- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dana CSR TELKOM Rp3,5 M untuk Gereja, Rp100 Juta untuk Masjid, Umat Islam Protes!
TS
soekirmandia
Dana CSR TELKOM Rp3,5 M untuk Gereja, Rp100 Juta untuk Masjid, Umat Islam Protes!
Dana CSR Telkom 3,5 M Untuk Gereja, 100 Juta Untuk Masjid, Umat Islam Protes!
Jum'at, 20 April 2018
Drektur Utama (Dirut) PT TELKOM Tbk, Alex J Sinaga
Faktakini.com, Jakarta - Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, sekitar 87 persen rakyat Indonesia adalah umat Islam.
Karena itu pembagian dana CSR Telkom yang sangat tidak proporsional yaitu Masjid hanya dapat 100 juta rupiah sementara
Gereja melimpah ruah dapat 3,5 Milyar terus menuai kecaman umat Islam.
Persoalan dana CSR yang dibagikan oleh PT Telkom Indonesia Tbk mendapat protes keras dari ormas Islam, jika sebelumnya PBNU, kali ini datang dari PP Muhammadiyah.
Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya meminta, PT Telkom proporsional dalam membagikan dana CSR untuk pembangunan masjid dan gereja. Bukan justru diskriminatif terhadap kepentingan ummat islam.
Dinilai Diskriminatif
"PT Telkom mencari hidup di tengah mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi bisnisnya tersebut, Telkom harus proporsional dalam membagi dana CSR. Maksudnya Proporsional itu, Telkom harus paham bahwa pasar Muslim yg besar itulah yang mesti dipupuk dan dihargai sesuai proporsinya," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (19/4/2018).
Dijelaskan Mustofa, posisi Telkom, bukan dalam rangka misi khusus terhadap agama tertentu. Namun BUMN ini wajib memberikan hak CSR pada semua pihak sesuai proporsinya. Jika tidak proporsional, maka akan menimbulkan gejolak.
Makna proporsional juga bukan berarti bahwa, penyaluran CSR tidak terkait dengan selera Dirutnya. Jika begitu, maka bisa jadi, yang mendapatkan jatah CSR, hanya pihak-pihak tertentu.
"Jika bagi-bagi dana CSR hanya sebatas selera Dirut, maka akan terjadi suatu waktu bahwa dana CSR hanya menguntungkan kepentingan kelompoknya. Termasuk kelompok agamanya," tegas dia.
Karena itu, dirinya menyarankan bahwa PT Telokm yang hidup dan mencari keuntungan di tengah mayoritas muslim, tentu harus memberikan dana CSR yang adil. Besaran 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, tentu BUKAN pembagian yang wajar. Itu diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia.
"Menurut saya, ini cenderung mirip bentuk lain dari penghinaan oleh pejabat publik kepada kelompok agama. Kebijakan seperti itu, benar-benar sangat merendahkan kelompok Muslim di NTT. Belum pernah saya dengar pejabat seperti ini, dalam melakukan kebijakan pembagian dana CSR," imbuhnya.
Ditanya untuk meredam gejolak umat, apakah Dirut PT Telkom harus dicopot? Mustofa mengatakan jika Presiden punya sensitifitas, sebaiknya pejabat seperti ini dinon aktifkan saja. Jangan sampai, tercemar gara-gara ulah segelintir orang yang tidak jelas motifnya apa.
Dia berkata, membangun negeri ini, memerlukan kontribusi banyak orang. Namun, merobohkan negeri ini, bisa diawali oleh satu orang. "Dinonaktifkan lebih dulu untuk diperiksa kemungkinan ada motif yang melatarbekakangi kebijakannya itu," ujar Mustofa.
Tidak hanya itu, jika ada indikasi kasus lain, posisi non-aktif yang bersangkutan sangat memungkinkan untuk diperiksa secara intensif. Jika dalam pemeriksaan memang terbukti ada indikasi kesengajaan melakukan diskriminasi, maka yang bersangkutan sebaiknya dipecat dan diganti dengan pejabat yang lebih baik.
