Jakarta- Isu sapu bersih loyalis Anis Matta mencuat setelah Fahri Hamzah melemparkan cuitan.
Isu ini menuai pro dan kontra dari internal PKS sendiri.

"Ada pembersihan (loyalis Anis Matta) tapi begitu, metodenya nggak terbuka. Jadi orang dipecat-pecat gitu. Disapu bersih di seluruh Indonesia," kata Fahri saat ditemui digedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Tudingan sapu bersih ini disebut karena Presiden PKS Sohibul Iman takut tersaingi dengan Anis. Sohibul dan Anis masuk kandidat PKS sebagai capres/cawapres.

Namun pendukung Anis sudah masif mensosialisasikan eks Presiden PKS itu sebagai capres.
Fahri menuding Sohibul tak ingin ada 'matahari kembar' di DPP PKS.

Ada sejumlah loyalis Anis yang disebut dipecat dari posisi strategis PKS. Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sumatera Selatan Erza Saladin.

Pemecatan itu membuat sejumlah kader daerah PKS meradang. Bahkan Ketua DPD PKS Banyuasin Ilham Hadi meminta Sohibul sebagai pimpinan partai memberikan klarifikasi.

"Dalam penjelasannya, kami bersama 11 ketua DPD merasa belum menemukan alasan yang membenarkan diberhentikannya dari Ketua DPW PKS Sumsel, apakah itu bentuk pelanggaran AD/ART atau pelanggaran lainnya," ucap Ilham.

PKS pun membantah tuduhan adanya bersih-bersih loyalis Anis Matta di PKS. Pergantian Erza disebut sebagai rotasi biasa di tubuh partai.

"Kalau di kita pergantian biasa, bahwa kemudian di namai macam-macam terserah aja. Saya aja sudah berapa kali ganti terus di DPP," ujar Ketua Bidang Humas PKS Ledia Hanifa.

PKS pun membantah tudingan yang dilempar Fahri. Menurut Ledia, pergantian pengurus bukan bertujuan bersih-bersih, melainkan untuk optimalisasi mesin partai.

"Kita kan mau menghidupkan mesin untuk pilkada dan pilpres. Jadi ada ukuran kinerja, kita kan punya ketercapaian. Lalu ada progres, kira-kira bisa ikuti apa nggak," sebutnya.

Sementara itu, loyalis Anis lainnya, Mahfudz Siddiq, mengkritik kebijakan DPP PKS yang memecat sejumlah pimpinan wilayah.

Dia menilai hal ini akan mengganggu persiapan PKS dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Aneh aja. Sedang hadapi Pilkada 2018 dan akan hadapi Pemilu 2019 malah sibuk memecat pimpinan wilayah. Kalaupun nggak ada resistensi, itu tetap ganggu soliditas di bawah," kata Mahfudz.

Apalagi ada resistensi, karena ada penilaian di lapangan bahwa penggantian sepihak dan mendadak tersebut menabrak aturan dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART," sambungnya.

Mahfudz lalu menyebut gejolak di PKS ini justru akan menguntungkan Jokowi di Pilpres 2019.
PKS diketahui merupakan oposisi yang setia mengikuti lawan politik Jokowi, Partai Gerindra.

"Makin lemah PKS ya makin untung Jokowi dalam Pilpres 2019. Saran saya, sebagai kader PKS, sudahlah DPP fokus membantu wilayah-wilayah dalam pemenangan pilkada dan pemilu 2019. Banyak keluhan di bawah yang belum didengar dan direspons oleh DPP," beber anggota DPR ini.

Isu sapu bersih loyalis Anis Matta pun ditanggapi Ketua DPP PKS Nasir Djamil.
Dia mengatakan mereka yang duduk dalam struktur kepengurusan DPP PKS saat ini pastinya sudah disepakati seluruh unsur partai.

Seorang pimpinan PKS disebut punya pertimbangan untuk memberi anggotanya jabatan.

Kalau kemudian ketika pimpinan ini dijabat seseorang, lalu gerbong yang lain tidak terangkut, sedikit yang terangkut karena sudah ada penumpang-penumpang lainnya.

Karena, gerbong sebelumnya itu nggak bisa kemudian diangkat atau dipindahi ke gerbong yang baru ini. Biasa itu," ucap Nasir.

Dia juga berharap seluruh kader PKS bisa berkonsolidasi. Nasir meminta gejolak yang tengah terjadi di PKS tidak mengganggu jalannya mesin partai.

"Seharusnya ini adalah konsolidasi. Jadi perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar itu sebaiknya dihindari. Jadi kebisingan-kebisingan yang ada di sepanjang jalan itu tidak boleh mengganggu perjalanan kita," harap anggota Komisi III DPR itu.

Tak hanya soal pemecatan loyalis Anis, Fahri Hamzah juga mengungkit bagaimana sikap PKS yang kurang menghargai Anis setelah tidak lagi menjadi pimpinan PKS.

Politikus yang tengah berseteru dengan PKS itu menyebut partai ini seakan 'membuang' mantan pimpinannya.

Setelah turun dari posisi Presiden PKS, Anis tak mendapat jabatan strategis.
Anis mendapat posisi Ketua Bidang Kerja Sama Internasional.

Padahal Anis disebut telah banyak berjasa membangun partai setelah pimpinan sebelumnya,Luthfi Hasan Ishaaq, terseret kasus korupsi.

"Seperti ketika Anis Matta dulu sukses menyelamatkan partai, tiba-tiba dia tidak ada jabatan. Di kasihlah satu tempat yang kalau didalam Orde Baru dulu itu istilahnya itu 'didubeskan'," tuding Fahri.

Fahri menyebut cara 'didubeskan' ini adalah gaya Orde Baru. Bila ada yang membuat marah pimpinan, pejabat tertentu akan dicopot dari posisi strategis dan sebagai gantinya dipindah menjadi duta besar (dubes).

"Dan semua tindakan DPP sekarang itu spesifik sifatnya itu (didubeskan)," ucapnya.

Wasekjen PKS Abdul Hakim pun menegaskan tidak ada pengkotak-kotakan dalam sistem partainya.
Dengan memakai istilah, dia meminta tiap faksi partai tidak salingsikut."Sesama bus kota jangan saling mendahului. Berlombalah secara sportif untuk Indonesia yang lebih baik.

Semua bekerja untuk suatu misi perjuangan sesuai visi 2020, menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara," tuturnya.

Meski begitu, Fahri masih menilai pemecatan terhadap sejumlah pengurus partai daerah adalah cara politis PKS.

Dia menyatakan pemecatan-pemecatan itu merupakan dampak kedekatan mereka dengan dirinya dan Anis.

"Itu saja dasarnya. Orang tidak diajak berbicara, apalagi ada ketentuan tour of duty itu sebetulnya teori promosi.

Itu justru tidak terjadi, orang itu diganti dan tidak diberikan tempat," kata Fahri.
Lagi-lagi pernyataan Fahri dibantah PKS. Pergantian pengurus di partai disebut tak ada hubungannya dengan masalah personal.

Ledia Hanifa meminta para kader loyal kepada partai, bukan kepada perseorangan."Aku jadi malah bertanya-tanya, berarti Sumsel ini loyalis Anis Matta. Harusnya kan loyalis PKS," tutupnya



https://m.detik.com/news/berita/d-39...0%2C6033157647