Yusril Ihza Mahendra: 
#GantiPresiden2019 adalah Aspirasi Sah Tak Ada yang Boleh Melarang

Senin, 7 Mei 2018 07:41

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang berikan tanggapan gerakan #2019GantiPresiden. 
Pantauan TribunWow.com, tanggapan tersebut diberikan saat ia mengisi tabligh akbar dan istighosah di Alun-alun Pandeglang, Banten, Minggu (6/5/2018). Dilansir dari kicauan Yusril di akun Twitter pribadinya, Yusril berbicara di depan 10 ribu masyarakat yang ada.


Akhli Hukum Tata Negara, Dosen UI, Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra

Ia menegaskan jika gerakan #GantiPresiden2019 bukanlah sesuatu yang salah. Gerakan tersebut dinilai Yusril sebagai gerakan yang sah dan konstitusional. Tak ada orang yang bisa menyalahkan gerakan tersebut. "Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra berorasi di hadapan 10 ribu massa di Alun2 Pandeglang, Banten, Minggu sore 6/5/2018.

Yusril menegaskan kata2 atau tulisan “Ganti Presiden 2019” adalah aspirasi yang sah dan konstitusional, sehingga tidak bisa dilarang oleh siapapun," tulis Yusril.
http://wow.tribunnews.com/2018/05/07/yusril-ihza-mahendra-gantipresiden2019-adalah-aspirasi-sah-tak-ada-yang-boleh-melarang?page=all&_ga=2.252764105.1933756639.1525132172-1660179005.1525132172


Bawaslu: 
Tagar #2019GantiPresiden Bukan Black Campaign
Rabu, 11 April 2018 10:21



WARTA KOTA, MENTENG - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden tidak termasuk kampanye negatif atau black campaign. Menurutnya, gerakan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga.

“Ini it’s logic saja. Demokrasi secara logis, bukan black campaign. Kalau black campaign itu menyerang presiden secara pribadi. Kalau ganti presiden itu logis atau save president silakan. Itu kebebasan berekspresi,” tutur Bagja, ditemui di kantor Bawaslu, Selasa (10/4/2018).

Gerakan #2019GantiPresiden merupakan inisiasi dari Ketua DPP PKS Mardani Ari Sera. Meskipun diinisiasi partai politik, Bagja tidak mempermasalahkan gerakan tersebut.

Dia membandingkan dengan sejumlah gerakan partai politik atau organisasi massa pendukung Presiden Joko Widodo.


“PKS mempunyai perspektif soal presiden siapa di 2019, ya silakan. Atau Golkar dan PDIP ada Gojo, silakan saja, ketika Gojo boleh, ketika lain boleh, lalu, kenapa kalau Mardani for President tidak boleh? Boleh kok, bagaimana Mardani bisa menjadi presiden kalau tidak ganti Jokowi,” papar Bagja.

Namun, dia mengharapkan agar tidak menyerang pribadi calon presiden, serta menyarankan menggunakan cara-cara konstitusional untuk melakukan pergantian presiden.

“Kami harapkan tidak menyerang pribadi, yang penting itu. Pemilu 2019 salah satunya untuk mempertahankan proses pemilihan presiden. Silakan kalau mau ganti presiden, tetapi proses di pemilu,” paparnya.

http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/11/bawaslu-tagar-2019gantipresiden-bukan-black-campaign

Polisi tak larang kaos #2019Ganti Presiden, 
yang jadi masalah persekusinya
Selasa, 1 Mei 2018 15:05


Mabes Polri

Merdeka.com - Dua simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dipersekusi di arena car free day (CFD) oleh sekelompok orang yang menggunakan kaos bertuliskan tagar Ganti Presiden 2019 resmi melapor ke Polda Metro Jaya. Kasus dugaan persekusi itu ramai diperbincangkan setelah videonya viral di media sosial.

Komnas PA sebut intimidasi ibu & anak di CFD bentuk pidana

Kini polisi tengah mengumpulkan bahan keterangan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).