"Sudah saatnya, Presiden melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang tidak mampu dan tidak mau bersama-sama membangun negeri ini. Apalagi jika indikasi ketidakmampuan menjadi bos di PT Telkom terbukti, lebih baik Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk merotasi yang bersangkutan," pintanya.(*)
Sumber:nhttps://m.timesindonesia.co.id/read/173576/20180419/131608/diduga-diskriminatif-muhammadiyah-minta-dirut-telkom-dipecat/
http://www.faktakini.com/2018/04/dan...ereja-100.html
MUI Minta Jokowi Copot Dirut Telkom, Jika Benar Ada Diskriminasi Soal Dana CSR
APRIL 18, 2018
Jakarta– Atas sikap diskriminatif PT Telkom dalam pembagian dana Corporate Social Responsibilty (CSR), kali ini protes dilayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika benar terjadi aksi diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telkom, hal itu sangat disayangkan.
Sebelumnya PBNU melalui Ketuanya, KH Marsudi Syuhud, juga melakukan kritik kepada Dirut PT Telkom Alex J Sinaga atas dugaan adanya diskriminasi dalam pembagian dana CSR. Kali ini Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain juga angkat bicara.
“Harusnya proporsional, kalau orang Islam 87 persen harusnya dia dapat 87 persen. Jangan orang islam banyak, tapi dapatnya sedikit, itu tidak proporsional, seperti penjajah aja itu,” kata Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Rabu (18/4).
Jika benar PT Telkom melakukan diskriminasi, Ustad Tengku mengatakan itu sama dengan Apartheid seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Belanda juga melakukan hal yang sama, semua kekayaan Indonesia diambil semua tapi untuk Indonesia sendiri hanya sedikit, menurut Ustad Tengku.
“Harusnya PT Telkom melakukan proporsional aja, jangan dibeda-bedakan. Masa Telkom jadi sebodoh itu,” ujarnya.
Ditambahkan oleh Ustadz Tengku, pelanggan Telkom itu mayoritas adalah orang Islam. Tindakan diskrimintaif yang dilakukan oleh Telkom itu sangat memalukan.
“Kalau begitu dia tidak mengerti Pancasila. Dan jika benar itu terjadi Telkom melakukan diskriminasi, maka saya meminta Jokowi agar Dirut Telkom harus dipecat. Kalau tidak ini akan berbahaya. Indonesia itu tidak membeda-bedakan ras, suku, Agama dan antar golongan,” pinta Ustad Tengku
Sebelumnya sejumlah Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keadilan (MPK), melakukan aksi di Gedung Kementerian BUMN dan Istana Negara. Mereka mengatakan PT Telkom telah melakukan diskriminasi dana CSR, mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT yang menghabiskan dana sampai Rp3,95 miliar.
“Begitu juga pemberian bantuan untuk salah satu rumah ibadah di daerah NTT yang menggunakan anggaran Rp3,5 miliar,” kata Koordinator MPK Jamal dalam siaran persnya, Selasa (17/4/2018).
Sementara itu, bantuan untuk Masjid Raya Mujahidin Pontianak hanya senilai Rp100 juta. Berbeda dengan pembangunan Gereja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah.
“Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional,” ujar dia.
Ketidakadilan ini, menurut dia, bisa berdampak pada berkembangnya isu SARA di lingkungan masyarakat. Menurut dia, berpotensi muncul kecemburuan sosial karena bantuan keagamaan dari PT Telkom ini.
