VIVA – DPRD DKI Fraksi NasDem menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Pandangan umum Fraksi Partai NasDem tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Bestari Barus.

Dalam pandangannya, Bestari meminta agar Pemerintah Provinsi DKI tidak hanya sekadar mendorong pencapaian opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun harus melakukan konsolidasi internal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD agar pencapaian pembangunan dan penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.


"Hal ini kami sampaikan mengingat beberapa kejadian yang disebabkan oleh miskomunikasi antarinstansi terkait. SKPD di internal Pemerintah Provinsi DKI sering kali tidak sinkron bahkan ditemukan kurangnya sinergi antar-SKPD," kata Bestari dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 2 April 2018

Bestari memaparkan, ketidaksinkronan antara internal SKPD dapat berdampak pada kegagalan pelaksanaan dan penyerapan APBD khususnya masalah sinergi antara 3 SKPD yaitu Bappeda Inspektorat dan dinas teknis.

"Hal ini kami sampaikan mengingat sampai hari ini pencapaian penyerapan anggaran baru pada kisaran delapan persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Bestari menyarankan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menempatkan orang-orang yang tepat di jajaran Pemprov DKI dalam hal ini SKPD. Untuk itu kata dia, diperlukan metode perekrutan yang baik untuk memenuhi kebutuhan SDM

"Untuk itu diperlukan metode recruitment yang baik agar dapat tercapai secara maksimal akselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta,” katanya.



Sekarang yang salah karyawan pemrov