JawaPos.com- Langkah presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) rupanya mengalami penolakan dari parlemen. Sebab, saat ini revisi undang-undang (RUU) anti terorisme sudah pada tahap penyelesaian.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, regulasi itu sebenarnya sudah dapat disahkan pada masa sidang sebelumnya. Namun kala itu, pemerintah justru yang meminta menunda pengesahan regulasi.

"Jangan kebolak-balik (DPR yang disalahkan)," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/5).

Dia mengatakan, payung hukum untuk menangani terorisme sebenarnya sudah telah diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, saat ini hanya dalam proses penyempurnaan dalam beberapa pasal yang masih pro dan kontra.

"Jadi payung hukum sudah ada jelas. Cuma mereka ingin satu kewenangan lebih, termasuk untuk preventive action. Yaitu orang (teroris) bisa dicomot atas tuduhan itu tanpa melalui proses pengadilan. Itu ada pro-kontra. Komnas HAM juga ada sejumlah keberatan karena nanti orang bisa dituduh teroris dan diambil begitu saja," tuturnya.

Lebih jauh, Fadli berpendapat, dirinya pun keberatan pemerintah selalu mengambinghitamkan parlemen dalam kegagalan pemerintah dalam menangani terorisme. Baginya, pemerintah yang telah gagal menjamin dan menjaga keamanan negara.

"Jangan seolah-olah karena gagal mengatasi (terorisme), undang-undang yang disalahkan. Yang salah jelas pemerintah dan aparat keamanan yang gagal mengamankan masyarakat," pungkasnya.

Sumur: https://www.jawapos.com/read/2018/05...-ini-alasannya

Yak dijegal oposisi lagi smua yang berhubungan dengan penumpasan teroris... Pro teroris "PKSsssiitt, Gerandong, PAN" bener2 digdaya di parlemen... Gpp, makin nyata siapa yang dibelakang teroris slama ini, pemilu kedepan GA USAH COBLOS NI TRIO DAJJAL!