“Jangan sampai persoalan diskriminasi dana CSR BUMN ini dibiarkan,” tambah Jamal.
http://www.gagasanindonesia.com/mui-...-dana-csr.html
Diduga Diskriminatif, Muhammadiyah Minta Dirut Telkom Dipecat
19-04-2018 - 13:16
Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya (FOTO: motivatorkreatif)
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persoalan dana CSR yang dibagikan oleh PT Telkom Indonesia Tbk mendapat protes keras dari ormas Islam, jika sebelumnya PBNU, kali ini datang dari PP Muhammadiyah.
Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya meminta, PT Telkom proporsional dalam membagikan dana CSR untuk pembangunan masjid dan gereja. Bukan justru diskriminatif terhadap kepentingan ummat islam.
"PT Telkom mencari hidup di tengah mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi bisnisnya tersebut, Telkom harus proporsional dalam membagi dana CSR. Maksudnya Proporsional itu, Telkom harus paham bahwa pasar Muslim yg besar itulah yang mesti dipupuk dan dihargai sesuai proporsinya," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (19/4/2018).
Dijelaskan Mustofa, posisi Telkom, bukan dalam rangka misi khusus terhadap agama tertentu. Namun BUMN ini wajib memberikan hak CSR pada semua pihak sesuai proporsinya. Jika tidak proporsional, maka akan menimbulkan gejolak.
Makna proporsional juga bukan berarti bahwa, penyaluran CSR tidak terkait dengan selera Dirutnya. Jika begitu, maka bisa jadi, yang mendapatkan jatah CSR, hanya pihak-pihak tertentu.
"Jika bagi-bagi dana CSR hanya sebatas selera Dirut, maka akan terjadi suatu waktu bahwa dana CSR hanya menguntungkan kepentingan kelompoknya. Termasuk kelompok agamanya," tegas dia.
Karena itu, dirinya menyarankan bahwa PT Telokm yang hidup dan mencari keuntungan di tengah mayoritas muslim, tentu harus memberikan dana CSR yang adil. Besaran 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, tentu BUKAN pembagian yang wajar. Itu diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia.
"Menurut saya, ini cenderung mirip bentuk lain dari penghinaan oleh pejabat publik kepada kelompok agama. Kebijakan seperti itu, benar-benar sangat merendahkan kelompok Muslim di NTT. Belum pernah saya dengar pejabat seperti ini, dalam melakukan kebijakan pembagian dana CSR," imbuhnya.
Ditanya untuk meredam gejolak umat, apakah Dirut PT Telkom harus dicopot? Mustofa mengatakan jika Presiden punya sensitifitas, sebaiknya pejabat seperti ini dinon aktifkan saja. Jangan sampai, tercemar gara-gara ulah segelintir orang yang tidak jelas motifnya apa.
Dia berkata, membangun negeri ini, memerlukan kontribusi banyak orang. Namun, merobohkan negeri ini, bisa diawali oleh satu orang. "Dinonaktifkan lebih dulu untuk diperiksa kemungkinan ada motif yang melatarbekakangi kebijakannya itu," ujar Mustofa.
Tidak hanya itu, jika ada indikasi kasus lain, posisi non-aktif yang bersangkutan sangat memungkinkan untuk diperiksa secara intensif. Jika dalam pemeriksaan memang terbukti ada indikasi kesengajaan melakukan diskriminasi, maka yang bersangkutan sebaiknya dipecat dan diganti dengan pejabat yang lebih baik.
"Sudah saatnya, Presiden melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang tidak mampu dan tidak mau bersama-sama membangun negeri ini. Apalagi jika indikasi ketidakmampuan menjadi bos di PT Telkom terbukti, lebih baik Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk merotasi yang bersangkutan," pintanya
https://m.timesindonesia.co.id/read/...elkom-dipecat/
Ketua PB NU: Pembagian CSR Telkom Jangan Diskriminatif
17 April 2018 [url=http://koranmetro.com/detailpost/ketua-pb-nu-pembagian-csr-telkom-jangan-diskriminatif#comments] [/url]
Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud.
JAKARTA, KORANMETRO.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengkritik keras PT Telkom Indonesia yang dinilai bersikap diskrimininatif dalam pembagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Indonesia.
Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mengatakan, perusahaan milik negara yang saat ini dikomandoi oleh Alex J. Sinaga terkesan tidak adil. Marsudi menilai, secara moral kebangsaan hal tersebut tidak boleh dibeda-bedakan.
"Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu. Memang orang Islam tidak ada yang kapabel di bidang-bidang itu, kan juga tidak, pasti banyak. Yang penting jangan melakukan diskriminasi karena golongannya," kata Marsudi di Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Menurut Marsudi, Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN harus segera mengambil sikap tegas termasuk segera mencopot Alex Sinaga sebagai Dirut PT Telkom dan tidak memilih kembali dalam RUPS nantinya.
Apalagi kata dia, beberapa waktu lalu mahasiswa dan pemuda sudah mulai menyampaikan tuntutan dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung PT Telkom. Mahasiswa memprotes sikap Dirut PT Telkom Alex Sinaga yang diduga melakukan penyelewengan dana CSR untuk kepentingan kelompok-kelompoknya.
Marsudi menambahkan, aksi itu harus diapresiasi sebab mahasiswa menilai, Alex Sinaga pilih kasih dalam menyalurkan bantuan keagamaan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu terjadinya konflik SARA di masyarakat.
"Sebagai mahasiswa, tulang punggung pemilik bangsa ke depan itu mahasiswa, apa saja harus kritis," pungkasnya.
http://koranmetro.com/detailpost/ket...-diskriminatif
------------------------
Hampir semua Ormas Islam yang besar: NU, Muhammadiyah dan MUI plus DPR sepakat bahwa sikap Pimpinan TELKOM dalam pembagian CSR perusahaannya itu bersifat diskriminatif dan membahayakan kerukunan beragama di Indonesia, layak Pimpinan TELKOM itu dipecat. Kayaknya sulit bagi Jokowi untuk menampik keinginan ini, sebab, konsekwensinya cukup berat di tahun politik seperti saat ini. Membiarkan saja tetap Dirut Telkom itu memimpin, berarti Pemerintah setuju dengan sikap diskriminatif terhadap umat Islam seperti yang dilakukan pihak Telkom itu. nah, lhoooo ...
Jum'at, 20 April 2018
Drektur Utama (Dirut) PT TELKOM Tbk, Alex J Sinaga
Faktakini.com, Jakarta - Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, sekitar 87 persen rakyat Indonesia adalah umat Islam.
Karena itu pembagian dana CSR Telkom yang sangat tidak proporsional yaitu Masjid hanya dapat 100 juta rupiah sementara
Gereja melimpah ruah dapat 3,5 Milyar terus menuai kecaman umat Islam.
Persoalan dana CSR yang dibagikan oleh PT Telkom Indonesia Tbk mendapat protes keras dari ormas Islam, jika sebelumnya PBNU, kali ini datang dari PP Muhammadiyah.
Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya meminta, PT Telkom proporsional dalam membagikan dana CSR untuk pembangunan masjid dan gereja. Bukan justru diskriminatif terhadap kepentingan ummat islam.
Dinilai Diskriminatif
"PT Telkom mencari hidup di tengah mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi bisnisnya tersebut, Telkom harus proporsional dalam membagi dana CSR. Maksudnya Proporsional itu, Telkom harus paham bahwa pasar Muslim yg besar itulah yang mesti dipupuk dan dihargai sesuai proporsinya," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (19/4/2018).
Dijelaskan Mustofa, posisi Telkom, bukan dalam rangka misi khusus terhadap agama tertentu. Namun BUMN ini wajib memberikan hak CSR pada semua pihak sesuai proporsinya. Jika tidak proporsional, maka akan menimbulkan gejolak.
