Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (tengah) bersama Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) menjadi narasumber dalam focus group discussion (FGD) terkait paham radikalisme dan intoleransi di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (27/4)
Bertahun-tahun publik mendapatkan informasi bahwa kalangan muda dalam masyarakat kita telah terpapar oleh paham radikal dan intoleran. Informasi yang berbasiskan survei-survei itu memperlihatkan gambaran betapa mendesaknya respons yang tepat atas gelagat tersebut.

Mengapa peringatan tentang terpaparnya kaum muda oleh paham radikal dan intoleran itu terus muncul dengan selalu menunjukkan angka yang memprihatinkan? Seolah-olah tak ada upaya yang jelas sebagai respons atas situasi tersebut.

Yang terbaru, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengungkapkan, 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi telah terpapar paham radikal. Berdasar hasil penelitian BIN tersebut, ada tiga perguruan tinggi yang menjadi perhatian karena menjadi basis penyebaran paham radikal. Budi Gunawan tidak merinci ketiga perguruan tinggi itu.

Ada peningkatan paham konservatisme keagamaan yang tercermin dalam penelitian tersebut. Hal itu terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad demi berdirinya negara Islam.

"Ini bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Budi Gunawan dalam ceramah umum di Kampus Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Di sisi lain, hasil penelitian BIN tersebut lagi-lagi menunjukkan bahwa lingkungan lembaga pendidikan -dalam hal ini kampus- telah menjadi target bagi kelompok radikal untuk memobilisasi benih teroris baru.

Angka-angka yang ditunjukkan oleh Kepala BIN tersebut sangat mirip dengan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017 lalu. Dalam survei itu terungkap angka yang sama, bahwa 39 persen mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik kepada paham radikal.

Angka yang diungkapkan oleh Budi Gunawan perihal persentase pelajar yang terpapar paham radikal yang setuju dengan pendirian negara Islam juga mirip dengan data hasil survei yang dilakukan Mata Air Fondation dan Alvara Research Center tahun 2017 lalu: 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk mendirikan khilafah.

Tidak terlalu jelas apakah data-data yang diungkapkan oleh Kepala BIN tersebut adalah data yang sama dengan survei BNPT maupun survei Mata Air Fondation dan Alvara Research Center tersebut.

Namun terlepas dari hal itu, data tersebut -dan juga data dari survei dan penelitian lain- menunjukkan kaum muda kita terpapar paham radikal dalam tingkat yang cukup serius.

Pertanyaannya, upaya apa sajakah yang telah dilakukan untuk merespons kecenderungan tersebut dan mengantisipasi penyebaran dan penguatan paham radikal di kalangan kaum muda kita?

Publik memang pernah mendengar kabar tantang ribuan pemimpin kampus, yang berkumpul di Bali, yang mendeklarasikan perang melawan radikalisme. Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir juga pernah memberi penekanan bahwa para rektor harus bertanggung jawab atas kemunculan radikalisme di kampusnya.

Namun, apakah langkah konkret sehabis seremoni deklarasi tersebut? Bagaimana bentuk evaluasi pemerintah terhadap rektor -jika akan diminta bertanggungjawab- atas radikalisme yang terjadi di kampusnya?

Untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal di kalangan kaum muda itu, seperti diungkapkan Kepala BIN dalam kesempatan yang sama, pemerintah sedang menggodok strategi untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh mata pelajaran di semua tingkat pendidikan.

Rencana tersebut tampak normatif. Bahkan, jika itu dilakukan dengan berfokus kepada materi mata pelajaran semata, sangatlah wajar jika publik menyangsikan capaiannya.

Memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi negara ke dalam mata pelajaran, jika tidak memperhitungkan strategi komunikasinya, hanya akan menghasilkan hafalan-hafalan propaganda yang justru akan berbalik melemahkan tujuan awalnya.

Belum lagi, mata pelajaran yang mengandung nilai-nilai Pancasila itu juga akan sia-sia di tangan para guru atau dosen yang telah terpapar paham radikal juga. Publik tentu belum lupa dengan hasil penelitian Maarif Institute yang menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu faktor penting dalam penyebaran paham radikal.

Respons, penanganan, dan antisipasi terhadap upaya memapar kaum muda dengan paham radikal menuntut keterlibatan semua pihak. Mengabaikannya, apalagi demi keuntungan politik sesaat, akan sangat berakibat fatal bagi kelangsungan bangsa dan negara ini.

Mengkapitalisasi kegarangan kaum muda yang terpapar radikal demi memetik keuntungan politik kecil-kecilan adalah tindakan yang keji dan tak beradab.

Semua pihak harus menanggalkan pendekatan yang bersifat ala kadarnya, seremonial, dan pemanis kata saja. Upaya yang ditempuh haruslah merupakan langkah strategis yang terukur implementasinya.

Dalam langkah strategis itu, tingkat partisipasi dari beragam kelompok masyarakat dan intensitas friksi yang ada di dalamnya dapat menjadi salah satu ukuran untuk mengevaluasi keberhasilannya. Langkah strategis itu seharusnya merupakan bentuk pembangunan karakter manusia yang konkret, aktif, dan kreatif.

Pembangunan karakter manusia Indonesia harus menjadi perhatian yang serius pada masa-masa seperti sekarang.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...ar-radikalisme

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan

- Mencari jalan keluar bagi dalih penambangan ilegal

- Penuhilah hak justice collaborator