agus menegaskan kondisi hasil pekerjaan abal-abal menuntut pertanggungjawaban dari berbagai pihak.
Makanya, ujar Agus, ketika ditemukan sebuah proyek yang hasil pekerjaannya 'abal-abal', maka yang bertanggungjawab harus seluruh pihak terkait.
"Kuncinya itu ada di PPK (pejabat pembuat komitmen). PPK itu kan yang ngontrol kontrak," kata Agus.
Menurut Agus, terkait adanya barang yang tak dipasang dan volume kurang dari yang ditulis dalam kontrak sesuai pemeriksaan sementara inspektorat, tetapi hasil pekerjaan dianggap 100 persen, maka pasti ada kesalahan dalam pengawasan.
"Berarti pengawas lapangannya tidak berfungsi. Berarti pengawasnya tidak mengawasi. Itu berarti 100 persennya abal-abal. Hanya di atas kertas saja 100 persennya," kata Agus.
"Itu kan nyolong spek jatuhnya (barang tak dipasang atau volume pekerjaan tak sesuai kontrak). Tapi nyolong juga tidak diawasi atau dibiarkan, tapi diterima juga dan dibayar juga," kata Agus.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, mengatakan apabila melihat pengertian 'abal-abal' menurut Kepala LKPP Agus Prabowo, maka pekerjaan kontraktor Rehab berat sekolah 2017 masuk kategori hasil pekerjaannya yang 'abal-abal'.
Rehab berat sekolah 2017 dikerjakan PT Murni Konstruksi Indonesia, perusahaan asal Makassar dengan nilai kontrak Rp 180 milliar.
Perusahaan manajemen konstruksi atau pengawasnya adalah perusahaan BUMN, PT Bina Karya.
Menurut Jihad, temuan inspektorat dan apa yang tertulis di RAB (anggaran) dokumen kontrak menunjukkan pekerjaan Rehab berat sekolah 2017 punya ciri-ciri 'abal-abal'.
"Harusnya anggaran di shop drawing itu menyebutkan secara detail ukuran barang yang akan dipakai. Bahkan kalau perlu menyebut merek sebagai patokan kualitas juga tak masalah," ujar Jihad.
Jihad menyebut bahwa di anggaran yang dibuat PT MKI bersama pengawas dan PPK, terlihat jelas bahwa beberapa barang dimasukkan tanpa spesifikasi ukuran dan merek yang jelas.
Jihad mengatakan di beberapa barang dalam anggaran PT MKI tak mencantumkan spesifikasi ukuran yang jelas.
Jihad memberi contoh di pekerjaan atap genteng proyek rehab berat sekolah yang dikerjakan PT MKI.
Dalam anggaran (RAB) di beberapa sekolah, kata Jihad, PT MKI tak menulis detail berapa ukuran spesifikasi besi profil gording kanal C yang digunakan.
"Ukuran atau spesifikasi gording kanal C itu ada banyak. Harusnya dijelaskan dong itu di anggaran. Jangan hanya ditulis pemasangan besi profil gording kanal C tanpa spesifikasi yang jelas," kata Jihad.
Jihad memilih mencontohkan pemasangan besi profil gording kanal C lantaran anggaran untuk pemasangan barang itu termasuk tinggi.
Di SDN Pinangsia 01/02, pekerjaan pemasangan besi profil gording kanal C diberi harga satuan (sudah termasuk tenaga kerja, besi gording, dan alat) Rp 29.441 per kilogram.
Total volume besi profil gording kanal C yang dipasang adalah 5.075 kilogram.
Sehingga untuk pemasangan besi profil gording kanal C saja, yakni sebesar Rp 149,4 juta.
Di SDN Duri Utara 05/06, total biaya untuk pemasangan besi profil gording kanal C mencapai Rp 162 juta.
"Lihat kan, kalau tak ada patokannya jadi bingung ukurannya dong. Ini kok bisa lolos yang begini dari pengawas dan PPK," ujar Jihad.
Kedua, kata Jihad, hasil temuan sementara inspektorat juga memperlihatkan tak semua hasil pekerjaan sesuai kontrak.
"Kan ada banyak temuan baut penyambung besi profil gording kanal C nggak dipasang padahal di anggaran ada. Lalu lisplank harusnya dipasang jenis lisplank GRC double, tapi yang dipasang lisplank single. Ini temuan inspektorat dari pemeriksaan kemarin," ucap Jihad.

