Giliran Faisal Basri Kritik Luhut, “Inilah Bentuk Pembusukan dari dalam”
Selasa, 20 Maret 2018 | 18:58 WIB

Luhut Panjaitan (kiri) dan Faisal Basri (kanan)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ekonom Faisal Basri beberapa hari lalu mengkritik soal pembusukan dari dalam tubuh pemerintahan Joko Widodo. Pembusukan ini, kata Faisal mengarah pada ungoverned government, atau pemerintahan yang tidak terkelola dengan baik.

Senin malam (19/3), Faisal kembali menyampaikan soal pembusukan dari dalam pemerintahan melalui akun Twitter @FaisalBasri.

“Inilah salah satu bentuk pembusukan dari dalam itu. Ganti dulu undang-undangnya, jangan asal bicara,” kata Faisal sambil menyertakan sebuah judul berita sebuah media, “Hak Susi Dicabut, Luhut: yang Tahu Soal Garam Menperin”.

Di dalam berita itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa kebutuhan impor garam industri hanya diketahui oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

“Yang paling ngerti soal garam industri di Indonesia adalah Menteri Perindustrian. Kita tidak pernah kekurangan garam makan [konsumsi], yang kita kurang adalah garam industri,” kata Luhut, Senin (19/3/2018).

Luhut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 9/2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri telah diteken Presiden Joko Widodo, pekan lalu (Kamis, 15/3).

PP 9/2018 itu menggabungkan tatacara yang sebelumnya diatur UU 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dan UU 3/2014 tentang perindustrian.

Di dalam pernyataannya kemarin, Luhut menginformasikan bahwa Menperin Airlangga sedang melakukan pendataan pabrik yang sangat membutuhkan garam impor. Kalau ada pabrik yang berbohong tentang kebutuhan garam impor, maka tahun depan akan diberikan hukuman.
Di sisi lain, Luhut juga mengatakan bahwa Indonesia tengah membangun industri garam, dan ditargetkan pada 2021 praktik impor garam bisa dihentikan.
https://pojoksatu.id/news/berita-nas...uk-pembusukan/


Hak Susi Dicabut, Luhut: yang Tahu Soal Garam Itu Menperin
9 March 2018 11:55


Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia -  Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kebutuhan impor garam industri hanya diketahui oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. 

"Yang paling ngerti soal garam industri di Indonesia adalah Menteri Perindustrian. Kita tidak pernah kekurangan garam makan [konsumsi], yang kita kurang adalah garam industri," jelasnya hari ini, Senin (19/3/2018). 

Seperti diketahui, pemerintah merumuskan mekanisme baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang impor garam industri. 

Di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa Menteri KKP Susi Pudjiastuti kini tidak lagi berwenang merekomendasikan volume impor garam industri. Wewenang seluruhnya diserahkan ke Menperin. 

Hal ini menyusul tidak akurnya Menteri Susi dan Menperin Airlangga soal jumlah garam industri yang harus diimpor. 

Baca pula: Kecewanya Petambak Garam Karena Hak Menteri Susi Dicabut

Luhut mengatakan saat ini Menperin tengah mendata pabrik mana saja yang mendesak memerlukan garam impor tersebut. 

"Itu sedang diatur oleh Pak Menperin. Dia kan tahu, kamu pabrik ini, pabrik ini, kurangmu berapa. Kan dia yang data. Kalau kau bohong, tahun depan kau kena pinalti. Simpel saja," ujar Luhut. 

Adapun, jelasnya, RI saat ini tengah membangun industri garam sehingga pada 2021 ditargetkan tidak lagi mengimpor garam industri. 
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...m-itu-menperin

--------------------------





Yang paham bahasa jawa ... supaya menyampaikannya kepada siapa saja yang bukan orang jawa