Makna proporsional juga bukan berarti bahwa, penyaluran CSR tidak terkait dengan selera Dirutnya. Jika begitu, maka bisa jadi, yang mendapatkan jatah CSR, hanya pihak-pihak tertentu.
"Jika bagi-bagi dana CSR hanya sebatas selera Dirut, maka akan terjadi suatu waktu bahwa dana CSR hanya menguntungkan kepentingan kelompoknya. Termasuk kelompok agamanya," tegas dia.
Karena itu, dirinya menyarankan bahwa PT Telokm yang hidup dan mencari keuntungan di tengah mayoritas muslim, tentu harus memberikan dana CSR yang adil. Besaran 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, tentu BUKAN pembagian yang wajar. Itu diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia.
"Menurut saya, ini cenderung mirip bentuk lain dari penghinaan oleh pejabat publik kepada kelompok agama. Kebijakan seperti itu, benar-benar sangat merendahkan kelompok Muslim di NTT. Belum pernah saya dengar pejabat seperti ini, dalam melakukan kebijakan pembagian dana CSR," imbuhnya.
Ditanya untuk meredam gejolak umat, apakah Dirut PT Telkom harus dicopot? Mustofa mengatakan jika Presiden punya sensitifitas, sebaiknya pejabat seperti ini dinon aktifkan saja. Jangan sampai, tercemar gara-gara ulah segelintir orang yang tidak jelas motifnya apa.
Dia berkata, membangun negeri ini, memerlukan kontribusi banyak orang. Namun, merobohkan negeri ini, bisa diawali oleh satu orang. "Dinonaktifkan lebih dulu untuk diperiksa kemungkinan ada motif yang melatarbekakangi kebijakannya itu," ujar Mustofa.
Tidak hanya itu, jika ada indikasi kasus lain, posisi non-aktif yang bersangkutan sangat memungkinkan untuk diperiksa secara intensif. Jika dalam pemeriksaan memang terbukti ada indikasi kesengajaan melakukan diskriminasi, maka yang bersangkutan sebaiknya dipecat dan diganti dengan pejabat yang lebih baik.
"Sudah saatnya, Presiden melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang tidak mampu dan tidak mau bersama-sama membangun negeri ini. Apalagi jika indikasi ketidakmampuan menjadi bos di PT Telkom terbukti, lebih baik Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk merotasi yang bersangkutan," pintanya.(*)
Sumber:nhttps://m.timesindonesia.co.id/read/173576/20180419/131608/diduga-diskriminatif-muhammadiyah-minta-dirut-telkom-dipecat/
http://www.faktakini.com/2018/04/dan...ereja-100.html
MUI Minta Jokowi Copot Dirut Telkom, Jika Benar Ada Diskriminasi Soal Dana CSR
APRIL 18, 2018
Jakarta– Atas sikap diskriminatif PT Telkom dalam pembagian dana Corporate Social Responsibilty (CSR), kali ini protes dilayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika benar terjadi aksi diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telkom, hal itu sangat disayangkan.
Sebelumnya PBNU melalui Ketuanya, KH Marsudi Syuhud, juga melakukan kritik kepada Dirut PT Telkom Alex J Sinaga atas dugaan adanya diskriminasi dalam pembagian dana CSR. Kali ini Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain juga angkat bicara.
“Harusnya proporsional, kalau orang Islam 87 persen harusnya dia dapat 87 persen. Jangan orang islam banyak, tapi dapatnya sedikit, itu tidak proporsional, seperti penjajah aja itu,” kata Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Rabu (18/4).
Jika benar PT Telkom melakukan diskriminasi, Ustad Tengku mengatakan itu sama dengan Apartheid seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Belanda juga melakukan hal yang sama, semua kekayaan Indonesia diambil semua tapi untuk Indonesia sendiri hanya sedikit, menurut Ustad Tengku.
“Harusnya PT Telkom melakukan proporsional aja, jangan dibeda-bedakan. Masa Telkom jadi sebodoh itu,” ujarnya.
