JAKARTA - Program Down Payment (DP) 0 Rupiah yang menjadi andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI).

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan pihaknya mengaku akan mendukung program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Asalkan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Satu lokasi dari program rumah DP Rp 0 milik Pemprov DKI Jakarta telah direalisasikan di Klapa Village, Jakarta Timur. Hunian DP Rp 0 di lokasi tersebut menyediakan 702 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.

Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan pada warga yang berpenghasilan Rp 7 juta, dengan harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 316 juta dan tipe 21 harganya Rp 184 juta. Nantinya masyarakat bisa mulai melakukan pembelian setelah mendaftar ke badan layanan umum daerah (BLUD) yang akan terbentuk pada April 2018 mendatang. BLUD tersebut akan mengelola baik uang muka maupun penerimaan dari cicilan antara pengembang, perbankan dan juga masyarakat atau calon konsumen.

Pemprov DKI memberikan simulasi terkait besaran cicilan angsuran yang nantinya akan diangsur oleh konsumen.

Dari simulasi KPA (kredit pemilikan apartemen) yang dijelaskan Pemprov DKI, Rabu (14/3/2018), angsuran untuk rusunami tipe 21 diperkirakan sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Angsuran tersebut akan dicicil setiap bulan selama 20 tahun.

Angka tersebut didapat dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Adapun jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 184,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP (5% flat 20 tahun) sebesar Rp 107,9 juta.

Sedangkan angsuran untuk rusunami tipe 36 diperkirakan sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Angsuran tersebut akan dicicil setiap bulan selama 20 tahun.

Angka tersebut didapat dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Adapun jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 316,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP (5% flat 20 tahun) sebesar Rp 184,97 juta.

Namun belum diketahui berapa jumlah DP yang nantinya akan ditalangi oleh Pemprov DKI dan bagaimana skema cicilan DP tersebut harus dibayar. Hal ini membuat jumlah cicilan yang dibayar belum termasuk jumlah DP talangan yang harus dibayar.

Sebagai informasi, dasar penentuan harga jual dalam program ini adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 552/KPTS/M/2016 bahwa luasan untuk setiap hunian rumah sejahtera susun paling sedikit 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2. Untuk wilayah Jakarta Timur, harga jual per meter persegi paling banyak senilai Rp 8,8 juta dengan harga jual per unit sebesar Rp 184,8 juta untuk tipe 21 dan Rp 316,8 juta untuk tipe 36.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mengatakan, pembangunan DP Nol Rupiah Klapa Village memasuki tahap pemasangan pagar pembatas yang mengelilingi lokasi lahan. Selain itu, pembangunan gudang dan barak pekerja juga telah dilakukan termasuk pengecoran akses proyek dan jalan.

“Pelaksanaan konstruksi dimulai sejak Januari 2018 hingga pertengahan 2019. Sejak di mulai pengerjaan, animo masyarakat terhadap program DP Nol Rupiah sangat tinggi. Hingga saat ini, sekitar 6.000 warga mengunjungi information center,” ujar Yoory di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menuturkan, program DP Nol Rupiah saat ini baru mengakomodir semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR. Untuk detail skemanya, baru akan di finalisasi oleh BLUD yang di bentuk April mendatang.

“Kalau DP-nya itu jelas, bisa dari pemerintah pusat, bisa juga Pemprov DKI. Kalau untuk Pemprov DKI, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti kita lagi bahas,” ujarnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani menyarankan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mempelajari terlebih dulu skema teknis DP Nol Rupiah. Jangan sampai setelah pembangunan, peruntukan berubah bukan untuk masyarakat menengah kebawah seperti apa yang diharapkan. Apalagi, BUMD diciptakan untuk memberikan keuntungan pada Pemprov DKI. “Kalau saya sendiri masih bingung dengan program-program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. DP Nol Rupiah itu gimana skemanya? Apa orang enggak mampu bisa kredit?” ujarnya.

Program kerja andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait DP O rupiah mendapatkan tanggapan dari banyak masyarakat, berikut Kata Mereka:

1. Kaswanto (48) Karyawan Swasta

Bagus kalau memang terealisasi. Tetapi apabila berbentuk rusun itu kurang baik. Untuk harganya agak kemahalan untuk pendapatan UMR, mungkin hanya bisa untuk kalangan menengah ke atas.

Menurut saya, berat untuk orang yang pendapatan hanya UMR. Apalagi DP-nya 0% akan semakin terasa berat dan mahal, jangka waktu pelunasannya juga akan lama sekali. Saya sih, berpendapat kalau cicilannya Rp750 ribu.

2. Zainudin (50) Karyawan Swasta

Tentang hunian DP 0% dengan cicilan Rp1,2 juta terus harga Rp185.000.000 luar biasa mencengangkan harganya. Soalnya dengan harga segitu, bagi saya itu mahal dan ya bukan memberatkan, akan butuh lama buat nyicil, malah takut gak ke bayar. Kalau semakin diperkecil cicilannya, maka cicilan per bulannya akan semakin lama dan kalau bisa harganya diturunkan, kasian buat yang beli tapi gaji ga begitu besar.

3. Bambang Harianto (38) Wiraswasta

Hunian DP 0% dengan cicilan Rp1,2 juta, kalau bagi ekonomi lemah pasti merasa keberatan, seharusnya cicilan sekitar Rp750 ribu sampai Rp800 ribu lah. Tetapi, Kalau bagi menengah ke atas tidak keberatan dengan cicilan sebesar Rp1.2 juta.

4. Nurjannah (44) Ibu Rumah Tangga

Bagus sih programnya terealisasikan, kalau mengenai harga ya lumayan harganya tapi rata-rata memang segitu sekarang kalau mau beli rumah, jadi jangan heran harganya segitu. Cicilan Rp1,2 juta, namanya cicilan pasti memberatkan tapi ya semakin besar cicilan, lunasnya juga bakal cepet. Tapi cicilan segitu kekecilan, jadi lama lunasnya, kasian yang beli tiap bulan pasti kepikiran buat bayarnya yang lama. Cicilannya disesuaikan sama gaji, biar enggak terlalu membebani dan enggak terlalu lama lunasnya.

5. Zulkifli (40) Wiraswasta

Program Anies-Sandi cukup bagus sih, tapi sayang berbetuk rusun (rumah susun). Kalau rusun kekecilan terus harganya juga cukup mahal, kalau bisa turunin lagi harganya, cicilannya juga turunin Rp800 ribu mungkin. Tapi kekurangannya, cicilan bakal lama lunasnya. Kalau bisa, jangan berbentuk rusun, buatlah kayak komplek, enggak usah besar-besar rumahnya, ya samain saja sama ukuran yang di rusun itu.
(rzy)

https://economy.okezone.com/read/201...tar-masyarakat