Sebut ''abuse of power'', Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan Dibubarkan

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Sebut ''abuse of power'', Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan Dibubarkan

q4bill

17-05-2018 03:03

Sebut ''abuse of power'', Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan Dibubarkan

Sebut abuse of power, Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan dibubarkan
Rabu, 16 Mei 2018 20:00

Sebut ''abuse of power'', Fadli Zon desak Kantor Staf Kepresidenan Dibubarkan

Fadli Zon

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan keberadaan posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dibubarkan. Sebab, saat ini sudah terlalu banyak lembaga kepresidenan.

"Saya kira ya lembaga-lembaga kepresidenan sudah terlalu banyak ya. Ada Sekneg, ada Seskab, ada kepala staf kepresidenan itu sebenarnya nomenklaturnya berlebih," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

Fadli menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya mencantumkan 34 portofolio yang di dalamnya tidak tertera keberadaan KSP. Ia pun khawatir akan terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Itu harusnya dibubarkan itu enggak ada di dalam nomenklatur itu membuat satu anggaran baru," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini sempat mendengar bahwa KSP kerap digunakan untuk kepentingan Presiden. Hal itu, kata dia, tidak layak karena KSP didanai oleh negara.

"Dan di situ lebih banyak yang saya dengar urusannya, urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan dan sebagainya jadi itu bisa kategorinya abuse of power," ungkapnya.

"Anggaran negara tapi bisa dipakai untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga kepresidenan dan menurut saya KSP itu kalau perlu dibubarkan saja. Enggak perlu kok. Dan kita nanti cari pasalnya itu karena cukup ada Sekneg dan ada Seskab ya. Nah Sekneg itu harusnya yang menjadi pilar yang paling penting, KSP ini enggak jelas," ucapnya
https://www.merdeka.com/politik/sebu...ibubarkan.html

Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan, Istana: Lembaga ini Justru Berhasil
Kamis 17 Mei 2018, 07:10 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dibubarkan karena lembaga tersebut tidak ada dalam nomenklatur Undang-undang Sekretariat Negara. Apa tanggapan KSP sendiri?

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Eko Sulistyo, mengatakan KSP itu dibentuk secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Lembaga ini difungsikan sebagai institusi yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden.

"Jadi, secara umum fungsi KSP untuk pengendalian kebijakan. Fungsi pemerintahan itu memiliki rentang kendali pemerintahan yang cukup besar. Oleh karena itu, Presiden butuh langkah cepat untuk memastikan agar kebijakannya terkait dengan program-program prioritas berjalan," kata Eko saat berbincang dengan detikcom, Rabu (16/5/2018).
Baca juga: Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan

Untuk itu, kata Eko, di situlah peran KSP yakni mengumpulkan informasi dan data di lapangan untuk dikaji dan disampaikan ke Presiden. "Informasi, data lapangan, dan dukungan kebijkan jadi bahan pertimbangan Presiden memgambil keputusan," katanya.

Eko mencontohkan. Di dalam infrastruktur KSP melakukan monitoring untuk memastikan penyebab terjadinya kendala (bottleneck) di lapangan. Salah satunya bisa saja karena kendala regulasi.

"KSP memberikan masukan untuk perlunya sinkronisasi regulasi. Sehingga fungsi KSP juga melakukan debottlenecking," katanya.

"Hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan Presiden dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk memastikan program-prpgram prioritasnya berjalan," imbuhnya.
Baca juga: Fadli Zon Minta Polri Jelaskan Detail Kerusuhan di Mako Brimob

Eko menambahkan, dalam sejarahnya, meski tidak masuk dalam kementerian atau departemen yang diatur UU, institusi semacam KSP pernah pernah ada saat era pemerintahan Presiden Suharto. "Ada Sesdalobang dan saat Pak SBY ada UKP4," katanya.

Eko juga menegaskan, selama ini KSP juga tidak pernah memposisikan dan menamakan diri sebagai kementerian sebagaimana diatur UU kementerian negara. "Tapi merupakan lembaga political appointees Presiden dengan fungsi pengelolaan isu-isu strategis, monitoring dan komunikasi serta diseminasi informasi," jelasnya.

