Amien Rais, saat menjelaskan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, di Jakarta, Jumat (2/6/2017). Pidato politik Amien di Balai Kota DKI Jakarta dinilai sebagai manuver politik Anies Baswedan.
Tausiah Amien Rais dalam peringatan satu tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/4/2018) menuai polemik. Pasalnya, dalam pengajian itu Amien Rais malah mengisinya dengan pesan politik.

Menurut catatan Kompas.com, ada 6 hal terkait politik yang ia sampaikan.

Pertama, Pilkada DKI Jakarta adalah keajaiban bagi sebagian umat Islam. Lalu Amien berpesan agar jelang Pilpres pengajian disisipi dengan politik. "Pengajian disisipi politik itu harus, harus itu," ujarnya.

Ketiga, Amien menyebut tingkat keterpilihan Jokowi turun. Lalu menuding media massa sebagai tim sorak atas kebijakan pemerintah. Kelima, Amien berpesan agar peserta pengajian tak perlu ketakutan kekurangan logistik dalam memperjuangkan pemimpin pilihan mereka.

Terakhir, dia meramal Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang turut bergabung di panggung. "Mana saya ramal tangannya, insya Allah ini penyelamat negeri," kata Amien.

Menanggapi ramalan Amien, pada Rabu (25/4/2018) Anies menyatakan kita semua memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. "Siapapun yang mendoakan, saya amini," ujarnya seperti dipetik dari Liputan6.com.

Ulah Amien ini menuai kritik dari PDI P, partai pengusung Jokowi. Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong menyatakan, balai kota harus steril dari aktivitas politik.

"Balai Kota adalah milik publik, seluruh komponen warga Jakarta memiliki balai kota. Jadi aktivitas politik harus dihindari di balai kota," kata Gembong kepada detikcom, Kamis (26/4/2018).

Cendekiawan muslin Azyumardi Azra menyatakan, politik kekuasaan yang tidak boleh dilakukan di sekolah, kantor pemerintah, dan tempat ibadah.

"Harusnya dilakukan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh KPU," kata Azyumardi Azra di sela acara Urun Rembug Kebangsaan di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (25/8/2018).

Azyumardi menyatakan, ceramah politik di kantor pemerintah itu jelas pelanggaran terhadap aturan politik yang sudah ditetapkan. "Saya kira harus ada sanksinya," ujarnya.

Selama ini, memang ada aturan yang melarang kampanye di lingkungan pemerintah, sekolah, dan tempat atau acara ibadah. Salah satunya, pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Bunyinya:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sependek pengetahuan kami, aturan itu hanya mengikat buat PNS dalam rangkaian Pilkada Serentak.

Menurut pengamat politik dari UGM, Yogyakarta Arie Sujito, Gubernur Anies Baswedan tengah melakukan manuver politik.

Arie menjelaskan, dengan mengizinkan Amien Rais berceramah di Balai Kota Jakarta adalah manuver politik. Menurut Arie, Anies sadar risiko Amien akan melancarkan ceramah yang kontroversial dan Anies memilih membiarkan itu terjadi.

Menurutnya, jika Anies mengundang Amien Rais pasti sengaja. Arie menduga Anies sudah memperkirakan isinya apa. "Jadi artinya Anies menyampaikan kepada publik bahwa memfasilitasi Pak Amien itu tahu apa yang akan dibicarakan Pak Amien," kata Arie kepada detikcom, Kamis (26/4/2018).

Dalam beberapa waktu ini, Amien sudah berkoar-koar kontroversial hingga urusannya sampai ke polisi. Pertama soal penguasaan lahan, kedua soal partai setan. Soal partai setan ini berkembang urusannya ke penegak hukum.

Arie menduga Anies sengaja membiarkan Amien Rais menyampaikan ceramah berbau politik karena keduanya memang berasal dari kelompok politik yang sama.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-politik-anies

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pekerja asing tak harus bisa berbahasa Indonesia

- Sumur pengeboran minyak di Aceh Timur terbakar sulit dipadamkan

- Belajar dari kasus Setnov dan koruptor lainnya