Jakarta, CNN Indonesia -- Program rumah DP nol rupiah tak kunjung bisa dirasakan warga Ibu Kota hingga kini. Program andalan yang dianggap bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno.

Keputusan Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Senin (16/4) nyatanya tak juga membuat warga bisa memesan rumah dari program ini.

Pasalnya pergub tersebut hanya mengatur soal badan yang akan ditugasi mengurus penjualan rumah DP nol rupiah. Sementara personalianya pun belum ada dan skema pembiayaannya masih dalam penggodokan.

Lihat juga: Penjualan Rumah DP Nol Rupiah Mundur Jadi Agustus

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut ada upaya mengulur waktu dari Anies-Sandi dalam realisasi program DP nol rupiah.

Menurutnya, pemisahan pergub pembentukan UPT dan pengaturan skema pembiayaan jadi salah satu upaya mengulur waktu. Dia berpendapat Pemprov DKI Jakarta masih ragu dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Trubus menjelaskan keragu-raguan itu karena kebijakan tersebut sangat berpotensi menabrak regulasi yang ada. Salah satunya adalah skema pembayaran.

Lihat juga: Sandi Akui Pergub Skema Biaya Rumah DP 0 Rupiah Belum Rampung

"Akhirnya Pemprov seperti senjata makan tuan. Begitu mau diprogramkan, berbenturan dengan banyak aturan," ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (28/4).

Sandi sebenarnya telah menjanjikan pergub tentang skema pembayarab selambat-lambatnya akan diteken awal Mei 2018. Setelah itu warga bisa langsung memesan.

Namun saat dikonfirmasi kembali, Sandi mengatakan penjualan baru akan bisa dibuka sekitar kuartal ketiga 2018, sekitar Agustus atau September.

"Ini kita harapkan mungkin pertengahan sampai kuartal ketiga ini kita mulai bisa pembukaan," ucap Sandi saat ditemui di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).

Anies sendiri rencananya akan menggunakan skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Skema ini menerapkan suku bunga 5 persen dan jangka waktu kredit 20 tahun.

Rencana Anies tersebut, ujar Trubus, menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dalam ketentuannya enggak boleh kebijakan gubernur melebihi masa jabatan. Kalau kredit 20 tahun siapa yang tanggung jawab?" tuturnya.

Belum lagi menyoal status tanah lokasi pembangunan yang merupakan milik negara.

Hal itu, menurut Trubus, menunjukkan Anies-Sandi tak mempersiapkan program ini secara matang sehingga selalu mengulur-ulur waktu. Di sisi lain janji ini sudah membumbungkan harapan tinggi setidaknya 57,96 persen warga Jakarta yang memilih pasangan nomor urut tiga di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Lihat juga: Anies-Sandi Bentuk Tim Pengelola Program Rumah DP Rp0

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan program ini belum terlihat berjalan. Jika memang ada upaya mengulur waktu dari Pemprov DKI Jakarta, hal ini dinilai sebagai sebuah kegagalan.

Dia memperkirakan penundaan ini disebabkan masih ada kesepakatan yang belum sesuai antara keinginan Pemprov DKI Jakarta dengan pihak pengembang.

"Saya kira memang kalau belum berjalan, berarti masih ada yang belum sesuai," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/4).

"Kalau sudah sesuai, sudah harus jalan, kalau belum sesuai, masih ada penundaan."

Dia menilai program ini sulit terealisasi karena targetnya membangun ribuan rumah dengan nilai total ratusan miliar rupiah. Sementara uang muka harus nol rupiah.

Lihat juga: Siapa yang Mau Beli? Kepemilikan Hunian Dp 0 Rupiah Cuma Diatur Pergub

Bestari mengatakan DPRD DKI Jakarta akan membahas program DP nol rupiah pada rapat kerja yang direncanakan Mei 2018. DPRD bakal membedah dan mengevaluasi perkembangan program andalan yang tak kunjung terealisasi ini.

Namun kader Partai Nasdem itu menyampaikan dirinya lebih optimis jika program pengadaan hunian Anies-Sandi berbentuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ketimbang rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami).

Skema pengadaan dan pengaturan lebih mudah dan lebih tepat jika benar-benar ditujukan ke warga ekonomi rendah. Hal ini sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta sebelum program DP nol rupiah digembar-gemborkan.

"Banyak hak sewa saja, lah. Tetap milik Pemda yang tidak dialihkan ke pihak lain, lebih mudah pengontrolan dan pengerjaannya," kata Bestari.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...an-anies-sandi

Program otak 0% wkwkwk