Ditambahkan oleh Ustadz Tengku, pelanggan Telkom itu mayoritas adalah orang Islam. Tindakan diskrimintaif yang dilakukan oleh Telkom itu sangat memalukan.
“Kalau begitu dia tidak mengerti Pancasila. Dan jika benar itu terjadi Telkom melakukan diskriminasi, maka saya meminta Jokowi agar Dirut Telkom harus dipecat. Kalau tidak ini akan berbahaya. Indonesia itu tidak membeda-bedakan ras, suku, Agama dan antar golongan,” pinta Ustad Tengku
Sebelumnya sejumlah Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keadilan (MPK), melakukan aksi di Gedung Kementerian BUMN dan Istana Negara. Mereka mengatakan PT Telkom telah melakukan diskriminasi dana CSR, mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT yang menghabiskan dana sampai Rp3,95 miliar.
“Begitu juga pemberian bantuan untuk salah satu rumah ibadah di daerah NTT yang menggunakan anggaran Rp3,5 miliar,” kata Koordinator MPK Jamal dalam siaran persnya, Selasa (17/4/2018).
Sementara itu, bantuan untuk Masjid Raya Mujahidin Pontianak hanya senilai Rp100 juta. Berbeda dengan pembangunan Gereja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah.
“Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional,” ujar dia.
Ketidakadilan ini, menurut dia, bisa berdampak pada berkembangnya isu SARA di lingkungan masyarakat. Menurut dia, berpotensi muncul kecemburuan sosial karena bantuan keagamaan dari PT Telkom ini.
“Jangan sampai persoalan diskriminasi dana CSR BUMN ini dibiarkan,” tambah Jamal.
http://www.gagasanindonesia.com/mui-...-dana-csr.html
Diduga Diskriminatif, Muhammadiyah Minta Dirut Telkom Dipecat
19-04-2018 - 13:16
Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya (FOTO: motivatorkreatif)
Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya meminta, PT Telkom proporsional dalam membagikan dana CSR untuk pembangunan masjid dan gereja. Bukan justru diskriminatif terhadap kepentingan ummat islam.
"PT Telkom mencari hidup di tengah mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi bisnisnya tersebut, Telkom harus proporsional dalam membagi dana CSR. Maksudnya Proporsional itu, Telkom harus paham bahwa pasar Muslim yg besar itulah yang mesti dipupuk dan dihargai sesuai proporsinya," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (19/4/2018).
Dijelaskan Mustofa, posisi Telkom, bukan dalam rangka misi khusus terhadap agama tertentu. Namun BUMN ini wajib memberikan hak CSR pada semua pihak sesuai proporsinya. Jika tidak proporsional, maka akan menimbulkan gejolak.
Makna proporsional juga bukan berarti bahwa, penyaluran CSR tidak terkait dengan selera Dirutnya. Jika begitu, maka bisa jadi, yang mendapatkan jatah CSR, hanya pihak-pihak tertentu.
"Jika bagi-bagi dana CSR hanya sebatas selera Dirut, maka akan terjadi suatu waktu bahwa dana CSR hanya menguntungkan kepentingan kelompoknya. Termasuk kelompok agamanya," tegas dia.
Karena itu, dirinya menyarankan bahwa PT Telokm yang hidup dan mencari keuntungan di tengah mayoritas muslim, tentu harus memberikan dana CSR yang adil. Besaran 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, tentu BUKAN pembagian yang wajar. Itu diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia.
"Menurut saya, ini cenderung mirip bentuk lain dari penghinaan oleh pejabat publik kepada kelompok agama. Kebijakan seperti itu, benar-benar sangat merendahkan kelompok Muslim di NTT. Belum pernah saya dengar pejabat seperti ini, dalam melakukan kebijakan pembagian dana CSR," imbuhnya.
