Liputan6.com, Pyongyang -Korea Utara memang dikenal sebagai negara tertutup. Rakyatnya bahkan tidak diberikan akses teknologi sebebas negara-negara lain.

Mereka tidak bisa mengakses layanan internet dunia seperti Facebook dan Google. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi kalangan elit di negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut.

Kalangan elit di negara ini diketahui boleh memiliki akses untuk membuka Facebook, Google, dan beberapa layanan teknologi asal Negeri Paman Sam lainnya.

Namun belum lama ini, mereka diketahui tak lagi menggunakan semua layanan teknologi yang disebutkan di atas.

Menurut informasi yang dilansir Reuters, Jumat (27/4/2018), firma intelijen siber asal Amerika Serikat (AS), Recorded Future, mengungkap jumlah pengakses layanan tersebut menurun selama beberapa bulan terakhir.

Sebagai alternatif mereka malah menggunakan layanan asal Tiongkok, seperti Alibaba, Tencent, dan Baidu.

Recorded Future menjelaskan, pada periode Desember 2017 hingga 15 Maret 2018, jumlah pengakses layanan teknologi barat dari kalangan elit Korea Utara meningkat 1.200 persen.

Diketahui, mereka menggunakan jaringan Virtual Private Network (VPN) untuk bisa mengaksesnya. Namun setelahnya, jumlah tersebut langsung menurun drastis karena mereka beralih ke Alibaba cs.

Berdasarkan keterangan Direktur Recorded Future Priscilla Moriuchi, aktivitas kalangan elit Korea Utara di ranah digital memang terutup. Pasalnya, mereka memang tidak ingin membuka diri ke publik dan dunia internasional.

"Banyak yang mengklaim kalau Korea Utara sekarang sudah lebih terbuka. Namun asumsi ini sangat berbeda dengan temuan kami tentang aktivitas mereka di dunia online," ujar mantan Pejabat Senior Intelijen AS ini.

Menurut Moriuchi, adanya perubahan perilaku kalangan elit Korea Utara dengan menggunakan layanan teknologi asal Tiongkok, disebabkan akibat semakin gencarnya penelitian di dunia luar ke perilaku digital kalangan tersebut.

"Saya juga yakin kalau perubahan ini disebabkan oleh semakin ketatnya peraturan yang melarang mereka menggunakan layanan media sosial dari Barat. Mereka juga ingin meningkatkan keamanan pemimpin senior negara mereka di ranah maya," kata Moriuchi.

Meski kalangan elit Korea Utara bisa mengakses layanan teknologi di luar negara mereka, nyatanya jika dihitung cuma satu persen saja dari total 25 juta populasi di negara tersebut.

Smartphone dianggap sebagai barang mewah di Korea Utara. Business Insider dalam laporan yang Tekno Liputan6.com kutip, Jumat (5/5/2017) menyebutkan hal tersebut bisa dilihat dari kepemilikan smartphone yang tidak dominan di negara Kim Jong-un itu.

Menurut data operator seluler Korea Utara Koryolink, jumlah pelanggan data di sana mencapai 3 juta orang, padahal jumlah penduduk Korea Utara tercatat sebanyak 24 juta jiwa. Artinya, akses internet di Korea Utara sangat dibatasi.

Selain itu, hanya ada dua operator seluler di Korea Utara, yakni Koryolink dan Byol. Menurut laporan, keduanya juga akan digabungkan dan mendapat pengawasan ketat dari pemerintah. Artinya, seluruh aktivitas dengan ponsel dan smartphone bisa dikontrol oleh pemerintah.

Menurut seorang guru komputer ekspatriat di Pyongyang, Will Scott, seperti dilansir Vice, tak semua masyarakat Korea Utara punya smartphone. Hanya kalangan elit saja yang bisa memilikinya.