"Saya mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya sudah ada dua laporan polisi. Tentunya sesuai dengan prosedur, kita akan mengumpulkan bahan keterangan. Semua yang terkait dengan kejadian itu akan kita mintai keterangan," jelas Setyo.

Setelah bahan keterangan dirasa cukup, kepolisian akan melihat apakah alat buktinya cukup dan memenuhi syarat sehingga bisa ditindaklanjuti. "Kita akan lihat apakah ada alat bukti yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 184. Dimana dua alat bukti ini akan bisa memenuhi unsur terjadinya tindak pidana. Baru kita akan proses dua laporan itu," jelasnya.

Setyo mengatakan yang menjadi persoalan bukan penggunaan kaos atau atribut. Tapi aksi perundungan sekelompok orang. Tak ada larangan penggunaan atribut tertentu di arena CFD.

"Yang diproses adalah laporan persekusinya. Kalau menggunakan atribut-atribut enggak ada masalah. Selama ini ada yang pakai atribut Batman, Superman, itu enggak ada masalah. Tapi ketika memaksakan kehendak, melakukan persekusi terhadap orang lain itu yang tidak boleh. Itu ada aturan pidananya," tegasnya.

Agar kejadian serupa tak terulang, dia mengimbau agar CFD dimanfaatkan sesuai fungsi dan tujuannya sebagai diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Dimana dalam aturan itu arena CFD dilarang untuk kegiatan politik.

"Car free day itu sudah ada aturannya, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Di situ tidak boleh digunakan untuk (kegiatan) politik dan SARA," sebutnya.

Arena CFD hanya diizinkan untuk tempat berolahraga dan aktivitas kebudayaan. Setyo mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan CFD sebagaimana mestinya.

"Jadi mari kita sama-sama menghormati karena itu ruang publik yang harus kita gunakan bersama-sama. Tidak boleh ada sekelompok orang yang merasa berhak memiliki car free day," jelasnya.
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tak-larang-kaos-2019ganti-presiden-yang-jadi-masalah-persekusinya.html


Razia Kaos #2019GantiPresiden, 
Pemko Medan Dikecam Langgar HAM
MINGGU, 06 MEI 2018 , 15:46:00 WIB 


Foto: Repro

RMOL. Razia pengguna kaos #2019GantiPresiden juga berlaku di Kota Medan.
Pemerintah Kota Medan bahkan mengeluarkan surat yang melarang penggunaan atribut #2019GantiPresiden bukan hanya saat kegiatan car free day, tapi juga di rumah ibadah dan lembaga pendidikan. 

Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat mengecam larangan itu sebagai tindak pelanggaran hak azasi manusia yang nyata dan sistemik. 

"Ini juga suatu pembunuhan demokrasi," tegasnya melalui surat elektronik yang diterima redaksi, Minggu (6/5). 

Amirullah menekankan, penggunaan kaos 2019GantiPresiden adalah bagian hak azasi rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Sehingga, tidak ada wewenang Walikota dan Wakil Walikota Medan melarang itu. 

"Kami sangat menyesalkan dikeluarnya larangan tersebut apalagi  akibat pelarangan itu menyebabkan  terjadi keributan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan peserta CFD," ujar tokoh muda Muhammadiyah ini.

Tindakan ini juga, menurut dia, menunjukan bahwa Jokowi sangat ketakutan dengan gerakan #2019GantiPresiden sehingga dilakukan segala cara untuk menghentikannya. Termasuk, menggunakan pemerintahan daerah. 

"Dalam waktu dekat, kami Komunitas Relawan Sadar akan turunkan tim ke Medan guna investigasi untuk kasus ini dan jika perlu kami akan laporkan ke United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) di Belanda," tukas Amirullah.
http://politik.rmol.co/read/2018/05/06/338636/Razia-Kaos-


--------------------------------------




Sama KAOS aja kok takut?
Lhaa dulu musim Pilpres 2014 dan Pilgub DKI ... itu baju kotak-kotak nggak ada yang melarang. nggak ada yang menganggap bahwa baju kotak itu adalah  "ancaman keamanan nasional" sehingga dilarang-larang dan di razia segala, lengkap dengan surat resmi dari pejabat berwenang seperti di medan itu contohnya.