PDIP Masih Membutuhkan Pak JK
Senin, 26 Maret 2018 – 17:30 WIB




jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan belum menyodorkan nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping sang petahana Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan setiap partai memiliki mekanisme untuk menyiapkan kader terbaiknya. Namun, kata dia, pada akhirnya keputusan itu tetap berada di tangan Jokowi dan ketua-ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi.

“Kami juga tahu pada akhirnya Pak Jokowi sebagai presiden dan calon presiden yang kami usung bersama akan mencari pasangan terbaiknya,” kata Hasto di gedung parlemen, Jakarta, Senin (26/3).

Dia menambahkan PDI Perjuangan juga melibatkan Wapres Jusuf Kalla yang juga salah satu senior di Partai Golkar dalam menentukan cawapres.

“Kami terus menempatkan Pak JK sebagai tokoh kebangsaan untuk memberi masukan, pengalaman beliau yang sangat luas,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pelibatan JK merupakan bagian dari kesadaran partai berlambang banteng moncong putih itu. “Bahwa Pak Jokowi dan JK adalah satu kesatuan kepemimpinan,” katanya.

Dia mengatakan, kajian-kajian akan dikerucutkan setelah Pilkada Serentak 2018. Sekarang, ujar dia, PDI Perjuangan masih berkonsentrasi menghadap Pilkada Serentak 2018.

“Setiap partai akan konsentrasi ke sana dan akan ada waktunya ketika kami nanti duduk satu meja untuk membahas siapa pendamping terbaik Pak Jokowi,” kata Hasto. 
https://www.jpnn.com/news/pdip-masih...utuhkan-pak-jk


Kriteria Cawapres Jokowi, Kata JK Harus Bisa Jadi Presiden. Siapa Dimaksud?
Senin, 26 Februari 2018 13:45 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo resmi diusung kembali menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden di Pilpres 2019 di Rakernas PDIP ke-3, Bali, pada Jumat (23/2/2018)

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memiliki kriteria khusus, pendamping mantan wali kota Solo itu.
Kalla menjelaskan sosok pendamping Joko Widodo, pertama harus bisa memperluas dukungan pada Jokowi, harus dikenal baik serta ada pendukungnya.

"Yang kedua harus bisa jadi presiden," kata pria asal Sulawesi Selatan ini.

Ia menjelaskan, dari enam presiden terdahulu, dua Presiden yakni Megawati Soekarnoputri dan BJ.Habibie terlebih dahulu menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden.

"Artinya tokoh itu (pendamping) harus mantap karena kalau tidak, kalau tidak siap bagaimana. Harus bisa memiliki pengalaman pemerintah. Ya terserah mau birokrat, mau politisi," ujar JK.

Dikatakan Kalla, tentu bukan dirinya yang maju berkesempatan menjadi pendamping Jokowi.

Kalla beralasan semua telah diatur pada Pasal 7 UUD 1945, yakni Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Saya tentu tidak memberikan komen (kalau saya maju) dan saya berterima kasih sekali lagi atas usulan-usulan itu tapi yang lainnya kembali ke konstitusi," ujar JK sembari tersenyum di Hotel kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

JK menegaskan bahwa dirinya mendukung Jokowi maju di Pilpres 2019, meski enggan menyebutkan bentuk dukungan seperti apa yang ia berikan pada Jokowi.

"Ya mendukung, artinya beliau (Jokowi sampai) terpilih," ucap Menko Perekonomian ini.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...siapa-dimaksud


Siapa Cawapres Jokowi? PDIP: Mandat di Tangan Megawati
Jumat 23 Februari 2018, 17:42 WIB

Foto: Twitter PDIP

Denpasar - PDIP resmi akan mengusung Jokowi di Pilpres 2019. Lantas siapa cawapres yang disorongkan PDIP?

"Bertahap, yang penting PDIP melalui ibu Megawati sudah merespon harapan publik. Ini semacam pengukuhan kembali mengingat pda 14 maret 2014 Ibu Ketua Umum telah menetapkan Pak Jokowi saat itu sebagai capres dan ini sesuai tradisi mendorong kader melalui proses kaderisasi kepemimpinan di internal partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di arena Rakernas PDIP di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Untuk cawapres pendamping Jokowi, menurut Hasto, akan diputuskan setelah melihat dinamika politik nasional. PDIP saat akan membangun dialog dengan parpol lain sebelum memutuskan.

"Untuk mengusung kepemimpinan yang selalu turun ke bawah yaitu kepemimpinan Pak Jokowi," kata Hasto.

"Yang jadi cawapres tentu harus melalui dialog bersama. Harus bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi dan tentu aspek konfigurasi politik nasional yang memperhatikan aspirasi rakyat," imbuh Hasto.

Parpol koalisi pendukung Jokowi boleh saja mengusulkan cawapres pendamping Jokowi. Namun PDIP tak mau tergesa-gesa.

"Terlebih kongres telah memberikan mandat kepada Ibu Megawati. Mereka boleh saja mengusulkan karena itu hak demokrasi. Tapi bagi PDIP kami tidak akan tergesa-gesa. Terlebih kongres telah memberikan mandat pada ibu Megawati. Siapa yang kira-kira nanti mendampingi Pak Jokowi akan terus dicermati," kata Hasto.

