PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI secara resmi mencabut izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Diskotek Exotic yang berada di Jalan Jayakarta Dalam nomor 72A, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Juru Bicara diskotek Exotic, Tete Martadilaga, menilai pencabutan izin itu penuh dengan muatan politis. Pihaknya akan melakukan rapat pimpinan untuk menentukan sikap, mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ini yang kami soroti, Pemprov tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara,” kata Tete, Kamis (19/4)

Pencabutan izin diskotek Exotic berawal dari seorang pria ditemukan tewas di tempat hiburan yang berlokasi di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (1/4). Pria bernama Sudirman, 47, tewas diduga karena over dosis (OD) usai mengkonsumsi narkoba.

Pun demikian, pihak rumah sakit tempat Sudirman itu dibawa tidak memberikan keterangan penyebab kematiannya. Alasannya pihak keluarga tidak bersedia di autopsi. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta kemudian memberikan saran ke Pemprov DKI untuk mencabut izin TDUP diskotek Exotic lantaran diduga jadi tempat peredaran narkoba.

Tete menegaskan, mestinya Anies Baswedan menjatuhkan sanksi setelah dikeluarkan hasil visum et repertum jasad Sudirman, pengunjung yang mati karena OD itu. "Hasil visum kan belum ada, ini sudah langsung dicabut izinnya," kata Tete

Tete mengatakan usai pencabutan izin ini, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan untuk menentukan sikap. Ia mengaku tak menutup kemungkinan akan menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami sebenarnya maunya nurut sama Pemprov. Surat (pencabutan izin TDUP) itu kan produk hukum. Atau nanti (gugat) lewat PTUN,” kata Tete. (OL-5)

http://www.mediaindonesia.com/read/d...at-pemprov-dki

Seharusnya sih setelah ada bukti yg sah baru ditutup dgn melibatkan polisi/bnn. contoh: polisi menetapkan si pengunjung tersangka narkoba, atau polisi grebek diskotik karna info narkoba/psk.