POJOKSATU.id, JAKARTA– Sebuah rekaman telepon diduga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir viral di media sosial.
Pasalnya, materi pembicaraan keduanya diduga tengah membahas soal bagi-bagi hasil fee sebuah proyek.
Rekaman tersebut diuggah oleh akun jokerpolitik, Jumat (27/4/2018).

“Admin abis sholat Jumat mau pergi jauh, jangan tanya kemana, pokoknya admin bawa baju tiga setel sama Sempak dua lembar,” demikian caption dalam unggahan tersebut.
Dalam pembicaraan via udara itu, keduanya menyebut nama ‘Pak Ari’ yang entah merujuk kepada siapa.

Dalam rekaman tersebut, disinggung pula soal Pertamina dan PLN.

“Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau (Pak Ari) kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang,” kata Sofyan. Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

“Yang penting ginilah, sudahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN,” kata Rini.
“Betul,” timpal Sofyan.
“Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, begitu,” sambung Rini lagi.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengaku sudah mengetahui rekaman tersebut.
Karena itu, ia mendesak masalah tersebut harus diungkap kebenarannya sampai tuntas.
Sebab jika tidak, makan imbasnya pemerintah akan semakin dicurigai masyarakat.
“Saya sudah dapat rekaman itu,” kata Marwan kepada JawaPos.com, Jumat (27/4/2019).

Lebih lanjut, Marwan menyebut bahwa sebagai pejabat publik, tak ada alasan untuk tidak transparan berkenaan kinerjanya.
“Intinya, kita meminta sebagai pejabat publik untuk segala tindak tanduknya harus dibuka ke masyarakat. Agar tak ada prasangka buruk,” tegas Marwan.
Marwan menduga, pembicaraan keduanya itu mengarah pada salah satu proyek PLN.

“Apalagi bawa-bawa nama Ari. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ari Soemarno,” katanya.
Jika benar kasus tersebut, dipastikan, akan mencoreng pemerintahan Joko Widodo yang ingin membersihkan mafia dan praktiknya.
“Selain itu, pak Jokowi juga harus segera membenahi anak buahnha yang sering bermasalah seperti ini. Eranya pak Jokowi kan bersih-bersih,” tandasnya.
JawaPos.com telah mencoba menghubungi pihak Kementerian BUMN maupun PT PLN (Persero).
Sayangnya, sampai berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari kedua pihak.

(hap/JPC/ruh/pojoksatu)

http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...-fee-proyek/2/

http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...gi-fee-proyek/