- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Amien Rais Dukung Prabowo, Jokowi Disebut Mulai Turun Pamor
TS
shahrah018
Amien Rais Dukung Prabowo, Jokowi Disebut Mulai Turun Pamor
Amien Rais Dukung Prabowo, Jokowi Disebut Mulai Turun Pamor
Jumat, 13/04/2018 11:14 WIB
Amien Rais menegaskan dukungan PA 212 tak mengarah ke Jokowi pada pilpres 2019. Arah dukungan ulama dan habib menguat ke Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais mengklaim para ulama dan habib yang tergabung dalam barisannya mendukung Prabowo Subianto di pilpres 2019. Dia menegaskan dukungan PA 212 tak mengarah pada calon presiden petahana Joko Widodo.
"Saya enggak bisa mengatasnamakan (PA 212). Tapi sepertinya para ulama dan habib PA 212 sudah jelas. Saya enggak mendahului, cuma arahnya bukan ke Pak Jokowi," kata Amien usai mengikuti gerakan Indonesia salat subuh di Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).
Amien mengatakan pamor Jokowi makin menurun belakangan ini. Dia menyebut ada kesalahan bertubi-tubi yang dilakukan Jokowi dan kubunya. Ketua Majelis Kehormatan PAN itu mengatakan masyarakat makin cerdas dan mengetahui kesalahan tersebut.
Lihat juga: Amien Rais Tantang Jokowi 'Gentle' dan Tak Curigai Umat Islam
"Misalnya, meminta agama dipisahkan dari politik. Ada kesalahan perpres, kepres tenaga asing sebanyak mungkin dimasukkan. Kesalahan Sukmawati bilang kidung lebih merdu dari azan. Kemudian ada kesalahan pengelabuan, misal dikatakan utang Rp4 ribu triliun enggak maslaah, jual macam-macam BUMN enggak masalah," katanya.
Anggota Penasihat PA 212 Eggi Sudjana yakin seruan ganti presiden 2019 bakal bertambah besar. Gelombang seruan itu makin membesar ketika komunitas umat Islam mengikuti gerakan Indonesia salat subuh.
"Oleh karena itu ganti presiden suatu keniscayaan, dan insyaallah menang dan legal," katanya.
Lihat juga: Seruan Amien Rais Cs soal Ganti Presiden dan Baiat ke Rizieq
Eggi menyarankan agar tidak ada lagi poros ketiga. Dia juga berharap PAN dan PKB bisa merapat ke koalisi partai pendukung Prabowo.
"Kita sekarang sudah head to head Jokowi-Prabowo. Kita berikan sekali lagi kesempatan ini, jangan pecah umat. Kalau mau dibagi, ada partai pendukung penista agama, ukurannya waktu (kasus) Ahok. Ada partai yang mendukung gerakan umat Islam," katanya.
Namun hingga kini PA 212 belum menyatakan dukungan pada salah satu calon presiden 2019 secara resmi. Mereka masih menunggu perintah pembina tunggal PA 212 Muhammad Rizieq Shihab. Namun menurut Eggi, dukungan mengarah pada Prabowo.
"PA 212 kami tunduk perintah Habib Rizieq," kata Eggi.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ai-turun-pamor
Amien Rais Sebut Elektabilitas Jokowi Turun, PAN Soroti Lembaga Survei
25/04/2018, 23:23 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bahwa elektabilitas Presiden Joko Widodo terus menurun merupakan peringatan kepada setiap lembaga survei.
Menurut Taufik, ucapan Amien adalah bentuk keprihatinan kepada lembaga survei atas rilis survei calon presiden yang dinilai berpihak. Padahal, kata Taufik, Pilkada DKI Jakarta 2017 semestinya menjadi pelajaran. Saat itu, lanjut dia, tak ada lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenang.
Namun, hasil akhir justru menunjukan Anies-Sandi menang di Pilkada DKI. "Biarlah masyarakat menjadikan penilaian tersendiri terhadap calon yang akan dia pilih secara alamiah. Jangan ada penggiringan-penggiringan," kata Taufik di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
(Baca juga: Elektabilitas Jokowi 55,9 Persen, Kata Demokrat Hasil Survei Bukan Tolok Ukur)
Ia pun mengusulkan agar lembaga survei diberi sanksi hukum bila menyajikan data yang salah dengan hasil akhir. Dengan demikian, lanjut Taufik, lembaga survei akan lebih hati-hati dalam menyajikan hasil survei ke publik.
