JAKARTA - Partai Gerindra meminta Ombudsman DKI Jakarta adil dalam mengkaji kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atas penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal itu terkait temuan maladministrasi oleh Ombudsman.

"Kenapa tiba-tiba Ombudsman sangat galak di masa kepemimpinan Anies. Padàhal, sebelum kepemimpinan Anies, Pemda DKI pernah mengeluarkan kebijakan menutup jalan umum contohnya di Kedubes Inggris, Kuningan, Jakarta Selatan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, A. Riza Patria kepada Okezone, Kamis (29/3/2018).

Riza mengatakan, seharusnya Ombudsman juga kaji penutupan Kedutaan Besar Inggris, karena bertahun-tahun tidak ada tindakan. Bahkan, bila perlu juga mengkaji kebijakan reklamasi teluk Jakarta, hingga penggusuran Bukit Duri.

Ombudsman, tegas Ariza, jangan hanya mengkaji penataan pasar Tanah Abang yang memang dibuat demi kepentingan rakyat kecil.

"Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk memberdayakan pedagang kecil dan sifatnya untuk sementara. Kenapa giliran untuk rakyat kecil, Ombudsman begitu galak, sedangkan kebijakan saat gubernur lalu diam saja?" tegasnya.

Riza juga mengingatkan Kemendagri dan Ombudsman untuk tidak bermain-main terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis. Ia tak menginginkan Ombudsman terpolitisasi dengan tujuan mengganggu kepemimpinan yang sah di DKI dengan ancaman bila tak mematuhi rekomendasi Ombudsman akan dibebastugaskan.

"Kondisi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies dan Sandi saat ini jauh lebih kondusif. Jadi, jangan dibuat gaduh dengan ancaman untuk membebastugaskan Anies," pungkasnya.

sumber : https://news.okezone.com/read/2018/03/29/338/1879438/gerindra-heran-ombudsman-galak-di-era-anies-baswedan

ombudsman ini belum tahu sepertinya kalo anies uno ini pilihan umat, jadi mau bener atau ga kerjanya lebih baik biarin aja. ga takut apa kalo nanti bakal di demo sama gerombolan cepirit emas 212 wong edan