Belum lagi temuan terbaru tim inspektorat utusan Anies menemukan terjadi perbedaan volume kerjaan antara yang dipasang dan yang tertera dalam anggaran.
Volume kerjaan yang terpasang cenderung lebih kecil dari volume dalam anggaran.
Temuan lebih kecilnya volume pekerjaan di lapangan ditemukan tim inspektorat di SDN Duri Utara 05/06.
Seperti volume pemasangan jalusi holo alumunium yang tak sesuai dengan anggaran.
Seperti pekerjaan pemasangan jalusi holo alluminium 3x3/4 untuk jendela tipe 2 daun jendela, hasil hitungan tim inspektorat pemasangan jalusi hanya sepanjang 490 meter larik.
Padahal di RAB sesuai dokumen kontrak yang dibuat kontraktor, ditulis bahwa jalus yang dipasang adalah sepanjang 550 meter larik.
Artinya yang terpasang 60 meter larik lebih sedikit ketimbang apa yang ditulis dalam anggaran di dokumen kontrak.
Lebih lengkapnya baca di tautan ini :

"Ini kan berarti memang ada yang aneh antara pelaksana dan pengawas dan PPK. Saya sepakat dengan pendapat kepala LKPP tentang kategori jenis abal-abal itu," ucap Jihad.
Atas dasar itulah Jihad menyebut pekerjaan rehab berat 119 sekolah tergolong hasil pekerjaannya yang abal-abal.
"Kalau sudah begini, harusnya Pak Anies cepat-cepat mengambil langkah. Ini peringatan untuk Pak Anies," kata Jihad.
Apalagi, kata Jihad, PT MKI (kontraktor Rehab berat sekolah) tengah mengikuti lelang proyek 2 paket Rehab total sekolah tahun 2018.
"Kalau sudah kelihatan ada rekam jejak seperti ini, apa masih patut menang rehab total sekolah 2018. Ini juga harus jadi perhatian Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta (BPPBJ DKI). Jangan pasang kacamata kuda BPPBJ DKI," ucap Jihad.
Menurut Jihad, bukan hanya PT MKI saja yang mesti dikenai sanksi, tetapi PPK dan pengawas pun mesti terkena sanksi.
Sebab yang menyetujui hasil pengawasan PT Bina Karya dimana disebut hasil telah 100 persen sebelum pembayaran adalah para PPK di masing-masing suku dinas.
"Ini seperti kata kepala LKPP tadi. Kalau hasil pekerjaannya yang abal-abal, berarti ini harus ditanggung secara bersama baik oleh kontraktor, manajemen konstruksi (perencana & pengawas), dan PPK.
Direktur PT MKI, Jon Sahat Monte, tak mau berkomentar banyak ketika dihubungi Warta Kota.
"Abang nggak fair apa saya lihat.Jadi nggak enak kita. Nanti lah kita bicara dulu.Nanti lah kita bicara nggak usah lewat telepon," kata Jon tanpa memberitahu kapan akan benar-benar menjelaskan secara tatap muka dengan Warta Kota.
Koordinator PPK Proyek Rehab Berat Sekolah 2017,Ida Subaedah, mengatakan bahwa PPK di proyek ini adalah Kasudin di masing-masing wilayah.
"Dalam hal rehab berat ini tidak ada konsultan perencanaan dan pengawasan karena design and build. Jadi adanya konsuktan Manajemen Konstruksi.
PPK nya adalah masing2 kepala sudin wilayah masing-masing, sesuai DPA yang dimiliki," ujar Ida.
Sementara pihak PT Bina Karya, Suyadi Tjitro, belum dapat dikonfirmasi terkati hal ini.



http://wartakota.tribunnews.com/2018/05/18/pak-anies-hasil-proyek-rehab-berat-119-sekolah-berciri-abal-abal?page=all

yg penting kan pencitraan biar keren menang pilkada sesuai janji kampretnya