Ditanya untuk meredam gejolak umat, apakah Dirut PT Telkom harus dicopot? Mustofa mengatakan jika Presiden punya sensitifitas, sebaiknya pejabat seperti ini dinon aktifkan saja. Jangan sampai, tercemar gara-gara ulah segelintir orang yang tidak jelas motifnya apa.
Dia berkata, membangun negeri ini, memerlukan kontribusi banyak orang. Namun, merobohkan negeri ini, bisa diawali oleh satu orang. "Dinonaktifkan lebih dulu untuk diperiksa kemungkinan ada motif yang melatarbekakangi kebijakannya itu," ujar Mustofa.
Tidak hanya itu, jika ada indikasi kasus lain, posisi non-aktif yang bersangkutan sangat memungkinkan untuk diperiksa secara intensif. Jika dalam pemeriksaan memang terbukti ada indikasi kesengajaan melakukan diskriminasi, maka yang bersangkutan sebaiknya dipecat dan diganti dengan pejabat yang lebih baik.
"Sudah saatnya, Presiden melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang tidak mampu dan tidak mau bersama-sama membangun negeri ini. Apalagi jika indikasi ketidakmampuan menjadi bos di PT Telkom terbukti, lebih baik Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk merotasi yang bersangkutan," pintanya
https://m.timesindonesia.co.id/read/...elkom-dipecat/
Ketua PB NU: Pembagian CSR Telkom Jangan Diskriminatif
17 April 2018 [url=http://koranmetro.com/detailpost/ketua-pb-nu-pembagian-csr-telkom-jangan-diskriminatif#comments] [/url]
Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud.
JAKARTA, KORANMETRO.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengkritik keras PT Telkom Indonesia yang dinilai bersikap diskrimininatif dalam pembagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat Indonesia.
Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mengatakan, perusahaan milik negara yang saat ini dikomandoi oleh Alex J. Sinaga terkesan tidak adil. Marsudi menilai, secara moral kebangsaan hal tersebut tidak boleh dibeda-bedakan.
"Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu. Memang orang Islam tidak ada yang kapabel di bidang-bidang itu, kan juga tidak, pasti banyak. Yang penting jangan melakukan diskriminasi karena golongannya," kata Marsudi di Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Menurut Marsudi, Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN harus segera mengambil sikap tegas termasuk segera mencopot Alex Sinaga sebagai Dirut PT Telkom dan tidak memilih kembali dalam RUPS nantinya.
Apalagi kata dia, beberapa waktu lalu mahasiswa dan pemuda sudah mulai menyampaikan tuntutan dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung PT Telkom. Mahasiswa memprotes sikap Dirut PT Telkom Alex Sinaga yang diduga melakukan penyelewengan dana CSR untuk kepentingan kelompok-kelompoknya.
Marsudi menambahkan, aksi itu harus diapresiasi sebab mahasiswa menilai, Alex Sinaga pilih kasih dalam menyalurkan bantuan keagamaan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu terjadinya konflik SARA di masyarakat.
"Sebagai mahasiswa, tulang punggung pemilik bangsa ke depan itu mahasiswa, apa saja harus kritis," pungkasnya.
http://koranmetro.com/detailpost/ket...-diskriminatif
------------------------
Hampir semua Ormas Islam yang besar: NU, Muhammadiyah dan MUI plus DPR sepakat bahwa sikap Pimpinan TELKOM dalam pembagian CSR perusahaannya itu bersifat diskriminatif dan membahayakan kerukunan beragama di Indonesia, layak Pimpinan TELKOM itu dipecat. Kayaknya sulit bagi Jokowi untuk menampik keinginan ini, sebab, konsekwensinya cukup berat di tahun politik seperti saat ini. Membiarkan saja tetap Dirut Telkom itu memimpin, berarti Pemerintah setuju dengan sikap diskriminatif terhadap umat Islam seperti yang dilakukan pihak Telkom itu. nah, lhoooo ...
0
28.9K
158
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan