Jakarta, CNN Indonesia -- Perwakilan demonstrasi pengemudi ojek online punya rumusan baru untuk tarif yang mereka inginkan. Mereka sepakat tarif per kilometer mencapai Rp3.200.

Tarif ini turun sedikit dari tuntutan awal pengemudi ojek online pada aksi terakhir di depan Istana Merdeka. Kala itu mereka mendesak perusahaan aplikator menetapkan tarif per kilometer sekitar Rp3.500 hingga Rp4.000.

"Kami menyertai usulan tarif dengan perinciannya," ucap Azas Tigor Nainggolan yang mendampingi Forum Peduli Pengemudi Transportasi Online Indonesia (FPTOI) di hadapan anggota Komisi V DPR, Senin (23/4).

Selain usulan tarif tersebut, FPTOI yang mewakili peserta aksi massa pengemudi ojek online juga punya beberapa poin tuntutan lain kepada Komisi V DPR RI yakni mendesak Presiden RI membuat regulasi dan/atau peraturan payung hukum untuk ojek online, merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, serta pengakuan transportasi online sebagai transportasi publik.

"Untuk UU No.22/2009, peraturan itu perlu diubah karena waktu dibuat teknologi belum berkembang seperti sekarang," ujar Tigor.

Ketua Komisi V DPR RI Ferry Djemi Francis mengatakan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari perwakilan ojek online yang datang. Ferry menilai polemik transportasi online ini sudah terlalu lama dan pemerintah lambat bergerak menanganinya.

"Ini kan persoalan lama, ini soal kebijakan afirmatif, kepedulian dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh tutup mata dan berlipat tangan," ucap Ferry.

Sebagai tindak lanjut, menurut Ferry, komisi yang dipimpinnya berencana memanggil Menteri Perhubungan pada esok hari untuk memecahkan masalah ojek online ini. (age)



https://www.cnnindonesia.com/teknolo...3200-kilometer

kenapa gak demo kantor aplikasinya ya, kan yg nentuin aplikasinya