Jakarta - Yayasan Supersemar mulai mengembalikan dana yang diselewengkannya ke negara lewat rekening PN Jaksel. Dari Rp 4 triliun lebih, Yayasan Supersemar baru mengembalikan Rp 241 miliar. Bagaimana yayasan yang diketuai Presiden Soeharto itu menyelewengkan dana pendidikan ratusan miliar itu?

Trik Soeharto itu terungkap berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (22/3/2018). Begini triknya:

Tahap Pertama

Presiden Soeharto membentuk Yayasan Supersemar tertanggal 16 Mei 1974. Soeharto menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Yayasan. Tujuan yayasan adalah untuk pendidikan, seperti bea siswa hingga membangun sarana fisik sekolah.

Tahap Kedua

Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 pada 23 April 1976 tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/1978 tertanggal 30 Agustus 1978.

Dalam aturan ini, Soeharto memerintahkan 5 persen dari 50 persen laba bersih bank milik negara disetor ke Yayasan Supersemar. Di mana Ketua Yayasan Supersemar adalah dirinya sendiri.

Tahap Ketiga

PP 15/1976 menjadi alat untuk mengucurkan dana negara ke Yayasan Supersemar. Hingga Soeharto lengser, Yayasan Supersemar mendapatkan dana USD 420 juta dan Rp 182 mliliar.

Tahap Keempat

Setelah dana masuk ke kas Yayasan Supersemar, dana dibelokkan di luar tujuan pendidikan. Dana itu diselewengkan ke:

1. PT Bank Duta USD 125 juta.
2. PT Bank Duta juga kembali diberi dana USD 19 juta.
3. PT Bank Duta kembali mendapat kucuran dana USD 275 juta.
4. Sempati Air sebesar Rp 13 miliar kurun 1989 hingga 1997.
5. Diberikan kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar pada 13 November 1995.
6. Diberikan kepada PT Kalhold Utama, Essam Timber dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12 miliar pada 1982 hingga 1993.
7. Diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar pada 28 Desember 1993.


Penyelewengan itu dilakukan terus menerus selama Orde Baru. Usai Soeharto lengser, barulah aliran dana itu ditelusuri. Namun tidak mudah bagi negara untuk menjerat Soeharto. Butuh waktu bertahun-tahun mengembalikan uang rakyat tersebut.

Diawali dengan menang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 27 Maret 2008. Gugatan ini dikuatkan ditingkat banding dan kasasi.

Namun di tingkat kasasi, terjadi salah ketik pada 2010 sehingga tak bisa diekskeusi. Akhirnya, Jaksa Agung Basrief Arief mengajukan PK dan dikabulkan.

Pada 8 Juli 2015, hakim agung Suwardi yang juga Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial dengan anggota majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution merevisi salah ketik putusan kasasi dan bisa dieksekusi.

"Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Suwardi dkk memvonis tindakan Yayasan Supersemar di atas.

Akhirnya, pada Februari 2018, Yayasan Supersemar mulai mematuhi putusan itu. Uang itu disetor ke kas PN Jaksel dan akan segera disetor ke kas negara.

"Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, telah berhasil melaksanakan pemulihan keuangan Negara dari beberapa rekening deposito/giro/rekening milik Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar di bank dengan total keseluruhan sebesar Rp 241.870.290.793,62 yang saat ini berada di rekening Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan rekening RPL 175 PN," kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum.

Bagaimana dengan aset Yayasan Supersemar?

"Eksekusi sebagian sudah dilaksanakan dalam bentuk rekening. Sedangkan yang berupa tanah belum dilaksanakan karena masih ada sebagian yang minta bantuan ke PN diluar Jaksel belum selesai semuanya," kata humas PN Jaksel Achmad Guntur.

Ah, seandainya dana pendidikan via Yayasan Supersemar tak diselewengkan....

https://m.detik.com/news/berita/d-3930016/melihat-kembali-trik-soeharto-menyelewengkan-dana-supersemar

Ini baru urusan yayasan supersemar, blm lg yg lainnya, markup pembelian alutista jg blm diselidiki, dan kayaknya jg gak akan pernah diselidiki. Masih ada yg bilang si mbah gak korup?