Ia menambahkan, tidak adil bila lembaga survei mengunggulkan salah satu calon saja, sementara calon yang lainnya tidak diunggulkan. "Maka dari itu harus diatur.
Harus diatur secara tegas lembaga survei ini jangan kemudian menggiring opini," ujar Taufik.
"Dari mana pun juga, saya tidak merujuk ke satu-dua lembaga survei, semuanya. Tolong dijaga kondusivitas iklim politik, sesuai dengan permintaan dari pemerintah itu sendiri," kata dia.
Amien sebelumnya memberikan tausyiah dalam acara tasyakuran satu tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Kota, Selasa (24/4/2018). Dalam pidatonya yang disampaikan di Balai Agung Balai Kota, Amien beberapa kali menyinggung soal politik.
Ketika Amien menyadari di sebelah mimbar tempat ia berpidato dipajang foto Presiden Joko Widodo, Amien langsung membahas elektabilitas Jokowi. "Ini (menunjuk foto Jokowi) elektabilitasnya going down and down," kata Amien disambut riuh peserta acara.
Setelah itu, Amien menjelaskan bahwa menurut survei, jika petahana elektabilitasnya di bawah 50 persen, maka sulit untuk menang lagi. "Kalau di bawah 50 persen itu untuk menang kembali itu seperti mission impossible," kata Amien.
https://nasional.kompas.com/read/201...lembaga-survei
Awas, Lembaga Survei Jadi Pesanan Parpol
24 April 2018 11:05 WIB
SuaraKarya.id - JAKARTA: Kehadiran lembaga survei menjelang tahun politik ini menjadi persoalan baru dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Pasalnya, kabar yang berhembus dilapangan lembaga survei menjadi "pesanan" partai politik.
Pengamat dari National Corruption Watch (NCW) Agus Wahid mengatakan, lembaga survei saat ini sangat jauh dari nilai objektifitas. Ini yang menjadi persoalan dan inilah yang mengemuka di lapangan, artikulasi kepentingan lembaga survei tak sedikit dari “pesanan”, karena dorongan pendanaan atau kesamaan sikap ideologis.
"Artikulasi pesanan harus kita catat merupakan pengangkangan pada integritas dirinya sebagai lembaga survei yang notabene harus menjunjung tinggi nilai-nilai obyektif," kata Agus, dalam keterangan tertulis yang diterima Suarakarya.id, Selasa (24/4/2018).
Lebih lanjut Agus berpendapat, sesungguhnya kerangka metodologis selalu mengarah pada obyektivitas. Namun, kepentingan sempit yang terus mendorong membuat terjadinya proses penggeseran. Semuanya bisa diformat ke arah kesesuaian dengan sang pemesan.
"Dalam kaitan itu, kita bisa cermati skenario survei agar sesuai pemesan. Tak dapat kita sangkal, dari awal, kita dapat cermati skenario bagaimana agar terjadi kesesuaian input dengan mengeplot target responden. Meski disebut secara acak (random), tapi target responden sudah diidentifikasi mana yang dinilai sejalan dengan keinginan hasil survei dan mana yang sebaliknya. Maping responden bagian dari catatan sukses kinerja," ucap Agus.
Menurut Agus karena itu, sikap subyektif sudah muncul saat menggali informasi atau data. Meski sebagian ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam bahkan dilakukan juga forum discussion group (FGD), semua itu mengarah pada upaya mengambil data atau catatan yang sesuai dengan desain sebagaimana yang dipesan.
Agus menjelaskan, dalam praktik di lapangan juga ada langkah bagaimana mengkondisikan responsen. Baik saat awal penyebaran angket atau setelah rentang waktu yang ditentukan lalu digali lagi datanya.
"Sekali lagi, di lapangan dijumpai upaya pengkondisian dengan beragam cara (halus ataupun kasar) dengan target jelas: inputnya harus sesuai dengan desaian surveyor. Sikap ini ujung-ujungnya karena faktor pesanan, yang nilai kompensasinya memang fantastik, tergantung reputasinya. Hal ini jelas menggambarkan integritasnya sudah tergadaikan," katanya.
Kata Agus yang perlu digaris-bawahi. Upaya picik lembaga survei pada dasarnya merupakan penggiringan opini. Karena lembaga survei dianggap sebagai “pawang” politik, maka publik pun larut pada hasil survei. Sikap publik inilah yang kemudian dijadikan acuan para insan politisi dan atau parpol.
