Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi soal usul kebijakan mobil luar Jakarta harus bayar jika masuk wilayah Ibu Kota. Ketua YLKI Tulus Abadi menilai usulan tersebut tidak layak untuk diterapkan.

"Saya kira itu tidak layak diterapkan karena tidak feasible," kata Tulus saat berbincang dengan detikcom, Minggu (25/3/2018).

Tulus mengatakan, jika kebijakan ini diterapkan, maka akan menimbulkan kebijakan 'balas dendam' dari wilayah luar Jakarta.

Karena nanti akan membuat kebijakan orang luar Jakarta akan meminta bayar juga bagi kendaraan Jakarta yang masuk. Jadi semacam balas dendam," katanya.

Tulus mengatakan, jika ingin meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemacetan, ada kebijakan yag lebih logis. Di antaranya bisa dengan cara kenaikan tarif tol dan kebijakan Electonic Road Pricing (ERP).

"Kalau mau diterapkan bayar, itu bisa dengan instrumen kenaikan tarif tol atauERP.Jabodetabek itu secara administrasi memang wilayah yang berbeda, tapi secara defacto itu suatu wilayah yang satu zona," kata Tulus.

Selain itu, Tulus juga menilai jika usulan tersebut diterapkan menjadi kebijakan akan membebani konsumen. "Selain membebankan konsumen, itu juga kontraproduktif, nanti orang luar Jakarta juga akan minta pungutan," katanya.

"Jadi, kebijakan ini tidak sesuasi untuk diterapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan agar kendaraan yang berasal dari luar Jakarta dikenakan tarif saat masuk Ibu Kota. Usulan ini dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan.

"Kan BPTJ mempunyai tanggung jawab untuk mengatur transportasi di Jabodetabek, kenapa karena kondisinya sudah emergency, gawat darurat," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat berbincang via telepon, Minggu (25/3/2018).
Baca juga: Anies Kaji Usulan BPTJ Mobil Masuk Jakarta Harus Baya


https://news.detik.com/berita/393565...am-daerah-lain