Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman menolak langkah Gubernur Anies Baswedan melepas kepemilikan saham 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk.

Prabowo meyakini, langkah tersebut tidak rasional mengingat deviden tahun 2017 mencapai Rp 37 miliar. Di sisi lain, DKI belum memiliki sumber pendapatan di sektor lain.

"Saya memang tidak setuju, karena buat apa? Menguntungkan kok untuk DKI memiliki saham di sana," kata Prabowo, di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).

Menurut politisi Gerindra itu, eksekutif tidak bisa begitu saja menjual saham di Delta tanpa persetujuan DPRD. Dia meminta gubernur menaati ketentuan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada legislatif.

Dia menilai, eksekutif tidak memiliki kewenangan mutlak melepas saham karena hal itu termasuk dari aset daerah. Tanpa persetujuan DPRD, eksekutif justru melanggar perundang-undangan menjual saham di Delta.

"Sampai sekarang Komisi B belum menerima usulan dari gubernur mengenai langkah itu. Mereka harus melalui persetujuan legislatif dulu sebagaimana ketentuan dalam UU Pemda dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD," bebernya.

Prabowo melanjutkan, jika eksekutif berkukuh menjual saham di Delta, selaku produsen yang memproduksi minuman beralkohol, lebih baik dilepas ke BUMD agar Pemprov DKI bisa melakukan pengawasan terhadap peredaran miras di Ibu Kota.

"Harus dikaji secara mendalam mengenai langkah itu, sebab Perda No 8/ 2007 tentang Ketertiban Umum mengatur minuman beralkohol hanya boleh diperjualbelikan dengan izin pejabat berwenang. Kalau memang penting, dan DPRD nantinya setuju, lebih baik dilepas ke BUMD," katanya.



Anies: Jakarta lebih membutuhkan air bersih daripada air keras