"Yang sungguh memprihatinkan, penggiringan itu tidak serta-merta sesuai dengan misi besar perbaikan dan atau kemaslahatan bangsa dan negara, tapi lebih merupakan artikulasi sikap pragmatis. Terjadi titik temu antara sikap pragmatis politisi dan para surveyor. Hal ini menimbulkan sikap saling kompromi atau kesepemahaman di antara keduanya," ujarnya.
http://www.suarakarya.id/detail/6727...Pesanan-Parpol
---------------------------------
Namanya "survei Politik" itu, di tahun politik pulak, tetap aja produknya adalah untuk konsumsi politik yang pasti ditujukan untuk menguntungkan kelompok lawan poltiknya. Sehebat apapun atau se ilmiah apa pun lembaga survei politik itu, tetap ada saja "keraguan" dari hasil surveinya. Makanya karena kecurigaan seperti itu, BAWASLU perlu memplototi gerak-gerik lembaga survei politik menjelang Pilkad 2018 dan Piemilu dan Pilpres 2019 yad itu. tentu maksud BAWASLU itu adalah berjaga-jaga saja kalau-kalau ada yang terindikasi melakukan "survei pesanan".
Ini memang bukan masalah etika ilmiah semata saja, tapi juga menyangkut masalah komersial, integritas, kekuasaan, dan demokrasi yang harus dipertaruhkan. Mungkin anda masih ingat kisah kecurangan yang dilakukan tim konsultas politik yang menangani Trump di Pilpres AS tahun 2016 lalu, dimana Lembaga konsultan politik "Cambridge Analityc" bersama facebook, bisa memanipulasi pemilih AS yang terdidik dan cerdas itu sehingga memenangkan Trump. hal sama juga sebelumnya terjadi dalam kasus BREXIT.
Jadi bila seorang profesor ilmu politik seperti Amien Rais itu kemudian menanggapi hasil survei politik seputar elektibilitas capres 2019 dengan "bahasa politik" juga, yaa wajar-wajar saja. Bahkan kalau saya mengamati, ramalan politik beliau itu lebih berdasarkan "sense" atau "feeling politics" yang beliau miliki setelah sekian lama menjadi pakar di bidang ilmu politik dan malang melintang sebagai praktisi serta pelaku politik prakyis di negara ini selama 3 dekade ini. Bahasa politik itu dilayani dan dijawabnya harus dengan bahasa politik juga. Kecuali itu sebuah produk hasil penelitian ilmiah, baru perlu dijawab dan dilayani pula dengan melakukan riset ilmiah serupa pulak.
Jumat, 13/04/2018 11:14 WIB
Amien Rais menegaskan dukungan PA 212 tak mengarah ke Jokowi pada pilpres 2019. Arah dukungan ulama dan habib menguat ke Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais mengklaim para ulama dan habib yang tergabung dalam barisannya mendukung Prabowo Subianto di pilpres 2019. Dia menegaskan dukungan PA 212 tak mengarah pada calon presiden petahana Joko Widodo.
"Saya enggak bisa mengatasnamakan (PA 212). Tapi sepertinya para ulama dan habib PA 212 sudah jelas. Saya enggak mendahului, cuma arahnya bukan ke Pak Jokowi," kata Amien usai mengikuti gerakan Indonesia salat subuh di Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).
Amien mengatakan pamor Jokowi makin menurun belakangan ini. Dia menyebut ada kesalahan bertubi-tubi yang dilakukan Jokowi dan kubunya. Ketua Majelis Kehormatan PAN itu mengatakan masyarakat makin cerdas dan mengetahui kesalahan tersebut.
Lihat juga: Amien Rais Tantang Jokowi 'Gentle' dan Tak Curigai Umat Islam
"Misalnya, meminta agama dipisahkan dari politik. Ada kesalahan perpres, kepres tenaga asing sebanyak mungkin dimasukkan. Kesalahan Sukmawati bilang kidung lebih merdu dari azan. Kemudian ada kesalahan pengelabuan, misal dikatakan utang Rp4 ribu triliun enggak maslaah, jual macam-macam BUMN enggak masalah," katanya.
Anggota Penasihat PA 212 Eggi Sudjana yakin seruan ganti presiden 2019 bakal bertambah besar. Gelombang seruan itu makin membesar ketika komunitas umat Islam mengikuti gerakan Indonesia salat subuh.
"Oleh karena itu ganti presiden suatu keniscayaan, dan insyaallah menang dan legal," katanya.
Lihat juga: Seruan Amien Rais Cs soal Ganti Presiden dan Baiat ke Rizieq
Eggi menyarankan agar tidak ada lagi poros ketiga. Dia juga berharap PAN dan PKB bisa merapat ke koalisi partai pendukung Prabowo.
