Jakarta - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melaporkan soal penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) ke Presiden Joko Widodo. Termasuk kajian untuk penambahan.

Puan ditanyai oleh Jokowi mengenai penyaluran BNPT apakah berjalan baik atau tidak. Selain itu, Puan juga ditanyai mengenai apakah bantuan tersebut sampai tepat sasaran ke masyarakat atau tidak.




Baca juga: Begini Cara Puan Percepat Penyaluran Dana Desa


Selain itu, Puan juga melaporkan mengenai rencana penambahan bantuan tersebut. Namun, rencana itu akan dikaji lebih dulu.

"Saya juga melaporkan kalau pun nanti akan ada penambahan, penambahan akan dilakukan secara bertahap, dan dari 44 kota yang selama ini sudah berjalan, akan kita lakukan lagi penambahan BPNT di 24 kabupaten/kota. Jadi enggak secara menyeluruh. Untuk yang lainnya di luar 44 kota dengan 24 kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi penambahan akan kita tetap berikan secara reguler," papar Puan.

Menurut Puan, untuk penambahan bantuan tersebut harus berdasarkan data dan validitas yang akurat. Nantinya, penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera yang terdahulu akan dimasukkan menjadi penerima BNPT.

"Kemudian wilayah-wilayah tersebut selama ini dalam menyalurkan rastra dan BPNT-nya dilakukan dengan baik," ujar Puan.



Baca juga: Puan Pimpin Rapat Percepatan Program Padat Karya Cash


Setidaknya ada 24 kabupaten/kota yang akan masuk daftar penerima bantuan di antaranya Solok, Bandung dan Garut. Puan juga mengklaim bahwa apa yang ditargetkan Presiden Jokowi dalam dua tahun belakangan ini sudah tercapai, yakni dengan metode 'by name by address'.

"Sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Warungnya yang seharusnya rasio 1:250 KPM bisa belanja di e-warung, sekarang 1:277. Artinya kan tinggal beda sedikit dan kita sudah mendorong supaya agen-agen bank di daerah itu wilayahnya itu akan jadi tempat penyaluran BPNT itu untuk bisa proaktif, ambil bola, bahwa semua warung itu harus diberikan EDC untuk bisa kemudian menyalurkan beras dan telor untuk BPNT," jelasnya.

Puan juga menjelaskan untuk penyaluran BPNT 1,2 juta berjalan lancar. Rencana penambahannya, Puan mengaku sudah meminta ke Bank Himbara untuk bisa memberi validasi kemudian membuka rekening kolektif.

"Artinya by name, by address itu akan dilakukan oleh bank berdasarkan data yang diberikan oleh Kemensos. Itu juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi yang 1,2 semuanya sudah bisa dilakukan secara baik. Kalau nanti ada penambahan sekarang kita akan lakukan pengkajian semua itu dan dalam rekor terakhir insyaallah nggak ada masalah. Nanti di pertengahan bulan April ini semuanya akan melaporkan lagi kepada saya," ungkap Puan.



Baca juga: Puan Kumpulkan Menteri Ekonomi Bahas Bantuan Pangan Non Tunai


Bentuk bantuan yang diberikan yakni bahan pangan berupa beras dan uang. Untuk uang diberikan ke penerima bantuan masing-masing sebesar Rp 110 ribu.

"Untuk beras memang kami memberikan kesempatan bagi penerima BPNT itu untuk memilih bebas. Yang mau beras premium silakan, mau memilih beras tipe satu juga silakan karena memang kita berikan itu uang Rp 110 ribu kepada 1 KPM. Setiap KPM, silakan itu buat dibelanjakan hanya bisa tapi dibelikan beras dan telor," terang Puan.
(jor/zak)


https://news.detik.com/berita/d-3950...apan-ke-jokowi




solusinya bagi bagi beras gratis, gampang kan ngurus fakir miskin