JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta ikut mengkritik program pembagian sertifikat tanah ala pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, banyak masyarakat desa yang sudah mendapatkan sertifikat tanah justru terjerat rentenir.

"Jadi ini sebetulnya jebakan maut juga untuk masyarakat. Ini yang harus dikhawatirkan," ujarnya dalam dialog di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurut Hatta, setelah mendapatkan sertifikat tanah, banyak masyarakat yang tingkat bisnisnya naik. Akibatnya sertifikat tanah itu ikut digadaikan untuk mendapatkan dana segar termasuk ke rentenir.

Ia setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Padahal tutur dia, reforma agraria sejatinya bukanlah soal pemberian sertifikasi tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah.

Reforma agraria, kata Hatta, harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah clear, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir.

Hatta curiga, pembagian sertifikat tanah saat ini hanya dimanfaatkan pemerintah agar daerah meraup pendapatan asli daerah (PAD) yang besar lewat pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dengan besarnya PAD tutur dia, maka dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tidak perlu besar. Hal itu dinilai penting agar APBN tidak terbebani.

"Ketika PBB besar, PAD besar, otomatis dana DBH dana bagi hasilnya lebih kecil, sehingga beban APBN jadi kecil," kata dia.

Tahun ini pemerintah menargetkan mampu membagikan 5 juta sertifikat tanah. Sementara itu target pembagian sertifikat tanah pada 2019 mencapai 9 juta sertifikat.