"Kita sekarang sudah head to head Jokowi-Prabowo. Kita berikan sekali lagi kesempatan ini, jangan pecah umat. Kalau mau dibagi, ada partai pendukung penista agama, ukurannya waktu (kasus) Ahok. Ada partai yang mendukung gerakan umat Islam," katanya.
Namun hingga kini PA 212 belum menyatakan dukungan pada salah satu calon presiden 2019 secara resmi. Mereka masih menunggu perintah pembina tunggal PA 212 Muhammad Rizieq Shihab. Namun menurut Eggi, dukungan mengarah pada Prabowo.
"PA 212 kami tunduk perintah Habib Rizieq," kata Eggi.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ai-turun-pamor
Amien Rais Sebut Elektabilitas Jokowi Turun, PAN Soroti Lembaga Survei
25/04/2018, 23:23 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bahwa elektabilitas Presiden Joko Widodo terus menurun merupakan peringatan kepada setiap lembaga survei.
Menurut Taufik, ucapan Amien adalah bentuk keprihatinan kepada lembaga survei atas rilis survei calon presiden yang dinilai berpihak. Padahal, kata Taufik, Pilkada DKI Jakarta 2017 semestinya menjadi pelajaran. Saat itu, lanjut dia, tak ada lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenang.
Namun, hasil akhir justru menunjukan Anies-Sandi menang di Pilkada DKI. "Biarlah masyarakat menjadikan penilaian tersendiri terhadap calon yang akan dia pilih secara alamiah. Jangan ada penggiringan-penggiringan," kata Taufik di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
(Baca juga: Elektabilitas Jokowi 55,9 Persen, Kata Demokrat Hasil Survei Bukan Tolok Ukur)
Ia pun mengusulkan agar lembaga survei diberi sanksi hukum bila menyajikan data yang salah dengan hasil akhir. Dengan demikian, lanjut Taufik, lembaga survei akan lebih hati-hati dalam menyajikan hasil survei ke publik.
Ia menambahkan, tidak adil bila lembaga survei mengunggulkan salah satu calon saja, sementara calon yang lainnya tidak diunggulkan. "Maka dari itu harus diatur.
Harus diatur secara tegas lembaga survei ini jangan kemudian menggiring opini," ujar Taufik.
"Dari mana pun juga, saya tidak merujuk ke satu-dua lembaga survei, semuanya. Tolong dijaga kondusivitas iklim politik, sesuai dengan permintaan dari pemerintah itu sendiri," kata dia.
Amien sebelumnya memberikan tausyiah dalam acara tasyakuran satu tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Kota, Selasa (24/4/2018). Dalam pidatonya yang disampaikan di Balai Agung Balai Kota, Amien beberapa kali menyinggung soal politik.
Ketika Amien menyadari di sebelah mimbar tempat ia berpidato dipajang foto Presiden Joko Widodo, Amien langsung membahas elektabilitas Jokowi. "Ini (menunjuk foto Jokowi) elektabilitasnya going down and down," kata Amien disambut riuh peserta acara.
Setelah itu, Amien menjelaskan bahwa menurut survei, jika petahana elektabilitasnya di bawah 50 persen, maka sulit untuk menang lagi. "Kalau di bawah 50 persen itu untuk menang kembali itu seperti mission impossible," kata Amien.
https://nasional.kompas.com/read/201...lembaga-survei
Awas, Lembaga Survei Jadi Pesanan Parpol
24 April 2018 11:05 WIB
SuaraKarya.id - JAKARTA: Kehadiran lembaga survei menjelang tahun politik ini menjadi persoalan baru dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Pasalnya, kabar yang berhembus dilapangan lembaga survei menjadi "pesanan" partai politik.
Pengamat dari National Corruption Watch (NCW) Agus Wahid mengatakan, lembaga survei saat ini sangat jauh dari nilai objektifitas. Ini yang menjadi persoalan dan inilah yang mengemuka di lapangan, artikulasi kepentingan lembaga survei tak sedikit dari “pesanan”, karena dorongan pendanaan atau kesamaan sikap ideologis.
"Artikulasi pesanan harus kita catat merupakan pengangkangan pada integritas dirinya sebagai lembaga survei yang notabene harus menjunjung tinggi nilai-nilai obyektif," kata Agus, dalam keterangan tertulis yang diterima Suarakarya.id, Selasa (24/4/2018).
