tirto.id - Persaudaraan Pekerja Muslim
Indonesia (PPMI) menilai motif pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres)
No.20/2018 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing terkesan mengakomodir
kepentingan tenaga kerja asal Cina.
Ketua Umum PPMI, Syahganda Nainggolan
mengatakan, pekerja Cina yang masuk ke
Indonesia itu adalah buruh dan mereka tidak
bisa berbahasa Indonesia. Hal tersebut
dipermudah karena ada beberapa
persyaratan yang dihilangkan dalam Perpres
No.20/2018.
Seperti, syarat kompetensi, kemampuan
Bahasa Indonesia, perizinan dan rasio 1:10.
Yang dimaksud dengan rasio 1:10 adalah
pengusaha wajib mempekerjakan 10 tenaga
kerja dalam negeri untuk satu tenaga kerja
asing yang masuk ke Indonesia.
Padahal, kata Syahganda, awalnya semua
syarat itu berlaku dalam Perpres
No.72/2013. "Kalau unskilled labour tetap
boleh, maksudnya ada klausul kalau orang
datang langsung ke sini, dia sekaligus belajar
bahasa Indonesia, tapi Perpres sekarang
enggak," ucap Syahganda di Jakarta pada
Selasa (17/4/2018).
Baca juga: KSPI Kritik Hilangnya Beberapa
Syarat Tenaga Kerja Asing di Pepres
Menurut dia, alasan pemerintah
memberikan kemudahan TKA Cina karena
terikat perjanjian timbal balik terkait adanya
investasi Cina yang masuk ke Indonesia.
Pasalnya, kata Syahganda, Perpres
No.20/2018 ini digodok bersamaan dengan
kunjungan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan ke
Cina yang menurutnya untuk menyepakati
perjanjian tersebut.
"Ada saat bersamaan, saat Pak Luhut datang
ke Cina minta investasinya tuh 10 miliar
dolar AS untuk masuk ke Indonesia bagian
timur," sebut Syahganda.
Padahal, menurut dia, bantuan investasi
Cina adalah sebuah ancaman karena sudah
terbukti di beberapa negara.
"Cina itu investasinya berbau trap
[perangkap]. Cina itu berinvestasi di seluruh
dunia, agar pemerintah berutang dan dia
ambil aset negara. Cina berdasarkan
pengalaman di Srilanka, Pakistan, Zimbabwe,
Darwin Australia, itu dia mengambil alih,"
terang Syahganda.
Baca juga: Benarkah Tenaga Kerja Asing
Mudah Masuk Indonesia?
Sehingga, ia menilai Indonesia berpotensi
mengalami kerugian dalam dua hal, yaitu
keamanan aset negara, dan mengancam
tenaga kerja.
"Memudahkan TKA Cina masuk ke
Indonesia, karena semua kan yang paling
banyak kebutuhan tenaga kerja Cina (untuk
unskilled), kalau yang barat kan dari dulu
enggak ngejar untuk level-level unskilled
labour (buruh industri)," ujar Syahganda.
Sementara TKA dari barat, kata dia, biasanya
masuk di bidang pekerjaan yang memiliki
ketrampilan ahli, seperti pebisnis, manager
dan general manager.
Ia menyebutkan, Cina dan Indonesia sama-
sama memiliki kelebihan tenaga kerja
tamatan SMA ke bawah hingga SD. "Kita 50
persen tamatan SD, jadi kita beradu. Kita ini
bukan saling berkomparatif, tapi
kompetitor. Jadi, kami menolak. Spiritnya
bukan melindungi kerja dalam negeri dan
meningkatkan penyerapan tenaga kerja,"
kata Syahganda.
Baca juga: Jokowi Meneken Perpres Soal
Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Syahganda kemudian menagih janji Presiden
Joko Widodo yang berjanji menyediakan 10
juta lapangan pekerjaan dalam 5 tahun pada
masa kampanyenya di Pilpres 2014. Artinya,
dalam per tahun menyediakan sekitar 2 juta
pekerjaan.
Namun, kata dia, tahun ini baru ada 1,17
juta yang terserap. Dari 1,17 juta itu, ada
500 ribu tenaga kerja formal. Sisanya,
pekerja informal.
"Jadi pengangguran akan makin tambah
kalau pemerintah membebaskan yang Cina
masuk. Menurut saya, kalau gitu cari
investasi-investasi dari negara-negara yang
enggak maksa masukin tenaga kerja mereka,
seperti Jepang, Amerika, Singapura," kata
Syahganda.

https://tirto.id/ppmi-nilai-perpres-tenaga-kerja-asing-untungkan-buruh-cina-cHWE



jokowi mantapnye
thank indon