Partai Gerindra akan membentuk tim investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan polisi, khususnya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) selama ini.

"Setelah Pilpres kami akan turunkan tim investigasi pelanggaran HAM ke lapangan buat teliti semua kasus," kata Ketua DPP Gerindra, Muhammad Syafii, kepada Tirto, Rabu (16/5/2018).

Ketua Pansus RUU Terorisme ini menyatakan tim tersebut dibentuk karena selama ini menurutnya telah banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, seperti kasus salah tangkap Siyono di Surabaya.

"Kami tidak ingin ke depannya hal semacam itu terjadi. Polisi harus patuh KUHAP dan tidak boleh semena-mena," kata Syafii.

Tim investigasi ini, kata Syafii, akan bekerja sama dengan Komnas HAM dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat pro-HAM, seperti Imparsial. Lembaga-lembaga tersebut, kata dia, akan membantu mendalami kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

"Harapannya hasilnya bisa jadi rekomendasi bagi pemerintah dan Polri," kata Syafii. 

Sumur Air