Jokowi gak Tahu Dirut Pertamina Diganti?

Jumat, 27 April 2018 – 20:02 WIB



jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu tidak percaya ada yang mengatakan pencopotan Elia Massa Manik sebagai direktur utama Pertamina tanpa seizin Presiden Joko Widodo.

"Yang namanya presiden hal sepenting ini masa enggak tahu sih. Masa bahwa ada kubu-kubuan di Pertamina, enggak tahu gitu lho. Padahal publik saja tahu. Ya enggak mungkin enggak tahulah," kata Irawan menjawab jpnn.com, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/4).

Dia justru mempertanyakan apa yang diketahui Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, kalau soal pergantian direksi BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak pun dia tidak mengetahuinya.

"(Pertamina) ini menguasai hajat hidup orang banyak lho, masa presiden enggak tahu. Atau jangan-jangan presiden tahu tapi tak mau tahu. Kalau sampai dia enggak tahu ini, yang presiden tahu apa? Masa cuman kartu-kartu," tutur politikus Gerindra ini.
Ditegaskan dia, Pertamina merupakan BUMN yang sangat penting dan vital. Tidak hanya untuk rakyat, tapi juga bagi perekonomian nasional.

"Kalau Pertamina itu sampai bangkrut, maka kita semua akan terdampak akibatnya. Masa untuk hal sepenting itu enggak tahu. Saya gak percayalah kalau presiden tidak tahu," tambah ketua DPD Gerindra Sumut itu
https://www.jpnn.com/news/jokowi-gak...tamina-diganti

Pejabat Ini Curiga Jokowi Tak Tahu Pencopotan Direktur Pertamina

Selasa, 24 April 2018 08:51 WIB


Petugas menunjukkan contoh Avtur pada gelas ukur sebelum didistribusikan di Terminal Bahan Bakar Minyak Pertamina, Pontianak, Kalimantan Barat, 14 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara merombak direksi Pertamina pada Jumat pekan lalu. Selain Elia Massa Manik yang dicopot dari jabatan Direktur Utama Pertamina, ada empat direktur yang diganti melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan pelat merah itu. Untuk sementara, Kementerian BUMN menunjuk Direktur Sumber Daya Mineral Nicke Widyawati sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina.

Menurut seorang petinggi di lingkaran pemerintah, pencopotan direktur kali ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Padahal Pertamina tergolong perusahaan pelat merah strategis, sehingga penentuan direktur tidak menjadi kewenangan mutlak Menteri BUMN.

Namun hal itu dibantah Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro. “Menteri senantiasa melaporkan berbagai keputusan yang harus mendapat persetujuan dari atasan dan pimpinan,” kata Wianda.

Dia kembali menegaskan, Nicke ditunjuk sebagai pelaksana tugas direktur utama lantaran selama ini juga memimpin Tim Implementasi Holding Migas. “Sangat cocok apabila Ketua Tim Implementasi Holding Migas yang kemudian secara konsisten menjalankan rencana holding migas yang sudah dilakukan.”

Adapun Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menuturkan perombakan direksi menjadi hak Menteri BUMN. “Ini kan cuma struktur dan purely korporat. Dalam korporat, RUPS yang menentukan.”

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tidak merespons upaya konfirmasi Tempo tentang informasi ini. Begitu juga Deputi Koordinasi Bidang Energi, Sumber Daya Alam, dan Manajemen Lingkungan Kementerian Koordinator Perekonomian Montty Girianna.

Elia Massa Manik belum bersedia mengomentari polemik pencopotannya. Suara bernada penyesalan justru datang dari Luhut Binsar Pandjaitan, kolega Menteri Rini di Kabinet Kerja.

Menteri Koordinator Kemaritiman itu menuturkan Elia Massa telah menyiapkan peta jalan pengembangan perusahaan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Beberapa langkah Elia yang diapresiasi Luhut adalah strategi Pertamina tidak mengambil produk hasil minyak 100 persen dalam proyek revitalisasi kilang guna menjaga keuangan perusahaan. “Tapi, karena sudah diputuskan, ya kami harus loyal,” ujar Luhut kepada Tempo, Ahad, 22 April 2018.
https://bisnis.tempo.co/read/1082566...ktur-pertamina

Dirut Pertamina Dicopot, Luhut Buka-bukaan Soal Massa Manik

Senin, 23 April 2018 09:40 WIB


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Washington - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan angkat bicara soal pencopotan Elia Massa Manik dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Selama ini, Luhut melihat sosok Massa Manik sebagai orang yang berkepribadian baik dan pintar. "Orangnya lempeng-lempeng aja," ujarnya saat sarapan pagi di Trump International Hotel, Washington DC, Ahad, 22 April 2018.

Pernyataan Luhut merespons perombakan jajaran direksi Pertamina akhir pekan lalu. Selain Massa Manik, ada empat direktur yang diganti melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perusahaan pelat merah itu. Untuk sementara, Kementerian BUMN menunjuk Nicke Widyawati sebagai pelaksana tugas Direktur Utama sekaligus Direktur SDM.

Setidaknya ada sejumlah alasan Kementerian BUMN mengganti lima direktur Pertamina itu. Pertama, bagian dari upaya mempercepat proses pembentukan perusahaan induk (holding) di sektor minyak dan gas. Kedua, perkembangan kondisi terakhir kejadian kecelakaan pipa di Balikpapan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Menanggapi keputusan itu, Luhut meminta Massa Manik tetap berlapang dada. "Karena sudah diputuskan (diberhentikan), ya, kita harus loyal. Namanya dinamika hidup," katanya.

