Kapolri Berharap Polisi Bisa Menindak Mereka yang Kembali dari Suriah

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Kapolri Berharap Polisi Bisa Menindak Mereka yang Kembali dari Suriah

dishwala

14-05-2018 08:59

Kapolri Berharap Polisi Bisa Menindak Mereka yang Kembali dari Suriah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berharap diberi kewenangan baru dalam pemberantasan terorisme.

Dengan UU Anti-Terorisme sekarang ini, Polri merasa tidak bisa bertindak dini sebelum serangan teroris dilakukan. "Ini akan membuat kita tidak terdadak-dadak seperti ini karena mereka kita tahu sel-selnya," ujar Kapolri dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin (14/5/2018).

Kapolri memberi contoh kendala dalam penindakan terhadap mereka yang kembali ke Indonesia dari daerah konflik seperti Suriah. Tidak ada aturan yang memberi kewenangan Polri untuk menindak mereka terkait aksi terorisme.

Baca juga: Sejak 2015 Hingga Oktober 2017, 450 WNI yang Diduga Simpatisan ISIS Dideportasi dari Turki

Polisi hanya bisa menindak ketika mereka melanggar pidana seperti pemalsuan paspor atau KTP. "Sementara kelompok yang datang gelombangnya cukup banyak dari luar negeri. Ini perlu kita tangani, harus ada kekuatan hukum karena hukum kita tidak bisa proses hukum mereka yang kembali dari Suriah," ujar Kapolri.

Baca juga: Kapolri Sebut JAD Sedang Marah, Pimpinannya Banyak Ditangkap

Polisi Kapolri mengungkapkan adanya keluarga yang kembali ke Indonesia setelah dideportasi oleh otoritas Turki. Keluarga tersebut ditangkap aparat Turki saat hendak menuju Suriah untuk jihad versi mereka.

Setelah kembali ke Tanah Air, kata Kapolri, pimpinan keluarga tersebut melakukan doktrinisasi kepada keluarga pelaku serangan teroris di Surabaya. "Satu keluarga ini adalah salah satu ideolog kelompok ini," ucap Kapolri.

Baca juga: Jumlah WNI ISIS yang Ditangkap di Negara Arab Terbanyak Kedua di Dunia!

Selain itu, Polri juga berharap ada aturan yang dapat menetapkan suatu organisasi sebagai organisasi teroris yang terlarang. Hal itu sudah diatur di negara lain. Kapolri mengatakan, dalam persidangan, organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sudah berkali-kali disebut terlibat dalam rentetan aksi teror di Indonesia.

Baca juga: Jika pada Juni RUU Antiterorisme Belum Selesai, Jokowi Terbitkan Perppu

Kelompok ISIS Kapolri memberi contoh, misalnya, lewat penetapan pengadilan atau oleh BNPT, organisasi tersebut dinyatakan sebagai kelompok teroris dan terlarang di Indonesia.

Dengan penetapan tersebut, Polri kemudian bisa melakukan penindakan mereka yang terlibat organisasi itu. "Ada pasal yang kita kehendaki, siapapun yang membantu, tergabung, kita bisa proses pidana mereka," kata Kapolri.

Hingga saat ini, pembahasan revisi UU Anti-Terorisme masih dibahas antara DPR dan pemerintah. Pembahasan tersebut berlarut-lahur hingga sekitar dua tahun. Pemerintah kembali mendesak pembahasan segera dituntaskan setelah rentetan serangan teroris di Surabaya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/14331111/kapolri-berharap-polisi-bisa-menindak-mereka-yang-kembali-dari-suriah

Quote:

Original Posted By dishwala►Biadab! Ternyata Gerindra, PKS dan PAN Menolak Revisi UU Terorisme!

Rentetan aksi teror yang terjadi belakangan disebut menunjukkan bangkitnya sejumlah sel teroris yang tertidur.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, hal ini disebabkan lemahnya regulasi untuk menindak terduga teroris sebelum melancarkan aksinya.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini masih terganjal di tahap pembahasan di DPR.

Sementara itu, jika mengacu pada aturan yang lama, polisi hanya bisa menindak teroris atau kelompoknya jika telah melakukan aksi.

“Kita harap RUU Terorisme yang sudah setahun belum diproses itu, petugas Polri bisa berwenang dalam upaya represif untuk preventif,” ujar Setyo, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Minggu (13/5/2018).

Seperti yang kita ketahui Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Desmond J Mahesa pernah membuat pernyataan kalau belum ada urgensi merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Wacana revisi UU Pemberantasan Terorisme ini muncul setelah insiden ledakan dan penembakan di kawasan Thamrin, Jakarta.

“Menurut saya tidak mendesak banget. Kalau bom hanya menambah kewenangan, kami tidak setuju,” ujar Desmond J Mahesa di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Senada dengan politi Gerindra, Anggota Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir Djamil, juga menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme belum terlalu mendesak untuk direvisi. Menurut dia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan, TNI bisa menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Jangan kemudian UU dijadikan alasan ketika terjadi aksi-aksi terorisme. Ada sejumlah peraturan lain yang bisa digunakan. Ada UU tentang Kewarganegaraan, UU tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU lainnya,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2016.

Bukan hanya politisi Gerindra dan PKS saja yang menolak Revisi UU Terorisme, politisi PAN yang sekaligus merupakan Ketua MPR Zulkifli Hasan menyiratkan penolakan terhadap rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Zulkifli, penanganan terorisme yang diatur UU tersebut sudah cukup memadai. “Saya baca, undang-undangnya sudah cukup,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Pernyataan Zulkifli itu bertentangan dengan pemerintah yang ingin segera merevisi UU terorisme.

Anggota DPR juga dituding bersimpati pada kelompok radikal di antaranya tertuju pada Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Terorisme DPR RI, Muhammad Syafi’i dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pernyataan Syafi’i mencuat ketika menyebut bahwa polisi adalah teroris yang sebenarnya di Poso, dan Santoso tidak dianggap sebagai teroris pada 2016 lalu. Media pernah menurunkan pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto yang menyesalkan pernyataan Syafi’i.

http://www.melekpolitik.com/2018/05/13/biadab-ternyata-gerindra-pks-dan-pan-menolak-revisi-uu-terorisme/

Diubah oleh dishwala 14-05-2018 09:01

1.7K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan