- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Konsultan Jembatan Penyeberangan Orang Zaman Now Hampir Rp 1 Miliar


TS
nyairara
Konsultan Jembatan Penyeberangan Orang Zaman Now Hampir Rp 1 Miliar
[lMG]http://cdn2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/rab-revitalisasi-jpo-sudirman-thamrin-3_20180430_112347.jpg[/IMG]
RENCANA perbaikan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, antara lain JPO Ratu Plaza, Polda Metro Jaya, dan GBK, menelan anggaran hingga Rp 56,3 miliar.
Tidak hanya infrastruktur yang mahal, anggaran khusus jasa konsultan dipatok hampir Rp 1 miliar. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Revitalisasi JPO Sudirman-Thamrin milik Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Dalam paparan terdapat dua jenis jasa, yakni Biaya Langsung Personel dengan total anggaran sebesar Rp 957,5 juta, dan Biaya Non Personel sebesar Rp 10,9 juta.
Besarnya Biaya Langsung Personel terdiri dari 10 tenaga kerja bersertifikasi, antara lain seorang team leader bertarif Rp 30 juta per bulan, seorang ahli struktur bertarif Rp 19,65 juta per bulan, seorang ahli arsitektur bertarif Rp 19,65 juta per bulan, dan dua orang chief Inspector bertarif Rp 18,65 juta per bulan.
Selain itu, terdapat tiga orang inspector bertarif Rp 7,6 juta per bulan, tiga orang quality surveyor bertarif Rp 7 juta per bulan, tiga orang quantity surveyor bertarif Rp 7 juta per bulan, dua orang CAD operator bertarif Rp 7,6 juta per bulan, seorang operator komputer bertarif Rp 4,3 juta per bulan, dan seorang administrasi bertarif Rp 4,3 juta per bulan.
Seluruh biaya tersebut merupakan biaya jasa selama lima bulan target penyelesaian JPO, terhitung sejak Mei hingga Agustus 2018. Sedangkan Biaya Non Personel antara lain berisi Biaya Pembuatan Dokumen Laporan Mingguan, Bulanan, dan Laporan Akhir yang mencapai Rp 10,9 juta.
Terkait mahalnya biaya tersebut, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faisal enggan berkomentar. Dirinya pun bungkam ketika dikonfirmasi terkait asal anggaran revitalisasi JPO Kekinian yang diketahui belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.
Sebelumnya, untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas serta jelang Asian Games sekaligus Para Games 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merevitalisasi sebanyak 11 JPO di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, antara lain JPO Ratu Plaza, Polda Metro Jaya, Gelora Bung Karno (GBK), Bendungan Hilir, Karet Sudirman, Bumi Putera, Dukuh Atas, Tosari, Bundaran Hotel Indonesia, Sarinah, Sari Pasifik, dan JPO Bank Indonesia.
Pada tahap awal, perbaikan menyasar tiga JPO sekitar Senayan antara lain JPO Ratu Plaza senilai Rp 17.394.300.000, JPO GBK sebesar Rp 18.471.600.000, dan JPO Polda Metro Jaya menelan anggaran sebesar Rp 19.362.000.000.
Tidak hanya akan dilengkapi lift, penerangan sistem solar cell, dan jalur khusus kursi roda, ketiga JPO akan dilengkapi lima unit CCTV, dan sambungan internet dengan anggaran senilai Rp 29.975.000. (*)

Katanya jangan hutang tapi boros....
Kok Mahal banget ya????
RENCANA perbaikan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, antara lain JPO Ratu Plaza, Polda Metro Jaya, dan GBK, menelan anggaran hingga Rp 56,3 miliar.
Tidak hanya infrastruktur yang mahal, anggaran khusus jasa konsultan dipatok hampir Rp 1 miliar. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Revitalisasi JPO Sudirman-Thamrin milik Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Dalam paparan terdapat dua jenis jasa, yakni Biaya Langsung Personel dengan total anggaran sebesar Rp 957,5 juta, dan Biaya Non Personel sebesar Rp 10,9 juta.
Besarnya Biaya Langsung Personel terdiri dari 10 tenaga kerja bersertifikasi, antara lain seorang team leader bertarif Rp 30 juta per bulan, seorang ahli struktur bertarif Rp 19,65 juta per bulan, seorang ahli arsitektur bertarif Rp 19,65 juta per bulan, dan dua orang chief Inspector bertarif Rp 18,65 juta per bulan.
Selain itu, terdapat tiga orang inspector bertarif Rp 7,6 juta per bulan, tiga orang quality surveyor bertarif Rp 7 juta per bulan, tiga orang quantity surveyor bertarif Rp 7 juta per bulan, dua orang CAD operator bertarif Rp 7,6 juta per bulan, seorang operator komputer bertarif Rp 4,3 juta per bulan, dan seorang administrasi bertarif Rp 4,3 juta per bulan.
Seluruh biaya tersebut merupakan biaya jasa selama lima bulan target penyelesaian JPO, terhitung sejak Mei hingga Agustus 2018. Sedangkan Biaya Non Personel antara lain berisi Biaya Pembuatan Dokumen Laporan Mingguan, Bulanan, dan Laporan Akhir yang mencapai Rp 10,9 juta.
Terkait mahalnya biaya tersebut, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faisal enggan berkomentar. Dirinya pun bungkam ketika dikonfirmasi terkait asal anggaran revitalisasi JPO Kekinian yang diketahui belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.
Sebelumnya, untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas serta jelang Asian Games sekaligus Para Games 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merevitalisasi sebanyak 11 JPO di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, antara lain JPO Ratu Plaza, Polda Metro Jaya, Gelora Bung Karno (GBK), Bendungan Hilir, Karet Sudirman, Bumi Putera, Dukuh Atas, Tosari, Bundaran Hotel Indonesia, Sarinah, Sari Pasifik, dan JPO Bank Indonesia.
Pada tahap awal, perbaikan menyasar tiga JPO sekitar Senayan antara lain JPO Ratu Plaza senilai Rp 17.394.300.000, JPO GBK sebesar Rp 18.471.600.000, dan JPO Polda Metro Jaya menelan anggaran sebesar Rp 19.362.000.000.
Tidak hanya akan dilengkapi lift, penerangan sistem solar cell, dan jalur khusus kursi roda, ketiga JPO akan dilengkapi lima unit CCTV, dan sambungan internet dengan anggaran senilai Rp 29.975.000. (*)



Katanya jangan hutang tapi boros....
Kok Mahal banget ya????

Diubah oleh nyairara 30-04-2018 05:35
0
2.5K
33


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan