Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Joko Susanto, menilai munculnya gerakan baju kaos #2019 Ganti Presiden, yang masih viral di media sosial (Medsos) merupakan bentuk ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Gerakan itu datang seperti air bah di Medsos, karena publik menilai pemerintah tidak mampu membawa Indonesia pada kondisi lebih baik,” kata Joko Susanto, ketika dihubungi Waspada, Senin (9/4), menanggapi T-Shirt #2019 Ganti Presiden.

Begitu pun Joko Susanto berharap gerakan dari akar rumput tersebut tidak sampai menjadi alat kepentingan politik orang tertentu. Sebab, hal ini menurutnya akan menambah kegaduhan yang dapat mengusik persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena itu, komunikasi politik yang dibangun menanggapi situasi ini sebaiknya santun dan bermartabat. Respons saling serang tidak akan memberi solusi, melainkan hanya menambah kegaduhan. Apalagi saat ini merupakan tahun politik, yang memiliki kerawanan tinggi memicu kegaduhan.

Joko Susanto berharap Presiden Jokowi juga tidak berlebihan menanggapi gerakan warga. ”Presiden tidak perlu panik berlebih. Tapi ambillah hikmah dari gerakan ini untuk meningkatkan kinerja setahun ke depan,” sarannya.

Kalau dilihat di media, kata Joko, respon Presiden Jokowi, menanggapi maraknya tagar #2019 Presiden Baru dan #Ganti Presiden 2019, tampak sangat panik. Harusnya ini tidak perlu terjadi. Harusnya ini menjadi bahan evaluasi Presiden untuk meningkatkan kinerja sebagaimana pernah ia janjikan ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2014 lalu.

Joko Susanto mengatakan, gerakan akar rumput ini muncul bukan tanpa sebab. ”Saya pikir ini akumulasi ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintah,” tegasnya.

Misalnya di bidang penegakan hukum dan bidang ekonomi. Banyak survey menyatakan publik tidak puas. Seperti dilansir hasil Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, menyebutkan bahwa masyarakat tidak puas atas kinerja kementerian di dua bidang di atas.

Hal serupa juga dinyatakan publik, bahwa mereka tidak puas atas kinerja bidang politik, hukum dan keamanan.

Belum lagi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), impor beras, serta kenaikan tarif dasar listrik dan gas. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi dalam satu tahun ke depan. Saya pikir pemerintah harus memulihkan kepercayaan publik,’’ sebutnya.(m49/C)

kolam

2019 ganti plonga plongo
2019 presiden baru