Soal kriteria cawapres Jokowi, PDIP tak mau terjebak pada aspek Jawa atau non Jawa. PDIP ingin memperkuat kepemimpinan Jokowi dengan terus membumikan Pancasila.

Lantas bagaimana dengan isu santer Puan Maharani dan Budi Gunawan yang disorongkan PDIP sebagai cawapres pendamping Jokowi?

"Seluruh aspirasi kan namanya demokrasi yang terbuka, demokrasi setelah sekian lama kita dalam pemeintahan yang otoriter tentu harus kita lihat ini sebagai bagian dari dinamika di masyarakat. Nama-nama yang disebut tentu saja akan terus menerus diicermati tapi kepemimpinan Ibu Mega akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Ketika ibu Megawati ambil keputusan tentu melalui proses kontemplasi untuk menentukan pemimpin mana yang terbaik," pungkasnya.
https://news.detik.com/berita/388264...angan-megawati


Penentuan Cawapres Jokowi Ada di Tangan Megawati
Rabu 28 Februari 2018 10:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah nama dari internal partai-partai politik (Parpol) pendukung Joko Widodo (Jokowi), disebut-sebut berpotensi menjadi calon wakil presiden (Cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Namun, Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menilai kemungkinan keputusan soal siapa yang akan menjadi Cawapres, bukan berada di tangan Jokowi.

Menurutnya, peluang tokoh-tokoh yang sudah disodorkan atau mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) seperti Wiranto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kecil peluang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Kecilnya peluang Wiranto dan Cak Imin ini, menurut Direktur Eksekutif Median ini karena Jokowi tidak dimiliki otoritas untuk menentukan Cawapresnya.

Otoritas itu berpindah pada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ketika Rakernas PDIP di Bali memutuskan Jokowi sebagai calon presiden (Capres) yang diusung partai tersebut. "Tokoh-tokoh seperti Wiranto, dan Cak Imin peluang menjadi Cawapres Jokowi kecil. Otoritas menentukan Capres bukan ada di Jokowi tapi Megawati," kata Rico, Selasa (27/2).

Terlebih ketika muncul wacana di PDIP mengusulkan Jokowi-JK untuk jilid kedua di pilpres 2019. Peluang Wiranto dan Cak Imin termasuk nama-nama tokoh koalisi lain yang sudah disodorkan ke Jokowi, peluangnya nya semakin kecil.

Rico bahkan melihat bila memang wacana Jokowi-JK jilid kedua ini benar, para tokoh yang sudah menjual namanya untuk cawapres ini hanya dilihat sebagai warga kelas dua dari koalisi yang akan dibentuk PDIP pada 2019. Karena tidak ada jaminan 100 persen ketika nama-nama mereka batal diambil sebagai Cawapres, loyalitas mereka sama seperti di awal.

"Jadi Megawati sekarang sedang mengunci terkait siapa yang akan menjadi Cawapres. Itu wajar karena Megawati lah pemilik PDIP," ucapnya.
http://nasional.republika.co.id/beri...angan-megawati

------------------------------

Sebagai orang yang sudah sepuh dan uzur, tentunya 'feeling' Megawati sebagai "King Maker" Dunia politik di tanah air saat ini dan nasib NKRI 5 tahun ke depan ...dia yakin keputuisan itu ada ditangannya, sebelum pada akhirnya  akan meninggalkan dunia.  Seperti  sifat orang yang sudah tua umumnya, yang dikedepankannya itu adalah sifat kebijakan (wisdom), bukan rasio untung-rugi semata seperti halnya orang masih muda, Dan tentunya dia ingin sekali saat wafat nanti akan meninggalkan kesan yang baik untuk negeri ini.

Nah bisa jadi bagi seorang  Megawati di dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup seperti  itu (apalagi biila hal itu menyangkut nasib bangsa besar ini kelak), dia akan lebih percaya 'feeling"-nya untuk mencari endamping Jokowi sebagai cawapresnya kelak. Dan bisa jadi, dia lebih percaya pada kesetiaan seorang seperti JK daripada sederetan Cawapres untuk Jokowi yang sudah masuk dikantongnya saat ini. Siapa? Daftar nama itu antara lain : AHY, Gatot Nurmantyo, TGB, Moeldoko, Muhaimin, Budi Gunawan, atau nama yang belakangan baru masuk yaitu Airlangga Hartarto?

Mereka ini semua bisa saja di mata seorang Megawati adalah baru "anak kemarin sore",  dalam artian pengalaman lapangan  saat menghadapi kondisi NKRI sedang kritis diancam perpecahan ... yang mereka semua itu belum teruji benar ketika menghadapi kondisi kritis yang pernah dialami NKRI seperti masa-masa sebelum Orde baru dan di awal-awal Reformasi dulu. 

Bagaimana pun, di mata Megawati tentunya, orang seperti JK atau Wiranto, justru lebih berpengalaman dan sudah terbukti lulus ujian saat menghadapi kondisi kritis seperti itu. Mereka semua menghadapi semua masalah seperti itu dengan sikap  sabar, terukur, bijak  serta kesetiaannya pada Negara dan Bangsa tak perlu diragukan lagi.