Medan, (Tagar 31/3/2018) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya mencari pemimpin Islam dalam pemilihan presiden 2019. 

Hal itu ia sampaikan dalam kongres umat Islam Sumatera Utara di Asrama Haji Medan, Jumat (30/3/2018). 

Sebelum sampai pada penekanan pentingnya mencari pemimpin Islam, Yusril mengomentari gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Ia mengatakan, selama ini Jokowi selalu mengatakan dirinya bukan seorang diktator. 

"Tampang wong ndeso tidak ada urusannya dengan diktator. Tampang ndeso atau nggak ndeso bisa saja jadi diktator, bisa saja pro asing, tidak pro pada rakyatnya sendiri," katanya. 

Ucapannya itu disambut para peserta kongres yang menyerukan agar Presiden Jokowi diganti. 

Sebelumnya Yusril juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tak paham sejarah. 

"Di Sibolga, Presiden Jokowi pernah berpidato agar memisahkan agama dan politik. Itu tidak bisa, berarti dia tak paham sejarah," katanya. 

Yusril mengaku, sebagai pakar tata hukum negara ia mampu menjelaskan dari sisi konstitusi. 

Menurutnya dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) yang dibentuk pada tahun 1945 ada dua golongan besar. 

Pertama golongan Islam yang menghendaki Indonesia merdeka sebagai negara berdasarkan Islam. Kedua, golongan kebangsaan yang memisahkan urusan agama dan negara atau yang disebut sekuler. 

"Maka kalau dipaksakan dua golongan tersebut tidak akan pernah bertemu," katanya. "Bisakah umat Islam kompromi? Bisa. Komprominya, kita tidak menjadi negara berdasarkan Islam dan juga jadi negara sekuler. Jadi dibuatlah Piagam Jakarta." 

Jadi menurut Yusril, kesepakatan pada Piagam Jakarta itu ada dua, pertama negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Kedua, kesepakatannya syarat menjadi presiden, presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. 

"Yang wajib menjalankan syariat Islam itu adalah negara bagi pemeluk-pemeluknya. Hanya negara yang berwenang menegakkan hukum publik, bukan kewenangan individu, bukan kewenangan ormas-ormas Islam," katanya. 

Karena tidak ada jaminan apa pun, lanjut Yusril, untuk menempatkan syariah sebagai sumber pembentukan hukum nasional, tergantung siapa yang memiliki kekuasaan. 

Pada ujungnya Yusril menekankan pentingnya mencari pemimpin Islam. 

"Jadi inilah saatnya umat Islam memilih pemimpin Islam. Ikut Pemilu pilih partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam. Bukan berarti kita zalim pada agama lain," tukasnya. (wes) 

SUMBER: http://www.tagar.id/pilpres-2019-yus...emimpin-islam/