Terkait dengan imbauan Fadli Zon agar KSP dibubarkan, Eko pun menanggapi santai. Eko malah menilai permintaan pembubaran itu karena kinerja KSP dinilai berhasil.

"Kalau KSP disuruh dibubarkan oleh Fadli Zon, saya anggap fungsi KSP justru berhasil. Karena KSP berhasil menjalankan fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi," kata Eko.

Sebelumnya, Fadli Zon meminta agar KSP dibubarkan. Alasannya, KSP tak diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Fadli Minta Jokowi Tak Sebar Hoax RUU Terorisme, Hanura: Ngoceh Mulu

"Coba kita hitung di dalam Undang-Undang Kementerian Negara, itu kalau tidak salah, UU Kementerian ya namanya itu cuma 34 portofolio. KSP itu nggak ada. KSP itu harusnya dibubarkan, itu nggak ada di dalam nomenklatur," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

"Dan di situ lebih banyak yang saya dengar urusannya urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan dan sebagainya. Jadi itu bisa kategorinya abuse of power juga ya, menggunakan anggaran negara tapi bisa dipakai untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga kepresidenan," sambungnya.
https://news.detik.com/berita/d-4024...ustru-berhasil

Quote:

16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN
12/04/2015, 11:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lima bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Selama roda pemerintahan ini berjalan, kontroversi pun menyeruak seputar penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).

Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Pasalnya, komisaris yang ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.

"Saya tidak tahu bagaimana kapasitas yang lain, tetapi sebagai contoh, Sukardi Rinakit menolak jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Selama ini, dia dikenal sebagai pengamat politik. Artinya kan bagaimana memilih orang-orang itu," ujar Said saat berbincang dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mengungkapkan, penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris bukanlah sesuatu yang baik bagi pasar. Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional.

"Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar," imbuh dia. Bahayanya lagi, sebut Said, apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya.

Sebagai komisaris, ujar Said, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

"Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa," ujar dia.

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka?

Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema, Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN).
2.Paiman Rahardjo Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.
3. Diaz Hendropriyono Diaz adalah salah satu pendukung utama Jokowi. Alumnus bergelar PhD di Pusat Publik Administrasi dan Kebijakan di Universitas Teknologi Virginia, Amerika Serikat, itu mengerahkan anak muda dan figur publik dalam gerakan Kawan Jokowi yang dibuatnya. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, nama Diaz termasuk yang paling awal ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz juga merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono.
4. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga Dia selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Pada Pemilihan Umum 2009, Cahaya pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun, dia gagal meraih kursi. Lulusan Program Magister Hukum Universitas Trisakti ini adalah pendiri PT Radio MS Tri FM 104,2. Cahaya juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia sejak 2007.
5. Pataniari Siahaan Pataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih.
6. Darmin Nasution Darmin Nasution adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Nama Darmin sempat banyak diusulkan relawan Jokowi untuk menjadi calon menteri keuangan saat pembentukan kabinet. Namun, Jokowi akhirnya menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Darmin mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan selanjutnya meneruskan studi master dan doktornya di Paris-Sorbonne University. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, itu pernah menjadi Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Senior BI, dan Kepala Bapepam.
7. Sonny Keraf Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI-P pada 1999. Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P pada 1999-2000. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P pada 2004-2009. Kali ini, Sonny ditunjuk sebagai Komisaris BRI.
8. Refly Harun Refly adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Refly aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah menjadi konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro). Refly meraih gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1995. Refly menyatakan mundur dari posisinya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pada masa pemilihan presiden lalu, Refly juga diketahui sebagai salah satu pendukung belakang layar Jokowi.
9. Roy E Maningkas Roy E Maningkas adalah kader PDI-P yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Roy dikenal sebagai anggota Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi dan juga petinggi Barisan Relawan Jokowi Presiden.
10. Hilmar Farid Hilmar Farid adalah Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi. Bersama rekan-rekan lain, dia menyusun konsep Jalan Kemandirian Bangsa yang bertujuan merumuskan semacam GBHN bagi pemerintahan Joko Widodo. Dia juga sudah mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). Hilmar selama ini dikenal sebagai budayawan dan sejarawan. Dia kuliah S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1993. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di National University of Singapore pada Mei 2014 dengan disertasi berjudul "Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization" yang akan segera terbit dalam bentuk buku. Setelah itu, ia mengajar di Institut Kesenian Jakarta pada 1995-1999. Sebagai sejarawan dan pengkaji kebudayaan, ia aktif dalam Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan di Inter- Asia Cultural Studies Society sebagai editor. Tulisannya tentang sejarah, seni, kebudayaan, film, politik, buruh, dan seterusnya tersebar di berbagai terbitan jurnal, majalah, koran, dan buku. Meski banyak bergulat di bidang budaya, Hilmar akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel.
11. Rizal Ramli Rizal Ramli adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Meski bergulat dengan dunia ekonomi, Rizal sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990. Rizal merupakan salah satu ekonom yang cukup "pedas" mengkritik Jokowi. Meski demikian, namanya sempat diusulkan maju sebagai calon wakil presiden dan salah satu menteri bidang ekonomi pada pemerintahan Jokowi. Kini, dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank BNI.
12. Hendri Saparini Hendri Saparini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ia dikenal karena menjadi peneliti dan konsultan di beberapa lembaga internasional, salah satunya sebagai Managing Director ECONIT Advisory Group. Hendri merupakan alumnus Fakultas Ekonomi UGM tahun 1988, yang memperoleh gelar master dan doktor dari International Political Economy-Universitas Tsukuba, Jepang. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli menteri koperasi dan UKM/kepala Badan Pengembangan UKM RI tahun 2001-2002. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Hendri aktif memberi masukan kepada Tim Transisi. Dia sempat pula diusulkan menjadi menteri koordinator perekonomian hingga menteri BUMN meski Jokowi akhirnya memilih nama lain.
13. Hironimus Hilapok Hironimus Hilapok adalah salah satu anggota Pokja Papua di Tim Transisi Jokowi-JK. Ia didapuk menjadi Komisaris PT Adhi Karya. Hironimus mengenyam pendidikan master bidang ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia.
14. Goei Siauw Hong Goei Siauw Hong kini ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mandiri. Selama ini, Goei dikenal sebagai pengamat perbankan dan pasar modal. Dia juga merupakan seorang pengusaha pemilik perusahaan Gapura Prima Sehati. Pria peraih gelar MBA di Indiana University-Kelley School of Business itu dikabarkan memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.
15. Jeffry Wurangian Jeffry Wurangian adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu 2014. Namun, upaya Jeffry ke Senayan gagal karena Nasdem tak mendapat satu kursi pun di daerah pemilihan Jawa Timur V. Saat ini, dia ditunjuk sebagai Komisaris BRI. Meski baru ditunjuk sebagai Komisaris BRI, Jeffry dikabarkan akan diajukan Partai Nasdem sebagai calon gubernur Sulawesi Utara untuk pilkada serentak tahun 2015 ini. Jeffry pernah pula menjadi Direktur Utama Bank Sulut dan pernah berkarier di Bank Danamon dan HSBC.
16. Dolfie Othniel Fredric Palit Dolfie OFP merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2009-2014. Selama menjadi politisi Senayan, Dolfie masuk sebagai anggota Komisi XI DPR dan Badan Anggaran DPR. Lepas dari Senayan, Dolfie aktif sebagai anggota Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada masa kampanye Pemilu 2014.

Di luar ke-16 nama itu, ada pula Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, yang juga dikenal sebagai pengamat politik. Sukardi ditunjuk sebagai Komisaris BTN. Namun, dia menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang perbankan. Dia pun lebih memilih menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang politik dan pers.
https://nasional.kompas.com/read/201...a.Menanti.BUMN

-------------------------------

Masih belum semua timses dapat "jatah" sejak 2014 lalu rupanya ...

2.1K

Kutip

Balasan

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan