Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah belum memutuskan untuk mengubah asumsi, dasar ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019.

Sri Mulyani menyebut asumsi dasar masih sesuai pada sidang kabinet paripurna, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi berada di level 5,4%-5,8%.

"Iya, belum ada perubahan. Nanti kan akan dibahas sesudah nota keuangan," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia menyebut dalam waktu dekat juga akan menyampaikan laporannya kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk membahas hal tersebut.

"Jadi pembahasan terutama update dengan adanya dinamika ekonomi dunia yang terjadi dan pengaruhnya terhadap berbagai indikator, apakah itu kurs, pertumbuhan ekonomi, terutama komponennya, juga investasi, ekspor impor," ungkap dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku di tahun depan diminta untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dirancang, misalnya fasilitas pajak.

Di tahun depan, Sri Mulyani bilang pemerintah juga akan tetap fokus menciptakan desain kebijakan fiskal yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya, agar perekonomian nasional memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi guncangan ketidakpastian dunia.

Pemerintah juga akan menjaga defisit anggaran berada di level 2% serta menjaga defisit transaksi berjalab dengan kebijakan yang mendorong ekspor dan investasi.

"Kalau untuk APBN kan defisit kita makin menurun. Financing diharapkan akan tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Kalau kita bisa tahun depan defisit di bawah 2%, dengan primary balance yang mendekati nol, bahkan surplus, ini sudah akan menimbulkan paling tidak sinyal bahwa fiskal kita terjaga, konsolidasi, namum tetap memiliki daya dorong," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan anggaran belanja barang dan perjalanan dinas tidak boleh lebih besar dari 2018.

"Kalau yang baru . Yang pertama, belanja barang perkantoran dan perjalanan dinas jangan meningkat dibandingkan dari tahun lalu. Yang kedua. Barang kali yang baru adalah, pemerintah akan memulai dengan kecepatan penuh mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Darmin.

https://m.detik.com/finance/berita-e...buh-58-di-2019