Berita Medan– Lapas Kelas IA Tanjunggusta Medan mengusulkan ke KPU Sumut‎, surat putusan perkara untuk dijadikan identitas wargabinaan untuk memperoleh hak suara di Pemilihan Gubernur Sumut 2018 ini.

Hal itu, dikarenakan hampir 99 persen‎ napi tidak memiliki KTP.”Kebanyakan mereka ini tidak punya KTP, hampir 99 persen. Dokumen yang ada hanya surat putusan atau penahanan, makanya kita usulkan surat putusan itu sebagai pengganti KTP, ” ucap Kabid Pembinaan Lapas Klas I Medan, Tafianus Antonio Baru, Minggu (25/3/2018).

Disebutkannya, usulan ini beralasan karena setiap tahanan yang masuk ke Lapas Klas I Medan hanya membawa surat putusan atau penahanan dari pengadilan. Namun, usulan ini kata Tafianus, masih jadi pertimbangan KPU.

“Mereka katakan masih akan mengusahakannya, belum ada tanggapan selanjutnya,” ujar Tafianus.

Ditambahkannya, bila diperbolehkan surat putusan dijadikan syarat menggunakan hak suara pada Pilkada 2018, maka warga binaan yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga akan diberikan surat keterangan dari lapas.

“Surat keterangan dari Kalapas bahwa dia benar warga Lapas Klas I Medan sehingga ini bisa juga untuk menghindari manipulasi,” ungkap Tafianus.

Dikatakannya, ada sekitar 2000 warga binaan yang diusulkan sebagai Daftar Pemilihan Sementara (DPS), dan jumlah ini masih akan bertambah.

“Setiap ada napi yang baru, otomatis jadi bertambah dan kita masukkan lagi ke DPS. Oleh sebab itu, bila warga binaan diwajibkan punya E-KTP, maka dipastikan tidak akan ada yang ikut memilih,” pungkas Tafianus.

Ia berharap, persoalan ini bisa bisa secepatnya diatasi, mengingat cukup antusiasnya warga binaan di Lapas Klas I Medan menyambut ajang Pilkada 2018 Sumut.

“Jangan sampai mereka ini tidak terakomodir, lapas ini merupakan salah satu lumbung suara terbesar. Sayang sekali kalau mereka ini tidak bisa menggunakan hak suaranya,” sebutnya.(mc/abg)

Sumber : makobar