Lebih lanjut Agus berpendapat, sesungguhnya kerangka metodologis selalu mengarah pada obyektivitas. Namun, kepentingan sempit yang terus mendorong membuat terjadinya proses penggeseran. Semuanya bisa diformat ke arah kesesuaian dengan sang pemesan.
"Dalam kaitan itu, kita bisa cermati skenario survei agar sesuai pemesan. Tak dapat kita sangkal, dari awal, kita dapat cermati skenario bagaimana agar terjadi kesesuaian input dengan mengeplot target responden. Meski disebut secara acak (random), tapi target responden sudah diidentifikasi mana yang dinilai sejalan dengan keinginan hasil survei dan mana yang sebaliknya. Maping responden bagian dari catatan sukses kinerja," ucap Agus.
Menurut Agus karena itu, sikap subyektif sudah muncul saat menggali informasi atau data. Meski sebagian ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam bahkan dilakukan juga forum discussion group (FGD), semua itu mengarah pada upaya mengambil data atau catatan yang sesuai dengan desain sebagaimana yang dipesan.
Agus menjelaskan, dalam praktik di lapangan juga ada langkah bagaimana mengkondisikan responsen. Baik saat awal penyebaran angket atau setelah rentang waktu yang ditentukan lalu digali lagi datanya.
"Sekali lagi, di lapangan dijumpai upaya pengkondisian dengan beragam cara (halus ataupun kasar) dengan target jelas: inputnya harus sesuai dengan desaian surveyor. Sikap ini ujung-ujungnya karena faktor pesanan, yang nilai kompensasinya memang fantastik, tergantung reputasinya. Hal ini jelas menggambarkan integritasnya sudah tergadaikan," katanya.
Kata Agus yang perlu digaris-bawahi. Upaya picik lembaga survei pada dasarnya merupakan penggiringan opini. Karena lembaga survei dianggap sebagai “pawang” politik, maka publik pun larut pada hasil survei. Sikap publik inilah yang kemudian dijadikan acuan para insan politisi dan atau parpol.
"Yang sungguh memprihatinkan, penggiringan itu tidak serta-merta sesuai dengan misi besar perbaikan dan atau kemaslahatan bangsa dan negara, tapi lebih merupakan artikulasi sikap pragmatis. Terjadi titik temu antara sikap pragmatis politisi dan para surveyor. Hal ini menimbulkan sikap saling kompromi atau kesepemahaman di antara keduanya," ujarnya.
http://www.suarakarya.id/detail/6727...Pesanan-Parpol
---------------------------------
Namanya "survei Politik" itu, di tahun politik pulak, tetap aja produknya adalah untuk konsumsi politik yang pasti ditujukan untuk menguntungkan kelompok lawan poltiknya. Sehebat apapun atau se ilmiah apa pun lembaga survei politik itu, tetap ada saja "keraguan" dari hasil surveinya. Makanya karena kecurigaan seperti itu, BAWASLU perlu memplototi gerak-gerik lembaga survei politik menjelang Pilkad 2018 dan Piemilu dan Pilpres 2019 yad itu. tentu maksud BAWASLU itu adalah berjaga-jaga saja kalau-kalau ada yang terindikasi melakukan "survei pesanan".
Ini memang bukan masalah etika ilmiah semata saja, tapi juga menyangkut masalah komersial, integritas, kekuasaan, dan demokrasi yang harus dipertaruhkan. Mungkin anda masih ingat kisah kecurangan yang dilakukan tim konsultas politik yang menangani Trump di Pilpres AS tahun 2016 lalu, dimana Lembaga konsultan politik "Cambridge Analityc" bersama facebook, bisa memanipulasi pemilih AS yang terdidik dan cerdas itu sehingga memenangkan Trump. hal sama juga sebelumnya terjadi dalam kasus BREXIT.
Jadi bila seorang profesor ilmu politik seperti Amien Rais itu kemudian menanggapi hasil survei politik seputar elektibilitas capres 2019 dengan "bahasa politik" juga, yaa wajar-wajar saja. Bahkan kalau saya mengamati, ramalan politik beliau itu lebih berdasarkan "sense" atau "feeling politics" yang beliau miliki setelah sekian lama menjadi pakar di bidang ilmu politik dan malang melintang sebagai praktisi serta pelaku politik prakyis di negara ini selama 3 dekade ini. Bahasa politik itu dilayani dan dijawabnya harus dengan bahasa politik juga. Kecuali itu sebuah produk hasil penelitian ilmiah, baru perlu dijawab dan dilayani pula dengan melakukan riset ilmiah serupa pulak.
tien212700 memberi reputasi
1
1K
13
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan