SUMBER

Sabtu 17 Maret 2018, 15:15 WIB
Soal Utang RI, Sohibul Iman: Jangan Bandingkan Jepang
Bayu Ardi Isnanto - detikNews



Solo - Pemerintah menilai rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup rendah, yaitu 29,2%. Jumlah itu disebut rendah bila dibandingkan negara lainnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta pemerintah tidak membandingkan rasio utang tersebut dengan negara-negara maju.

"Jepang sudah 200 persen dari PDB. Tapi kita tidak apple to apple membandingkannya," katanya usai membuka rangkaian acara milad PKS di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Solo, Sabtu (17/3/2018).

Menurutnya, terdapat tiga poin yang tidak dapat disamakan. Pertama, Jepang memiliki fundamental ekonomi yang jauh lebih mapan, sehingga tidak pas membandingkannya dengan Indonesia.

"Kedua, surat utang di Jepang itu kebanyakan dimiliki oleh warganya sendiri," ujarnya.

Yang ketiga ialah bunga utang di Jepang terbilang rendah jika dibandingkan dengan Indonesia yang tinggi. Bahkan dia menyebut pemerintah harus berhutang lagi untuk membayar bunga utang tersebut.

"Utang itu digunakan untuk membayar bunga utang itu sendiri. Ini jelas sesuatu yang tidak sehat. Bukan utang untuk sesuatu yang produktif," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan bahwa pengelolaan keuangan negara selalu dengan prinsip undang-undang. Utang dikelola untuk menjadi instrumen mensejahterakan rakyat.

"APBN itu instrumen, bukan tujuan. Kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal disebutkan mendekati Rp 4.000 triliun, Indonesia sudah akan runtuh. Padahal kalau bandingkan utang, secara nominal tertinggi seperti Jepang dan Amerika," kata Sri Mulyani.

--------------------
Pernyataan Sohibul Iman ditanggapi Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Kali ini saya akan memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman yang menyatakan jangan membandingkan utang Indonesia dengan Jepang.

Untuk itu akan saya bahas satu per satu.

Yang pertama, dikatakan bahwa Jepang memiliki fundamental ekonomi yang jauh lebih mapan dibandingkan Indonesia. Walaupun Jepang termasuk negara yang mapan, Indonesia juga tidak kalah mapan .

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi. Lima lembaga pemeringkat internasional telah memberikan predikat invesment grade yang artinya negara kira layak investasi. Pertumbuhan ekonomi kita juga stabil dan relatif lebih tinggi dibandingkan negara setara.

Penyederhanaan peraturan dan proses bisnis terus dilakukan sehingga peringkat kemudahan berbisnis (Ease of doing Busines) Indonesia melonjak tajam 34 peringkat selama dua tahun terakhir sehingga menjadi peringkat 72 dari 190 negara di tahun 2017. Dengan demikian Indonesia termasuk dalam negara "The best reformer di dunia”.

Yang kedua tentang kepemilikan surat utang yang dikatakan bahwa di Jepang itu kebanyakan dimiliki oleh warganya sendiri. Indonesia juga sudah menuju ke arah yang sama. Saat ini dari 100 persen utang, 80 persen berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah yang diperdagangkan di market dengan komposisinya adalah 60 % dimiliki oleh rakyat Indonesia dan 40% oleh investor asing. Jadi sejumlah 48% dari total pinjaman adalah pinjaman dari masyarakat. Bahkan pemerintah juga makin memperluas instrumen utang seperti Sukuk ritel dan SBN ritel agar masyarakat luas dapat ikut menempatkan dana investasinya di surat utang pemerintah. Sisanya yang 52% dari luar dengan komposisi 32% SBN yang dibeli asing plus 20% pinjaman langsung.

Yang ketiga tentang bunga utang. Memang bunga utang di Jepang terbilang rendah dikarenakan inflasi di Jepang yang sangat rendah (mendekati nol persen bahkan sempat beberapa tahun terakhir mengalami inflasi negatif atau deflasi). Indonesia juga telah berhasil menurunkan inflasi hingga kisaran 3.5 persen.

Bahkan dengan langkah tegas dan konsisten dari pemerintah untuk menurunkan rasio defisit melalui disiplin belanja, yield surat utang Indonesia dan spread (selisih) terhadap surat utang Amerika mengalami penurunan tajam pada akhir 2017 dan awal 2018 dibandingkan tahun 2016.

Dengan semakin membaiknya credit rating Indonesia dan meningkatnya kepercayaan investor, biaya utang Indonesia menunjukkan tren yang menurun belakangan ini yang lebih baik dibandingkan banyak negara emerging setara Indonesia.
Dengan disiplin anggaran, reformasi perpajakan dan membaiknya perekonomian Indonesia, pemerintah akan terus mengupayakan penurunan primary balance agar seimbang atau bahkan mencapai surplus, sehingga ditargetkan dalam beberpa tahun ke depan Indonesia tidak lagi membayar utang dengan berutang.

Dari semua itu, maksud dari Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati adalah bahwa bahkan negara-negara maju seperti Jepang, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Amerika, mereka mempunyai utang yang sangat besar baik dihitung nominal maupun dihitung dengan rasio terhadap ekonominya (Produk Domestik Bruto- PDB). Oleh karena itu, kondisi tersebut juga tidak sehat, meskipun disebutkan oleh Pak Sohibul mereka dianggap mapan.

Perbandingan utang dengan PDB adalah salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk melihat kesehatan fiskal dan kondisi utang suatu negara, rasio itu juga menunjukkan kemampuan negara dalam membayar utang tersebut. Jadi walaupun jumlahnya telah mencapai 4.000T, dengan membandingkan dengan PDB yang masih di bawah 30%, artinya Indonesia masih mempunyai kemampuan untuk membayar utang sebanyak tiga kalinya.

PDB sama seperti penghasilan dalam suatu keluarga. Jadi semakin kecil prosentase utang dengan PDB maka akan semakin aman bagi suatu negara dalam pembayaran utangnya.

Sehingga utang tidak semata-mata bisa dilihat dari jumlahnya (nominalnya) saja. Contohnya, negara Jerman yang mempunyai nilai utang hampir lima kali lipat dari Yunani, tapi tidak bangkrut seperti Yunani namun malah membantu Yunani dalam pembayaran utangnya.

Perbandingan dengan PDB juga untuk menunjukkan indikator kesehatan suatu negara. Studi menunjukkan bahwa bila negara mempunyai utang lebih dari 77 persen dalam jangka waktu tertentu, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonominya sebesar 1.7 persen.

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki disiplin fiskal yang cukup baik - selain diatur dalam UU Keuangan Negara bahwa utang negara Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB - artinya pemerintah tidak boleh memiliki utang melebihi kira-kira Rp. 8000 triliun (dengan nilai PDB sekarang ini).

Saat ini posisi utang pemerintah masih dibawah 30 persen dari PDB. Pemerintah juga tidak boleh menambah utang dalam satu tahun anggaran - atau defisit APBN - diatas 3 persen PDB. Defisit APBN 2018 adalah sebesar 2.19 persen dari PDB.
Pemakaian utang sendiri digunakan untuk hal yang produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan negara sehingga dapat melunasi utang. Kebijakan utang pemerintah juga disampaikan dan dibahas secara lengkap dan transparan dengan DPR yang merupakan perwakilan seluruh partai politik. Utang Indonesia juga diaudit oleh BPK dan selalu dinilai oleh semua rating agencies dan oleh para kreditor di dalam negeri dan dari global.

Artinya pemerintah terus menjaga pengelolaan utang negara secara hati-hati dan bertanggung-jawab dan mengikuti kaedah rambu-rambu pengelolaan utang secara prudent dan bijaksana dengan tata kelola yang baik dan profesional.
Pemerintah selalu akan menjaga agar kondisi dan posisi utang negara dalam keadaan aman. Ini adalah pertanggung-jawaban pemerintah kepada rakyatnya.

Pemerintah akan terus bekerja secara profesional dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Semua dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Ini sesuai tekad pada pendiri bangsa yang telah dititipkan kepada kita semua, yaitu untuk terus berupaya mewujudkan cita-cita bangsa ini, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

-----------------------------------------
komen ane: Setelah sarjana teknik dari ITB yang mengajari Menkeu Sri Mulyani makro ekonomi, kali ini pak Sohibul Iman yang mengkritik pernyataan bu SMI terkait utang RI.

Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Kemenkeu bisa menjelaskan kesalahpahaman banyak pihak mengenai pernyataan Menkeu yang membandingkan utang RI dengan utang Jepang.