Lebih jauh, Luhut menyebutkan Massa Manik sangat berkomitmen dalam bekerja. "Hampir semua pekerjaan yang dia tangani berjalan baik. Setahu saya, dia profesional banget," tuturnya. Salah satu contohnya, Massa Manik sudah menyiapkan roadmap Pertamina untuk 15 tahun ke depan yang komprehensif tapi mudah dipahami. 

Peta jalan Pertamina di masa mendatang yang disusun Massa Manik itu telah disampaikan di depan sejumlah menteri. "Dipaparkan di depan Menteri ESDM, di depan saya, dan tentunya juga di depan Menteri BUMN," kata Luhut.

Pemaparan oleh Massa Manik itu yang membuat Luhut terpukau. "Baru pertama kalinya saya lihat ada paparan sebagus itu. Misalnya usulan agar Pertamina tak perlu punya mayoritas saham di upstream, seperti Inpex-nya Jepang. Juga soal oil refinery yang tak bisa off take 100 persen agar tak ganggu neraca Pertamina," ucap Luhut.
https://bisnis.tempo.co/read/1082192...al-massa-manik

Serentetan Peristiwa yang Menjegal Elia Massa dari Pertamina

Sabtu, 21 April 2018 19:52 WIB


Elia Massa Manik.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai Elia Massa Manik pantas dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina.

"Elia Massa memang pantas diganti," kata Fahmy dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 April 2018.

Jumat lalu, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Elia Massa Manik dicopot dari jabatannya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara kemudian memilih Nicke Widyawati sebagai pelaksana tugas yang juga merangkap sebagai Direktur SDM.

Deputi Kementerian BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno setidaknya menyebut tiga alasan dari pergantian itu. Pertama, bagian dari percepatan pembentukan perusahaan induk (holding) di sektor minyak dan gas. Kedua, melihat perkembangan dari kasus tumpahnya minyak di Balikpapan. Terakhir, berkaitan dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). 

Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 25 Maret 2018, Massa Manik sudah uring-uringan ketika proses penyatuan PGN ke Pertamina tidak banyak melibatkan direksi. Salah satunya, Pertamina tidak diberi kuasa dan kesempatan untuk menguliti kesehatan PGN yang kelak akan menjadi anak usahanya.

Kontroversi lainnya adalah perihal langkanya pasokan premium di Jawa, Madura dan Bali. Pada 4 April 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menegur Pertamina karena pasokan yang langka tersebut. Pemerintah, menurut Jonan, sudah sepakat menjamin pasokan BBM jenis Premium lancar, apalagi menjelang puasa. 

"Sudah berkali-kali, ya sudah ditegur keras sekali," ujar Jonan saat itu.

Massa Manik juga dinilai lalai dalam kasus tumpahnya minyak di Balikpapan. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, Elia tidak menunjukkan sikap yang pantas dengan mengakui bahwa kasus itu adalah kelalaian Pertamina. "Seharusnya secara jantan mengaku saja," katanya, Sabtu, 21 April 2018.

Adapun pengganti Massa Manik adalah Nicke Widyawati. Sebelum menjabat plt Dirut Pertamina, Nicke Widyawati adalah Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina sejak 27 November 2017. Pada 13 Februari 2018, Nicke Widyawati rangkap jabatan sebagai plt Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur.
https://bisnis.tempo.co/read/1081869...dari-pertamina


"Menakutkan jika Presiden Tak Tahu Perpres yang Ditandatanganinya" 
06/04/2015, 09:32 WIB 


Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).(Kompas.com/SABRINA ASRIL) 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Joko Widodo yang menyalahkan Menteri Keuangan terkait terbitnya peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara dipertanyakan. 

Presiden seharusnya bertanggung jawab penuh dengan perpres yang ditandanganinya. 

"Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Senin (6/4/2015). 

Hendri mengatakan, Presiden tak seharusnya melempar tanggung jawab kepada menteri atas keputusan yang menjadi wewenangnya. Untuk tidak menduplikasi kesalahan, seharusnya Presiden menelaah lebih jauh perjalanan setiap keputusan yang diambil. 

"Ada kementerian yang mengajukan dan ada kementerian yang bertugas me-review. Perlu juga diingat bahwa kebijakan DP mobil sudah dimulai sejak zaman SBY," katanya. 

Terlepas dari substansi perpres tersebut, Hendri juga mempermasalahkan gaya komunikasi politik Presiden yang dengan mudah mengaku tidak membaca isi perpres dan menyalahkan menterinya. 

Menurut dia, sikap itu tidak menggambarkan sosok pemimpin. "Jokowi perlu dengan cepat menyesuaikan diri sebagai Presiden, terutama komunikasi politik kepada publik. Keliru bila benar Presiden mengungkapkan bahwa tidak paham isi perpres," kata Hendri. 

Jokowi tak cermati isi perpres Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan. 

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015). 

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Hal itu membuat Jokowi, sebagai orang nomor satu negeri ini, mengakui bahwa dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. 

Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000. Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang). 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.


https://nasional.kompas.com/read/201...andatanganinya.
---------------------------

Mungkin sudah di-acc surat persetujuan dari Presidennya, sudah di tanda-tangani, tapi bisa jadi nggak dibaca,sehingga  loloslah ke bawah untuk di eksekusi isi surat itu.